Satu Suara, Mahasiswa Se-DIY Tolak UU MD3

Satu Suara, Mahasiswa Se-DIY Tolak UU MD3

Oleh: Ulfa Fajria Ayub

(Foto: Ilham)

Bacaekon.com-Berita Berlokasi di sepanjang Jalan Malioboro dilakukan aksi menolak revisi mengenai empat poin kontroversial dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD dikenal juga dengan sebutan UU MD3 (20/03). Panas terik kala menunjuk pukul 13.00 WIB tak menyurutkan langkah ribuan mahasiswa yang melakukan aksi. Mereka menamakan diri sebagai Gerakan Solidaritas Menolak Revisi UU MD3 yang terdiri dari perwakilan seluruh lembaga dan badan internal maupun eksternal kampus se-DIY. Bersuarakan satu komando, seluruh peserta aksi berkumpul serentak dari  area parkir Abu Bakar Ali menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, hingga akhirnya bermuara melingkar di area Kilometer 0 Yogyakarta.

Koordinator Umum Aksi, Billy Elanda, melantangkan beberapa poin pengaturan dalam revisi UU yang telah disahkan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. “Sejak diberlakukannya UU MD3, masyarakat, aktivis, akademisi memandang bahwa Indonesia, khususnya Jogja dalam kegentingan yang memaksa akibat diberlakukannya hal (UU MD3-red) tersebut,” tegas Ketua LEM Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut. Elanda mengatakan bahwa hal itu dapat menyebabkan kekosongan hukum, dimana ada aturan namun tidak bisa mengakomodir keinginan masyarakat. Sehingga dapat membungkam demokrasi masyarakat yang akhirnya mencederai negara Indonesia yang digadang-gadang sebagai negara demokrasi.

Menuju titik kedua, mahasiswa berjalan ke Gedung DPRD DIY. Mereka menyampaikan aspirasi langsung. Danang Wahyu Broto, salah satu anggota DPRD Komisi D fraksi Gerindra menyatakan akan meneruskan aksi ke pusat. “Aspirasi akan kita sampaikan dengan mekanisme yang ada,” ujar Danang di atas mobil pick up yang digunakan untuk berorasi.

Aspal jalanan sepanjang Jalan Malioboro menjadi alas bagi para aktor gerakan solidaritas menolak UU MD3 untuk melakukan longmarch. Menghabiskan waktu yang tak sebentar untuk menempuh jarak, tak menyurutkan semangat untuk bertindak. Antusias dapat dilihat dari persiapan peserta untuk menyuarakan aspirasinya dengan memegang poster di kedua tangan.

Setelah tiba di lokasi (KM 0-red), mahasiswa melingkar mengikuti pola di tengah jalan. Satu per satu, mereka melakukan berbagai aksi protes mengaspirasikan suaranya secara langsung menuntut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) sebagai solusi hukum yang taktis untuk mengatasi situasi yang telah genting berkaitan dengan pengesahan UU MD3. Atas dasar hal tersebut, Gerakan Solidaritas Menolak Revisi UU MD3 menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

  1. Menolak Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ke-dua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 terkhusus (pasal 15, 84, dan 260)’ (pasal 73 ayat (4) dan (5); (pasal 122 huruf k); dan (pasal 245).
  2. Menolak segala bentuk pelemahan penyampaian pendapat di muka umum dan kritik terhadap pejabat negara.
  3. Mendesak Presiden untuk mengeluarkan PERPPU untuk mengganti keberlakuan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3.
  4. Menghimbau kepada masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi kinerja DPR dan Pemerintah dalam proses legislasi serta memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan guna melahirkan produk hukum yang berkualitas dan responsif.

Reporter : Afri, Adis, Gilang, Ilham, Madya, Rintan, Taufan, Ulfa

5318 Total Views 1 Views Today

Related Post

Mapala Unisi Kembali Cair

Mapala Unisi Kembali Cair

(Foto : Gilang) Oleh : Gilang B. Putra Bacaekon.com, Kampus-Setahun lalu Universitas Islam Indonesia (UII)…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *