Setiap kali kasus Korupsi, Kolusi, atau Nepotisme (KKN) mencuat di Indonesia, kita hampir selalu berada di barisan yang sama. Kita marah ketika jabatan diberikan kepada kerabat, mencibir ketika kekuasaan hanya berputar di lingkaran tertentu, dan mempertanyakan mengapa kedekatan bisa mengalahkan kompetensi. Namun, apakah kita benar-benar membenci KKN, atau hanya membencinya karena kita tidak menjadi pihak yang diuntungkan? Pertanyaan ini penting karena KKN sering kali kita bayangkan sebagai persoalan pejabat dan elite politik. Padahal, pola pikir yang melahirkan tindakan ini dapat tumbuh dari kebiasaan kecil yang kita anggap wajar, bahkan di lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan mahasiswa.
KKN bukan hanya tentang korupsi dan uang, melainkan juga tentang bagaimana hubungan dan kepentingan tertentu dapat memengaruhi distribusi kekuasaan dan kesempatan. Kolusi terjadi ketika pihak-pihak tertentu bekerja sama untuk memperoleh keuntungan bagi kelompoknya, sedangkan nepotisme muncul ketika hubungan kedekatan, baik keluarga, pertemanan, maupun jaringan tertentu menjadi dasar pemberian jabatan atau kesempatan yang seharusnya ditentukan oleh kompetensi. Dalam konteks ini, ketika hubungan personal mulai lebih menentukan daripada kapasitas seseorang, di situlah praktik yang selama ini kita kecam dalam politik nasional dapat muncul dalam bentuk yang lebih kecil di lingkup kampus.
Kehidupan mahasiswa juga memiliki politiknya sendiri. Ada pemilihan pemimpin, perebutan posisi strategis, pembentukan kepengurusan, proses regenerasi, hingga kelompok yang memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Semua itu merupakan bagian wajar dari kehidupan mahasiswa, tetapi persoalan muncul ketika posisi dan kesempatan lebih banyak ditentukan oleh siapa yang lebih dekat dengan pemegang kekuasaan daripada siapa yang memiliki kapasitas. Mahasiswa yang berada dalam lingkaran tertentu dapat lebih mudah mendapatkan akses, sementara mereka yang berada di luar lingkaran tersebut harus bekerja lebih keras hanya untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Kampus memang bukan parlemen atau pemerintahan, tetapi logika kekuasaan yang tumbuh di dalamnya dapat menjadi gambaran kecil tentang bagaimana politik bekerja dalam ruang yang lebih besar.
Keakraban sebenarnya bukan masalah, mahasiswa membutuhkan kepercayaan, kenyamanan, dan orang-orang yang dapat bekerja sama. Masalah muncul ketika semua itu digunakan sebagai pembenaran untuk mengabaikan meritokrasi. “Dia sudah lama bareng kita”, “kita lebih percaya dia”, atau “saya lebih nyaman dengan dia”. Mungkin terdengar sederhana, tetapi menjadi masalah ketika alasan tersebut membuat seseorang mendapatkan jabatan, sementara kandidat lain yang lebih kompeten bahkan tidak mendapatkan kesempatan. Memilih orang yang dikenal tidak otomatis merupakan nepotisme, tetapi ketika kedekatan menjadi alasan utama seseorang dipilih, sementara kompetensi hanya menjadi pertimbangan tambahan, maka istilah “keakraban” patut dipertanyakan, apakah itu benar-benar bentuk kepercayaan, atau hanya nama lain untuk mempertahankan orang-orang dalam lingkaran yang sama?
Kampus tentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan politik nasional, tetapi kebiasaan ini tidak muncul secara tiba-tiba ketika seseorang menjadi pejabat. Mahasiswa hari ini adalah calon pemimpin, profesional, birokrat, pengusaha, dan pengambil keputusan di masa depan. Cara mereka memandang kekuasaan dan kesempatan hari ini dapat membentuk cara mereka mengambil keputusan di kemudian hari. Jika sejak berada di kampus seseorang terbiasa menganggap koneksi sebagai jalan yang wajar menuju jabatan, mengutamakan kelompok sendiri, atau membenarkan praktik tersebut atas nama keakraban, bukan tidak mungkin pola pikir yang sama ikut terbawa ke ruang yang lebih besar. Kita sering mempertanyakan mengapa nepotisme dan politik orang dalam begitu sulit diberantas di Indonesia, tetapi mungkin kita lupa bahwa budaya tersebut juga dipelihara melalui kompromi-kompromi kecil yang kita anggap tidak penting.
Pada akhirnya, persoalan KKN tidak hanya tentang siapa yang melakukan dan siapa yang menjadi korban, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons ketika praktik tersebut justru menguntungkan kita. Pernahkah kita mendukung seseorang hanya karena dia teman dekat? Pernahkah kita menganggap orang dari lingkungan sendiri lebih layak tanpa benar-benar membandingkan kompetensinya? Atau pernahkah kita menyebut sebuah keputusan sebagai “keakraban” hanya karena kita tidak ingin mempertanyakan ketidakadilannya? Jika kita ingin melihat Indonesia yang lebih bersih, mungkin perubahan tidak cukup dimulai dari aturan dan hukuman, tetapi juga dari keberanian untuk menolak praktik yang sama ketika masalah tersebut muncul di lingkungan kita sendiri. Sebab, KKN tidak selalu dimulai dari gedung pemerintahan. Bisa jadi dimulai dari sebuah kebiasaan kecil di kehidupan kita sehari-hari.
Penulis : Muhammad Jimly Nurdzaki
Editor : Atika Yuliana Dewi
Ilustrasi : Rofi Edgar Jeconea
