YOGYAKARTA BERGERAK TOLAK HAK ANGKET KPK

YOGYAKARTA BERGERAK TOLAK HAK ANGKET KPK

(Foto : Ilham)

Oleh : Ilham Aditya Perdana

            BACAEKON.COM-YOGYAKARTA. Kamis (20/7), puluhan masa yang terdiri dari berbagai anggota lembaga dan organisasi masyarakat menggelar aksi menuntut dicabutnya hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI (Republik Indonesia) atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan nol kilometer (0 KM) Kota Yogyakarta. Beberapa organisasi dan lembaga tersebut diantaranya yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta, Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM) dan Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang berkoalisi menjadi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Yogyakarta.

            “Aksi ini merupakan aksi lanjutan, yang sebelumnya dilaksanakan hari Selasa (18/7) bersama koalisi dan beberapa tokoh masyarakat di Kantor PWNU Yogyakarta, yang mendeklarasikan tuntutan untuk menolak angket KPK,” ujar Yuris Reza yang merupakan salahsatu anggota PUKAT UGM.

            Yuris menuturkan bahwa hak angket KPK yang dimaksudkan merupakan salah sasaran, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa hak angket hanya ditujukan kepada jajaran eksekutif saja, tidak semestinya ditujukan kepada lembaga independen negara. Alasan kedua, latar belakang pembentukan hak angket KPK telah memenuhi cacat materil objek hak angket, dimana DPR RI telah meminta KPK untuk membuka alat bukti di luar proses persidangan. Alasan terakhir yaitu, dugaan adanya konflik kepentingan.

Berdasarkan dakwaan yang ditujukan kepada Irman dan Sugiharto, Agun Gunanjar yang tidak lain merupakan ketua pansus hak angket KPK turut disebut sebagai salah satu penerima aliran dana proyek E-KTP, dan tidak luput disebut juga nama-nama lain petinggi partai pendukung pansus hak angket KPK. Hal inilah yang menjadi alasan kuat masyarakat untuk menolak hak angket KPK.

            Aksi yang digelar ini juga bersifat untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat. Tidak sedikit diantara masyarakat yang masih belum mengetahui atau memahami kasus mengenai hak angket KPK ini dan diadakan petisi yang rencananya akan dikirimkan ke DPR RI sebagai bentuk tuntutan dari masyarakat Yogyakarta.

            Yuris menambahkan, bahwa tidak hanya kalangan mahasiswa dan masyarakat biasa yang turut ikut andil dalam tuntutan ini. Deklarasi hari Selasa lalu yang menuntut dicabutnya hak angket KPK juga melibatkan sejumlah akademisi dari perguruan tinggi terkemuka di Yogyakarta.

            “Selama DPR belum mencabut hak angketnya, kami akan terus bergerak” tutup Yuris. Koalisi ini akan terus bergerak, melakukan berbagai usaha untuk menggagalkan usaha pansus hak angket KPK.

Reporter : Dina Artika Andeswari, Gilang B. Putra, & Ilham Aditya Perdana

21843 Total Views 1 Views Today

Related Post

LAGU  BURUH TANI BERGEMA SAAT SEMATA

LAGU BURUH TANI BERGEMA SAAT SEMATA

  Oleh : Dewi Larasati (Foto:  Amelia Larasati) BACAEKON.COM-KAMPUS FE UII, (26/08) berlangsung kegiatan ospek…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *