Opini

TUNTUTAN, DIGITALISASI, DAN AGENDA PUBLIK DALAM MEDIA

Foto : komunikasipraktis.com

Oleh : Gilang B Putra

Pergerakan internet di Indonesia dalam sosial masyarakat sudah tidak bisa dibendung. Media sosial sudah seperti makanan sehari-hari, bahkan langganan internet seakan sudah menjadi kebutuhan primer. Perkembangan ini jelas membawa pengaruh besar dalam banyak hal, khususnya dunia jurnalistik. Pers sebagai media jurnalis dituntut untuk selalu menyajikan berita secara cepat tentang berbagai hal untuk memfasilitasi masyarakat. Pers yang menjadi fasilitator dalam memberikan informasi, harus bekerja berkali-kali lebih keras dan cerdas agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Transformasi media dari zaman ke zaman sangatlah cepat, mulai dari yang hanya media cetak, beralih elektronik (re- televisi), dan saat ini menjadi media daring. Transformasi ini tidak hanya mengubah bentuk penyajian berita, tetapi juga mengubah cara kerja produksi berita. Media mainstream, yang saat ini dimiliki oleh “penguasa atau elit”, mewajibkan para pekerjanya untuk selalu memproduksi berita, yang mana merupakan produk utama dari bisnis media, dengan target jumlah tertentu setiap harinya. Tujuannya apa? tak lain adalah untuk memperlancar jalannya bisnis media itu sendiri. Dan pada media daring, click atau pageviews adalah salah satu cara bisnis media untuk memperoleh keuntungan, selain dari iklan tentunya.

Ketika beban ini diberikan pada wartawan atau reporter, mau tidak mau seorang wartawan harus memenuhinya dengan menyajikan sedikitnya 5-20 tulisan per hari. Sedangkan konsep pemberitaan dalam pencarian informasi pada dasarnya mengharuskan wartawan melakukan 9 elemen jurnalisme (Andreas Harsono, Agama Saya Adalah Jurnalisme), dan tetap memegang kode etik jurnalistik. Melihat syarat yang harus dipenuhi, cukup sulit untuk mencapai target tersebut. Belum lagi dalam kehidupan bermasyarakat, ada kalanya saat landai (re- tidak adanya sesuatu yang diberitakan). Meski demikian wartawan hanyalah pekerja biasa yang harus memenuhi kewajiban pekerjaan.

5W 1H merupakan pertanyaan yang harus dijawab dalam setiap pemberitaan. Tetapi, Muammar Fikrie, selaku editor beritatagar.id, pada wawancaranya dengan remotivi berpendapat, bahwa lanskap media digital saat ini hanya menekankan pada kecepatan dan frekuensi publikasi berita untuk tetap bertahan di dunia bisnis media. Bentuk penerapannya dalam penyajian berita adalah dengan formulasi mengubah teknik menulis dengan cukup menggunakan what, who, dan when. Dengan penggunaan formulasi yang hanya menekankan pada kecepatan dan frekuensi, mempengaruhi kualitas berita yang beredar pada media online menjadi tidak mendalam.

Isu hangat yang terus beredar di masyarakat membuat media terus berlomba untuk menjadi yang tercepat dalam memberi informasi. Penerapan formulasi baru tersebut sangat cocok untuk memenuhi tuntutan ini. Sebagai contoh konflik 22 Mei 2019 kemarin, media memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Pencarian informasi dalam konflik yang besar tidak bisa didapat dalam waktu yang singkat. Tetapi cukup berat bagi bisnis media untuk membuang waktu lebih lama demi verifikasi data yang mendalam. Kalau bisa mendapat kesempatan click/views lebih banyak dalam waktu singkat, kenapa harus membuang waktu lebih lama demi memberikan konten yang terverifikasi secara mendalam?

Dari hal tersebut, dalam dunia jurnalistik, jurnalisme mulutlah yang beredar, karena cukup murah dan cepat. Namun ketika jurnalisme mulut yang diterapkan, sangat jelas berita yang disajikan tidak bisa mendalam. Oleh karena itu, sangat mungkin media berubah fungsi menjadi alat yang memperkeruh suasana dalam masyarakat. Saat konflik semakin memanas, dalam praduga masyarakat karena berita yang beredar, media hanya menambah konten dalam bentuk klarifikasi. Sayangnya, pemilihan narasumber sebagai data konten klarifikasi lebih condong pada pendapat para “elit politik”. Masalahnya, ketika elit politik yang berbicara, seringkali apa yang disampaikan mengandung unsur kepentingan politik individu, tak jarang bersifat “provokatif”.

Inilah yang terjadi ketika media dituntut mengambil sikap “netral”, bukan “independen”. Netral sangat berbeda dengan independen. Netral berarti tidak memihak pada siapapun. Ketika sikap netral yang digunakan, substansinya adalah ketika para wartawan memakai sudut pandang siapapun dari pihak-pihak yang terlibat. Pemilihan narasumber serta semua pendapatnya, bahkan ketika terlihat unsur kepentingan individu dan provokatif sekalipun, pernyataan itu tetap dijadikan sebagai bahan tulisan.

Karena esensi netral seperti itu yang sekarang dipakai oleh wartawan, sikap netral wartawan merupakan momen yang sering dimanfaatkan oleh para elit politik. Mereka seringkali berlomba untuk mengeluarkan pernyataan sensasional yang akhirnya bisa dijadikan bahan pemberitaan bagi bisnis media. Pernyataan yang sensasional ini memiliki kepentingan agendanya sendiri.  Dengan demikian, media bisa dijadikan agenda politisi untuk kepentingan politiknya. Misalnya, agenda untuk mengunggulkan aktornya untuk menyerang aktor lain. Contoh seperti ini bisa mempengaruhi persepsi masyarakat, karena media merupakan pintu gerbang informasi bagi masyarakat untuk mengetahui isu atau konflik yang terjadi.

Berbeda ketika media dituntut untuk memiliki independensi. Independen merupakan sikap yang berbentuk bebas, merdeka, tidak terikat, dan berdiri sendiri. Wartawan yang memiliki sikap independen pasti akan lebih selektif dalam pemilihan narasumber dan data dalam konten berita. Dengan begitu, berita yang disajikan akan memberi suasana positif bagi masyarakat karena terdapat agenda publik di dalam kontennya. Keberpihakan media dalam indepensi ketika menyikapi isu yang beredar di masyarakat bisa saja terjadi. Keberpihakan yang dimaksud adalah ketika berpihak pada sebuah perjuangan yang mengemban hajat hidup orang banyak. Serta pandangan menggunakan kacamata sosial tentang mana yang benar dan mana yang salah. Ini yang dimaksud dengan agenda publik dalam independensi. Independensi media memiliki agenda publik yang harus disuarakan kebenarannya.

Agenda publik sebenarnya wajib dimiliki oleh semua media dalam pembuatan konten. Saat ini terdapat konflik besar yang cukup panas dalam sosial masyarakat di Indonesia. Keberpihakan media terhadap masyarakat merupakan tindakan yang harus diambil, yaitu menyuguhkan sebuah kebenaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada kondisi seperti ini, media perlu mengedepankan agenda perdamaian. Jurnalisme perdamaian sangat cocok digunakan dalam konten pemberitaan media saat ini, bukan lagi jurnalisme mulut seperti yang banyak beredar. 

Jurnalisme perdamaian adalah sikap independen wartawan dalam pembuatan konten berita yang bertujuan untuk menjernihkan suasana yang keruh. Ketika media menerapkan jurnalisme perdamaian, maka wartawan akan selektif dalam pemilihan narasumber dan penyajian data. Wartawan tidak akan sembarangan dalam pencarian data dalam konten pemberitaannya, karena esensi agenda publik yang melekat. Dengan begitu akan sangat memberi dampak pada masyarakat. 

Independensi serta agenda publik yang menjadi ruhnya, mengerucut pada upaya penyajian berita yang bersifat benar, mendalam, dan solutif bagi masyarakat. Masyarakat tidak lagi disuguhi dengan sesuatu yang bersifat provokatif serta menimbulkan persepsi kebencian.  Sikap independen dan agenda perdamaian menjadi pilihan tepat bagi media untuk diterapkan. Yang terpenting adalah kehidupan sosial bermasyarakat dengan suasana damai dan penuh toleransi bisa terwujud.

Editor : Ikrar

156 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *