Berita Ekonomi

UMKM TERTEKAN, PERLU ADANYA PERUBAHAN

Foto : Ikrar Aruming Wilujeng

Oleh: Wira Anatama P. & Adi Rizky Ramadhan N.*

Bacaekon.com-Adaptasi perlu dilakukan karena pandemi Covid-19 mengakibatkan ekonomi tertekan. Tak terkecuali sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbagai kendala yang dihadapi oleh  UMKM tersebut tidak memiliki pilihan lain selain beradaptasi jika tidak ingin mati. 

Menurut survei dari Asian Development Bank (ADB) dilansir dari situs Kementrian Keuangan per 16 September 2020, sebanyak 48,6% UMKM terpaksa gulung tikar untuk sementara waktu selama pandemi Covid-19.  

Kebijakan  pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menimbulkan beberapa dampak buruk. Dampak yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut adalah UMKM dari sisi produksi terkendala karena masyarakat banyak yang berkegiatan di rumah yang menyebabkan penurunan permintaan pasar. Hal itu mengakibatkan kegiatan produksi menurun selama berbulan-bulan. Selain itu, UMKM tidak dapat menjual hasil produksinya karena masyarakat tidak dapat beraktivitas seperti biasanya untuk berkonsumsi. Yang pada akhirnya berdampak pada laba yang terus menurun dan pemasukan kurang, akan tetapi biaya produksi tetap berjalan. Hal itulah yang menyebabkan hampir setengah dari pelaku bisnis UMKM terpaksa gulung tikar untuk sementara waktu.

Menurut Start-up aplikasi keuangan, Buku Warung,  pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan UMKM. Dari riset Buku Warung, UMKM dari sektor bisnis  warung makan, komoditas bahan pokok, olahraga, dan pariwisata merasakan dampak yang cukup besar dari pandemi Covid-19 ini. 

Riset dari Buku Warung di bidang restoran atau warung makan mengalami penurunan pemasukan sebesar 70%. Hal itu bukan lah jumlah yang tidak kecil mengingat status UMKM yang masih lemah dari sisi keuangan. Restoran atau warung makan tersebut tidak dapat memproduksi dan menjual makanannya karena kondisi pasar yang tidak memungkinkan untuk berjalan normal. Hal tersebut mencerminkan bagaimana pandemi mempengaruhi UMKM di berbagai sektor bisnis. 

“Dapat bertahan saja sudah syukur alhamdulillah, pandemi ini menyebabkan kurangnya penjualan akibat pengangguran yang terjadi di masyarakat,  pendapatan berkurang sehingga berimbas terhadap UMKM itu sendiri, dan bantuan langsung pemerintah dalam bentuk beras dari pemerintah  menimbulkan animo masyarakat untuk mengurangi tingkat konsumsi akan produk UMKM,” Ujar pelaku UMKM toko grosir beras, Mismulyadi Nasution, Sabtu (1/5).

Tidak dapat dipungkiri, menurunya tingkat perkembangan ekonomi kala pandemi berimbas terhadap turunya pendapatan masyarakat dan berkurangnya konsumsi dari masyarakat tersebut. UMKM yang sangat bergantung dari masyarakat kecil dan menengah sangatlah terpukul dan tidak dapat berbuat banyak selama dua tahun terakhir sejak pandemi melanda Indonesia. 

Dilansir dari Antara “Saat pandemi Covid-19 ini sektor koperasi dan UMKM paling terpukul,” ujar Teten, Menteri Koperasi dan UMKM. Oleh karena itu, adaptasi diperlukan agar UMKM  dapat bertahan dan berkembang walaupun di masa pandemi. Perlu dilakukannya strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti physical distancing dan new normal memberikan dampak yang berbeda-beda terhadap UMKM.

Berdasar data Kemenkop UKM dari laman resminya, jumlah usaha mikro 62.106.900, usaha kecil 757.090, usaha menengah 58.627, dan usaha besar 5.460 unit. Sebanyak 98% dari total jumlah UMKM itu terdampak pandemi.

