Realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Meski mengalami pertumbuhan sebesar 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memenuhi target penerimaan hingga akhir tahun, dengan outlook penerimaan pajak akhir tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target APBN.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengapresiasi capaian tersebut sekaligus menyoroti besarnya penerimaan yang masih harus dihimpun. Sebagaimana dikutip dari laman Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Suahasil Nazar menyampaikan “Rp 1.796,8 triliun, hampir Rp 1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak.” Dalam konferensi pers APBN di Jakarta, pada Jumat (13/11/2026).
Besarnya target penerimaan pajak tidak terlepas dari perannya sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Hingga Oktober 2026, pajak menyumbang sekitar 68,6 persen dari total pendapatan negara sebesar Rp 2.618 triliun. Penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial. Berdasarkan publikasi APBN KiTa Oktober 2026, realisasi anggaran pendidikan hingga September mencapai Rp 574,2 triliun, kesehatan Rp 161,8 triliun, dan bantuan sosial Rp 115,8 triliun.
Sebagaimana dikutip dari laman Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom, 2026), Dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat (13/11/2026) ia menyampaikan, “Dengan kinerja penerimaan sampai Oktober yang seperti ini, maka kita lihat pencapaian target akhir tahun moga-moga bisa kita penuhi. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat agar kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak, karena itu akan digunakan untuk belanja negara.”
Namun, pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan belum diikuti oleh seluruh jenis pajak. Hingga Oktober 2026, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami penurunan sebesar 3,7 persen. pajak lainnya non-deposit turun 9 persen, dan deposit pajak turun 49,8 persen. Salah satu penjelasan pemerintah atas penurunan deposit pajak adalah meningkatnya kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang memengaruhi pencatatan penerimaan pada kelompok tersebut.
Untuk mengoptimalkan penerimaan menjelang akhir tahun, Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari mengoptimalkan penerimaan sektor perdagangan, industri, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan “Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya, sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non digital.” Sebagaimana dikutip dari DetikFinance (2026). juga menegaskan penguatan pengawasan kepatuhan wajib pajak, termasuk sektor ekonomi digital, guna menciptakan keadilan perpajakan antara pelaku usaha digital dan konvensional
Tantangan penerimaan pajak juga terlihat dari kondisi APBN yang mengalami defisit. Hingga Oktober 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.618 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp 2.997,2 triliun. Selisih tersebut menyebabkan defisit sekitar Rp 379,3 triliun atau setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini menunjukkan pentingnya optimalisasi penerimaan negara untuk menjaga pembiayaan berbagai kebutuhan pemerintah.
Dengan realisasi yang baru mencapai 76,2 persen, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak 2026. Optimalisasi kebijakan perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara serta memastikan keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik.
Penulis: Yesya Febrianti Putri dan Faihaa Zahra
Editor: Haneef Ar Rafi
Ilustrasi: Meli Amaliyah


