Kota pelajar telah menjadi sebutan untuk Yogyakarta selama bertahun‑tahun. Banyak anak muda menganggap kota ini sebagai tempat impian untuk belajar karena biaya hidupnya yang terjangkau. Kini, sebutan yang diberikan bertemu dengan realitas ekonomi yang lebih keras. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi D.I. Yogyakarta mencatat pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menunjukkan inflasi terus naik pada sektor makanan, transportasi, dan tempat tinggal. Harga beras naik perlahan, yang menyebabkan biaya hidup naik tajam. Akibatnya, Yogyakarta mulai kehilangan keramahannya bagi mahasiswa, terutama para perantau dengan anggaran terbatas, kondisi ini memaksa mereka untuk menemukan cara bertahan hidup tanpa mengorbankan kualitas akademik dan kelancaran belajar mahasiswa.
Kondisi ini bukan sekadar keluhan, namun juga dapat dilihat melalui data BPS DIY yang mencatat inflasi year on year menunjukkan harga naik di sektor penting, seperti bahan makanan sebesar 4,25%, transportasi sebesar 0,54% serta tempat tinggal sebesar 1,18%. Menurut hasil survei Biaya Hidup Mahasiswa (SBHM) DIY hasil kerja sama BI DIY dan UPN “Veteran” Yogyakarta mencatat biaya transportasi lokal menggunakan ojek daring kini berharga Rp10.000 sampai Rp20.000 per perjalanan. Biaya itu menyerap sekitar 6 persen dari total anggaran bulanan mahasiswa. Selain itu, harga beras dan makanan di warung-warung makan juga mengalami kenaikan sehingga keuangan mahasiswa semakin ketat. Dampaknya, mahasiswa terpaksa memilih memotong porsi makan atau memangkas biaya operasional kuliah.
Pada kondisi seperti ini, dampaknya tidak hanya memengaruhi kemampuan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga merambat pada kehidupan akademik mereka. Banyak mahasiswa terpaksa mencari pekerjaan paruh waktu sehingga waktu istirahat dan belajar menjadi berkurang, yang berujung pada konsentrasi di kelas menurun karena lelah fisik dan mental. Di sisi lain, kebutuhan penting seperti buku referensi, biaya praktikum, atau kuota internet terpaksa ditunda karena dana habis tersedot untuk kebutuhan makan. Jika kondisi ini terus berlanjut, ada risiko penurunan indeks prestasi mahasiswa.
Di tengah ancaman ini, sebagian orang menganggap solusinya sederhana, yakni mengencangkan ikat pinggang dengan gaya hidup hemat atau frugal living. Pendapat itu tidak sepenuhnya salah, tetapi terlalu menyederhanakan masalah yang berakar pada kondisi makroekonomi. Seberapa pun mahasiswa mengatur uang sakunya, mereka tidak dapat mengendalikan harga beras di pasar atau kenaikan sewa kamar kos tiap tahun. Menyerahkan seluruh beban pemulihan kepada mahasiswa dengan alasan “kurang berhemat” bukanlah solusi yang adil karena kemampuan manajemen keuangan pribadi memiliki batas ketika berhadapan dengan inflasi.
Batas itu kini sudah terlihat nyata, bahwa kota pelajar mulai terasa mahal adalah tanda perlunya langkah nyata dari pemangku kebijakan. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, serta memperluas bantuan pendidikan yang tepat sasaran agar tidak ada mahasiswa yang terpaksa meninggalkan bangku kuliah karena tekanan ekonomi.
Tidak hanya pemerintah, tetapi perguruan tinggi pun perlu mengambil peran aktif antara lain dengan menyediakan beasiswa internal, membuka peluang kerja paruh waktu di lingkungan kampus, serta menghadirkan edukasi literasi keuangan yang praktis. Tanpa sinergi antara kebijakan pemerintah dan kepedulian institusi pendidikan, gelar “kota pelajar” hanya akan menjadi kenangan, bukan kenyataan. Pendidikan tinggi yang inklusif dan terjangkau bukan kemewahan, namun ia adalah prasyarat bagi bangsa yang ingin maju melalui generasi yang terdidik.
Narasi : Syafia Nur Islami Hanifah
Editor : Haneef Ar Rafi
Ilustrasi : Febby Mutia Kanza