Tentu perlu adanya perubahan yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM maupun kebijakan dari pemerintah untuk membangkitkan ekonomi di sektor bisnis UMKM.

Lanjut tutur Mismulyadi, “Kalo ditanya strategi yang kita lakukan untuk dapat bertahan selama pandemi, salah satunya  dengan memperbaiki kualitas beras, keuntungan dikurangi, pemasaranya pun masih menggunakan cara manual, Mas. Kemarin udah jualan online tapi kalah saing sama industri beras yang lebih besar dan  pasar online sudah sangat ramai. Kondisi ekonomi yang buruk ini memaksa kami untuk memulangkan beberapa karyawan untuk mengurangi kerugian.”

Lebih jelasnya adaptasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM tersebut masih menggunakan cara manual dalam pemasaran. Upaya telah dilakukan dalam memasarkan barang di dunia maya akan tetapi strategi tersebut kurang efektif dan tidak efisien. Metode pemasaran manual dari mulut ke mulut tentang bagaimana kondisi dan harga barang  lebih efektif. Dengan kata lain, penjual lebih aktif memasarkan produknya dengan mencari konsumen. 

Kendala UMKM dalam memasarkan barangnya melalui media online adalah tidak dapat bersaing dan tidak memiliki strategi yang matang tentang cara menjual barangnya di media online. Kurangnya pemahaman tentang media online dan persaingan ketat terhadap industri yang lebih besar menjadi kendala utama bisnis UMKM untuk terjun di platform  bisnis online.

Adapun bantuan dari pemerintah berupa suntikan dana hanya diperuntukkan bagi UMKM yang belum mengajukan kredit kur BRI. Mismulyadi, selaku narsum pelaku UMKM menambahkan “kami telah mengajukan proposal suntikan dana kepada pemerintah, akan tetapi ditolak karena kami memiliki kredit kur terhadap pemerintah.” Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar APBN dapat tetap bertahan untuk mempertahankan kondisi ekonomi kala pandemi.

Dilansir dari situs APBN-KITA, Pemerintah sendiri telah menganggarkan dana sebesar 1,04 triliun untuk insentif pajak UMKM. Insentif ini maksudnya adalah Pajak Penghasilan (PPH) UMKM ditanggung oleh pemerintah. Artinya bagi UMKM yang tidak dapat bantuan suntikan dana langsung tetap mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. 

Kementerian Koperasi dan UMKM menyiapkan empat transformasi besar untuk mendorong terciptanya koperasi modern dan UMKM. Keempatnya adalah transformasi dari informal menjadi formal, transformasi dari digital dan pemanfaatan teknologi, transformasi ke dalam rantai nilai (value chain) dan modernisasi. Yang diharapkan  memberikan dampak positif berupa ketahanan UMKM terhadap kondisi yang tidak pasti seperti ini.

“Untuk mengurangi resiko usaha dari UMKM untuk feasible dalam mendapatkan akses pembiayaan, kami menyiapkan 4 transformasi besar,” kata Menteri Teten Masduki yang diwakilkan oleh staf khusus Menteri Bidang Ekonomi Kerakyatan Koperasi dan UMKM, Riza Damanika, dikutip dari laman resminya, Selasa (4/5).

Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2021 menargetkan sekitar 100 koperasi modern dan sebanyak 2,5 juta UMKM bertransformasi menjadi sektor formal.

Adapun dalam Kemenkop UKM sendiri memiliki strategi dalam digitalisasi dan pemanfaatan teknologi. Yang membutuhkan sumber daya manusia dengan mempersiapkan pelaku UMKM agar kapasitasnya meningkat.

Dengan kondisi UMKM yang masih tidak stabil akibat pandemi Covid-19, walaupun ada beberapa UMKM yang telah beradaptasi dan berinovasi hal tersebut harus digencarkan oleh pelaku UMKM dan pemerintah agar lebih mandiri kedepannya. Mengingat UKM dan UMKM menopang sekitar 70% tenaga kerja di Indonesia.

Reporter : Adi dan Wira

*Penulis adalah magang Redaksi LPM Ekonomika

Editor : Salwa Nida’ul M. 

145 Total Views 2 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *