Berita

Sebuah Ironi dari Jajaran Dewan

Foto : Kevin A. Anandy

Oleh : Ikrar Aruming Wilujeng

Bacaekon.com-Setelah memakan waktu hampir 1 tahun menuai banyak kontra dari masyarakat, pada 5 Oktober 2020 kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengetok palu pengesahan RUU Cipta Kerja. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengapresiasi kerja DPR dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Dirinya juga mengungkapkan dukungannya terhadap RUU Cipta Kerja dalam keterangan resminya. “RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik,” ucap Menko.

Di lain pihak pemerintah yang riuh mengapresiasi kinerja DPR dalam membahas RUU Cipta Kerja, banyak pihak yang berpendapat bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja cenderung tidak transparan dan terburu-buru.  Draft final RUU Cipta Kerja yang berjumlah 905 halaman itu dipercepat pengesahannya dengan alasan “tadi disepakati Bamus karena laju Covid-19 di DPR terus bertambah, maka penutupan masa sidang dipercepat, sehingga mulai besok tak ada aktivitas lagi di DPR,” kata Achmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, dikutip oleh Kompas. Pengesahan yang awalnya ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2020 pun dipercepat menjadi 5 Oktober 2020. Hanya berselang 2 hari setelah pembahasan RUU Cipta Kerja disepakati.

Pembahasan RUU Cipta Kerja dikebut di tengah situasi pandemi Covid-19. Di situasi ini pun banyak persoalan yang dinilai lebih mendesak untuk dibahas daripada RUU Cipta Kerja. “Saat ini yang lebih mendesak dari Omnibus Law adalah darurat PHK,” ucap Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dikutip oleh Kompas. Said juga menyayangkan di tengah pandemi Covid-19 pemerintah dan DPR justru mengebut pembahasan terkait Omnibus Law. “Darurat PHK, jutaan buruh terancam PHK. Apa strategi kita, itu harus dipikirkan bersama-sama daripada membahas Omnibus Law. Itu nantilah kalau pandemi selesai baru kita diskusi lagi,” ucapnya pada Tempo.

Pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU Cipta Kerja pun dinilai minim. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah membentuk tim teknis yang terdiri dari unsur pekerja dan unsur pengusaha. Namun para serikat buruh menarik diri dari tim tersebut, salah satunya adalah KSPI. Tim bentukan Kemenaker tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, melainkan hanya mendengarkan masukan dari masing-masing unsur. Menurut KSPI, tim ini tidak dapat menyelesaikan substansi pasal-pasal yang bermasalah dalam Omnibus Law, utamanya klaster Ketenagakerjaan. Akhirnya beberapa serikat buruh menyatakan hengkang dari tim tersebut. Maka dari itu, pembahasan RUU Cipta Kerja minim diikuti oleh kalangan buruh, yang mana menjadi subjek dari undang-undang ketika nantinya disahkan.

Padahal pelibatan masyarakat sipil juga sudah diatur dalam UU No. 12 Pasal 96 Ayat 1-3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana masukan secara lisan dan atau tertulis itu dapat dilakukan melalui (a)rapat dengar pendapat umum (b)kunjungan kerja (c)sosialisasi dan/atau (d)seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Masyarakat mana dalam hal ini adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini buruh jelas menjadi kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas RUU Cipta Kerja.

Keberpihakan pemerintah terhadap kelas mayoritas perlu untuk dipertanyakan. Diawali dengan sikap DPR yang membahas RUU Cipta Kerja di tengah situasi masyarakat yang melawan pandemi Covid-19, hingga sejumlah aturan ketenagakerjaan yang mengecewakan kaum pekerja. “Untuk klaster ketenagakerjaan poin-poin yang kami soroti masih sama, terkait dengan hilangnya upah minimum sektoral, status pekerja kontrak dan outsourcing yang tanpa batasan dan kepastian, hingga soal pesangon,” ucap Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPI), dikutip oleh Tempo.

Pasca disahkan tempo hari, Aliansi Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) mengancam melakukan mogok kerja dan aksi pada tanggal 6 dan 7 Oktober, dengan puncaknya pada 8 Oktober. Di samping itu, Presiden KSPI pun juga mengungkapkan kepada BBC bahwa mogok massal akan diikuti oleh buruh lintas sektor di berbagai wilayah di Indonesia. Namun karena DPR mempercepat pengesahannya, semuanya terlambat, para buruh pun baru melakukan mogok kerja setelah DPR mengetok palu. “Kami akan berusaha berjuang sekuat-kuatnya bagaimana mendesak agar terjadi pembatalan terhadap Omnibus Law,” ucap Nining Elitos, Ketua Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

RUU Cipta Kerja dipenuhi dengan klaster-klaster yang bermasalah. Metodologi serta paradigma yang dipakai dalam penyusunan pasal-pasal di RUU Cipta Kerja dirasa belum matang dan cenderung tumpang tindih. Para Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) turut memberikan kritik dan rekomendasi untuk RUU Cipta Kerja. Dalam Catatan Kritis tersebut menjelaskan bahwa argumentasi yang disusun dalam RUU Cipta Kerja relatif berdasarkan data statistik yang masih lemah.

Terdapat 11 klaster yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, yang mana setiap klaster tersebut memiliki paradigma hukum yang beragam. Dalam pembahasan per bidang yang tertuang di Catatan Kritis FH UGM, penggabungan ini dapat menganulir pengaturan lainnya bahkan cenderung saling tumpang tindih. RUU Cipta Kerja semata-mata terlalu condong memakai kacamata ekonomi saja. Pendekatan pembangunan yang hanya memperhatikan aspek ekonomi saja merupakan tanda kemunduran dari sustainable development. Catatan Kritis menilai bahwa dalam RUU Cipta Kerja partisipasi masyarakat atau kelompok sosial lainnya dalam perencanaan pembangunan dianggap sebagai penghambat investasi.

RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk mengatasi regulasi yang terlalu banyak dalam perizinan bisnis. Namun menurut Catatan Kritis dengan penggabungan setidaknya 500 aturan dalam RUU ini justru membuatnya over-regulated. Hal ini juga sama dengan yang diutarakan oleh Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), “apakah RUU Omnibus Law ini betul-betul menghilangkan hiper-regulasi? Padahal, kalau RUU Omnibus Law ini disahkan, akan ada ratusan, lima ratusan lebih peraturan turunan,” katanya, dikutip oleh BBC.

Pemerintah melalui Menko Polhukam, Mahfud M.D., mengatakan bahwa jika tidak setuju dengan RUU Cipta Kerja dapat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Namun sebelum mengambil langkah itu, sudah sebaiknya ruang dialog harus dibuka selebar-lebarnya antara buruh dan pemerintah,” kata Triyono, peneliti ketenagakerjaan Pusat Penelitian Kependudukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dilansir oleh BBC.

Namun ruang dialog itupun seakan dibatasi oleh DPR. Pada detik-detik RUU Cipta Kerja disahkan, Ketua DPR RI, Puan Maharani kedapatan mematikan mikrofon fraksi Demokrat yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja. Aksi ini menambah pesimistis bahwa ruang dialog antara publik dan pemerintah untuk membahas RUU Cipta Kerja memang tidaklah banyak.

 

Reporter : Ikrar Aruming Wilujeng

Editor : Retno Puspito S.

153 Total Views 1 Views Today

1 thought on “Sebuah Ironi dari Jajaran Dewan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *