Supremasi Hukum : Janji Atau Hanya Bualan Belaka

Supremasi Hukum : Janji Atau Hanya Bualan Belaka

(sumber foto : http://apakabarsidimpuan.com/)

Oleh : Muhammad Irsan Rahadian

Bacaekon.com-Opini. Berbicara hukum, berarti itu berkaitan dengan keadaan Negara Indonesia. Mulai dari saat berdirinya, Indonesia telah disepakati terlahir menjadi sebuah negara hukum. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia akan sepenuhnya dilandasi pada perlindungan hukum. Para pendiri bangsa tahu pasti apa itu makna negara hukum dan mereka menginginkan agar negara ini hidup atas dasar hal tersebut.

Hukum dibuat dan ditujukan sebagai suatu manifestasi perlindungan atas hak–hak kodrati manusia. Dengan hukum pulalah Indonesia menjadi suatu negara yang diakui. Masyarakat Indonesia tentunya adalah kausa materialis, atau secara etimologi adalah bahan dasar berdirinya Negara Indonesia.

Hukum yang ditetapkan secara yuridiksi saat ini merupakan hasil penggodokan dari nilai–nilai dan norma yang berlaku secara adat di nusantara. Hukum adat yang sebelum adanya kemerdekaan hanya mengikat masyarakat pada batasan–batasan teritori. Satu daerah belum tentu sama hukumnya dengan satu daerah lainnya. Masing–masing memiliki dasar keputusan hukum eksklusif. Dikarenakan Indonesia adalah negara multikultural, negara yang secara nyata adalah negara pluralis, maka sebelum adanya suatu negara, masyarakat nusantara itu perlu adanya hukum tunggal yang mengikat.

Pembuatan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi tak dapat terlepas dari sejarah perkembangan masyarakat Indonesia yang plural. Di dalam UUD 1945 termaktub berbagai pasal – pasal yang memuat aturan kenegaraan yang telah disepakati seluruh masyarakatnya, sehingga kita mengerti bahwa sebenarnya sudah sejak sebelum pendiriannya, Indonesia tak dapat terlepas dari sumber hukum.

Salah satu bentuk tanggung jawab negara ini dalam memaparkan apa itu hukum adalah adanya kesetaraan hukum untuk seluruh elemen masyarakat tak terkecuali para pejabat. Keseteraan hukum yang secara riil adalah perlakuan negara secara adil dan merata dalam memutuskan suatu perkara atau kebijakan untuk masyarakatnya. Kewajiban dan hak seorang telah diatur sedemikian rupa pada undang–undang dasar 1945 dan peraturan lain dibawahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum merupakan suatu hal yang fundamental dalam tataran kehidupan bernegara. Pembuatan hukum berkaitan dengan harapan agar terwujud suatu kehidupan kenegaraan yang tentram, damai sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang dicita – citakan.

Adanya supremasi hukum pada suatu negara menjadi indikator tegaknya pilar hukum yang kokoh. Supremasi yang dicita – citakan adalah bagi segenap elemen bangsa. Pasca reformasi ketika demokrasi dikobarkan seluas – luasnya dan kebebasan mendapatkan wadah yang pantas, supremasi hukum pun juga demikian. Pemerintah membuat dan menguatkan pasal – pasal mengenai adanya supremasi hukum.

Peraturan yang digunakan untuk mengangkat dan menyetarakan masyarakat di mata hukum juga dibuat. Peraturan yang sudah dibuat itu semestinya dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan, namun hal tersebut seolah–olah menjadi janji yang tak terjawab.

Diawal, pemerintah yang secara tegas akan menegakkan keadilan di masyarakat luas ternyata malah memungkiri perkataan mereka sendiri. Bisa dikatakan supremasi hukum saat ini memang lebih baik dari orde baru, namun itu tak dapat diyakini menjadi keberhasilan pemerintah pasca reformasi. Supremasi hukum yang dinanti – nanti sebagai salah satu pilar demokrasi kehidupan bermasyarakat tak sepenuhnya memihak kepada mereka yang lemah.

Justru, hukum dinegara ini menjadi suatu barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Siapa yang kuat dominasinya, maka dialah yang dapat menguasai hukum, sedangkan mereka yang lemah akan ditelanjangi haknya. Realita semacam itu telah menjadi makanan sehari – hari rakyat. Kaum marjinal akan tetap terpinggirkan, bahkan semakin termarjinalkan, sedangkan mereka yang memiliki kekuatan, akan semakin mengarak bendera.

Kondisi ini diperparah dengan keterlibatan pejabat pemerintahan pada kasus – kasus yang telah terjadi. Hukum bagi kasus yang menjerat pejabat dapat dipastikan akan menumpul. Seperti pepatah lama, hukum bagai sebuah pensil yang tumpul keatas dan tajam kebawah. Jika keadaan ini dipertahankan, lalu bagaimana nasib rakyat yang seharusnya menjadi tujuan utama adanya supremasi hukum? Harapan rakyat kecil yang menginginkan memperoleh kesamaan di mata hukum pupus tak berbekas.

Pemerintah seolah – olah tak mengerti apa yang diinginkan rakyatnya. Para pengampu jabatan acuh tak acuh dalam menanggapi hal semacam ini. Ironisnya lagi, mereka merasa seperti tak memiliki tanggungan atas ketidakadilan ini. Itu dapat dibuktikan dengan sedikitnya kasus pada masyarakat kecil yang benar–benar ditangani secara serius. Entah mengapa keberlangsungan hukum yang ada dinegara ini semakin meporak–porandakan tatanan kehidupan bernegara.

Misalnya pada tahun 2009 terjadi kasus tuduhan pencurian 3 buah kakao oleh nenek Minah. Warga Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah tersebut dituduh telah mencuri kakao milik perkebunan PT Rumpun Sari. Padahal harga ketiga kakao itu tidak sampai 10 ribu rupiah namun ia malah divonis 1,5 tahun. Kemudian pada tahun 2012 seorang pelajar berinisial AAL asal Palu, Sulawesi Tengah berusia 15 tahun dituduh mencuri sandal jepit milik seorang anggota brimob. Kejadian ini juga membawa bocah tersebut menuju meja hijau.

Lalu pada pertengahan Maret lalu, seorang nenek asal Situbondo, Jawa Timur bernama Asyani dituduh mencuri papan kayu jati di lahan Perhutani. Saat ini nenek berusia 63 tahun itu tengah menjalani persidangan sebagai terdakwa. Padahal sehari–hari ia hanya berprofesi sebagai tukang pijat bayi. Dengan keadaannya yang kian renta, dapat dikatakan mustahil ia mencuri beberapa papan kayu. Kepemilikan kayu–kayu itu pun belum jelas, apakah benar–benar milik Perhutani atau bukan.

Sedangkan kasus tabrakan maut yang melibatkan Rasyid, putra bungsu Hatta Rajasa berkata sebaliknya. Kecelakaan yang terjadi pada 1 Januari 2013 silam telah menewaskan dua orang ini menjadi bukti tumpulnya hukum bagi pejabat. Rasyid mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi yang akhirnya menabrak mobil Luxio. Namun setelah itu pihak polisi malah membebaskannya tanpa kurungan dengan alasan karena Rasyid mengalami trauma.

Bak gunung es yang hanya terlihat dipermukaan, kasus–kasus ketidakadilan seperti ini tertutupi dengan kasus lainnya. Padahal, jika hak rakyat kecil telah dirampas, berarti dapat dikatakan hukum di negara ini telah cacat dan ternodai oleh para oknum yang tak bertanggungjawab. Supremasi hukum menjadi suatu hal yang terasa hambar di negeri ini, ditambah dengan ketidakseriusan pemerintah menanggapi hal ini. Jika pemerintah hanya setengah-setengah penanganannya, maka tak dapat dipungkiri kehidupan bernegara akan semakin merosot dan jauh dari tujuan yang dicita–citakan.

Imam Prasodjo, sosiolog dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada Nenek Minah dan AAL itu menggambarkan bahwa proses hukum mati dari tujuan hukum itu sendiri. Hukum hanya mengikuti aturan formal, namun tidak memperhitungkan subtansi dan hati nurani.

Perlu adanya keberpihakan pemerintah pada mereka yang haknya dirampas. Semua permasalahan tak akan kunjung selesai jika pemerintah Indonesia menanggapinya tanpa keseriusan. Sudah saatnya keadaan ini diakhiri. Ketegasan dan keberanian para penegak hukum lah yang akan menjadi modal utama untuk memberantas ketidakadilan di Bumi Pertiwi ini.

2967 Total Views 1 Views Today

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *