REKONSEPTUALISASI TATA KELEMBAGAAN DALAM TUBUH ISMEI

REKONSEPTUALISASI TATA KELEMBAGAAN DALAM TUBUH ISMEI

(Sumber foto: allacronyms.com)

Oleh : M. Bakhrul Fikri Suraya*

            Bacaekon.com-Opini. Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia atau yang biasa dikenal dengan ISMEI adalah organisasi yang dibentuk untuk mewadahi senat mahasiswa Fakultas Ekonomi di seluruh Indonesia. Lebih dari 100 universitas yang ada di Indonesia tercatat sebagai anggota ISMEI. Walaupun ada beberapa universitas tercatat sebagai anggota biasa dan lainnya sebagai anggota muda. Dilihat dari konteks historis, ISMEI pertama kali didirikan pada tahun 1972 tepatnya di bulan Januari. Romantisme awal para penggiat ISMEI tentunya untuk mempersatukan gerakan mahasiswa dalam lingkup basis keilmuan yang sama yaitu di bidang ekonomi. Sampai akhirnya gebrakan yang ditunjukkan dari diskursus pemikiran para anggota ISMEI pada waktu itu adalah tercetusnya reformasi pada tahun 1998.

Dinamika pasca reformasi juga berpengaruh besar terhadap ISMEI. Karena banyaknya aktivis gerakan yang memanfaatkan momentum reshuffle tersebut sebagai windows of opportunity untuk berebut kekuasaan dalam pemerintahan. Ternyata fenomena ini juga mengakibatkan lesunya gerakan ISMEI yang disebabkan karena disorientasi para anggotanya. Pelacuran orientasi ini terjadi karena banyak dari anggotanya menggunakan ISMEI sebagai kendaraan politik agar lebih mudah meniti karir untuk menjadi pejabat pemerintahan. Maka tidak heran ketika melihat dinamika dalam setiap forum-forum formal yang menjadi agenda rutin bagi seluruh anggota ISMEI seperti KONGRES, RAKERNAS dan pelaksanaan Program Kerja Nasional (PKN) hanya sebagai ajang untuk “unjuk gigi” terkait seberapa besar kekuatan politik yang dimiliki oleh tiap anggota. Seolah-olah gerakan sosio-edukasi yang tercermin dalam tujuan ISMEI ketika pertama kali didirikan sudah terlacurkan oleh doktrin politik praktis para alumninya. Juga dilihat dari penilaian kesehatan organisasi, ISMEI sangat jauh dari kata sehat. Karena masih banyak kalangan tua yang bermain di dalamnya bahkan sampai tataran pengurus, kemudian fenomena ini yang biasa disebut sebagai “matinya regenerasi”.

Masalah berikutnya yang bisa kita temukan adalah informasi asimetris dari pengurus pusat terhadap anggota ISMEI sendiri. Wujud dari informasi asimetris dalam tubuh ISMEI dapat digambarkan seperti AD/ART, catatan dinamika sejarah, karya dari ISMEI, peraturan-peraturan persidangan, follow up tiap kegiatan, dan dokumen-dokumen penting lainnya yang sulit diakses oleh seluruh anggota ISMEI. Maka perlu adanya pusat informasi yang dapat diakses oleh seluruh anggota ISMEI untuk menjaga asas demokrasi yang dimiliki oleh ISMEI. Kesiapan dalam setiap forum formal juga harus dipersiapkan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk menghadirkan materi-materi yang akan digunakan untuk mengatur jalannya forum. Agar forum dapat terarah dan sesuai dengan agenda acara yang disepakati.

Berkaca dari dinamika forum pada agenda terakhir ISMEI yaitu RAKERNAS di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dimulai pada tanggal 26 Oktober–30 Oktober 2015. Terbukti bahwa RAKERNAS hanya sebagai forum formalitas untuk ajang “unjuk gigi” para anggotanya agar mendapatkan PKN yang mereka inginkan saja seperti Indonesia Berdialog, Seminar Lokakarya Nasional, Latihan Kepemimpinan Nasional, dan Forum Ilmiah dan Pleno ISMEI. Mengapa demikian? Hal ini jelas terlihat dari penyimpangan runtutan agenda acara yang seharusnya ditentukan dalam forum pleno terbuka yang diantaranya membahas terkait pemilihan pengurus pusat, koordinator wilayah dan seterusnya. Tetapi, karena setting forum yang diatur oleh beberapa pemegang kepentingan, pembahasan tersebut dilakukan didalam sidang komisi yang tentunya dilakukan secara tertutup oleh beberapa wilayah yang tergabung dalam tiga komisi. Secara tidak langsung anggota forum sudah menyalahi kesepakatan forum maupun peraturan yang diatur dalam tata tertib dan agenda acara RAKERNAS ISMEI. Pada akhirnya forum hanya dihabiskan untuk penentuan pelaksanaan PKN yang diwarnai dengan perdebatan yang tidak substantif bahkan terkesan mengedepankan emosional dan kepentingan antar universitas. Selanjutnya forum RAKERNAS ditutup dengan kesepakatan universitas yang akan melaksanakan PKN ISMEI diatur oleh keputusan internal Badan Pimpinan (BP) dengan rasionalisasi bahwa mereka adalah perwakilan anggota ISMEI dari tiap wilayah.

Dari apa yang terjadi pada agenda terakhir di UMY tersebut ISMEI dinilai hanya sebagai wadah untuk ajang pelelangan PKN. Maka peninjauan kembali dalam sistematika pembahasan pada tiap-tiap agenda yang dilaksanakan didalamnya haruslah selalu sesuai dengan asas independen, demokratis dan terbuka. Perumusan pengurus pusat dan kandidat yang akan menjadi pengurus pusat harus diatur tata cara pemilihannya dalam tata tertib persidangan serta menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat. Kemudian sistematika dalam pembahasan PKN bukanlah untuk membahas universitas mana yang akan melaksanakan PKN tersebut, melainkan perumusan terkait PKN yang akan dilaksanakan dalam satu periode kepengurusan.

Oleh karenanya pembahasan PKN haruslah diganti dengan pembahasan GBHKN (Garis Besar Haluan Kerja Nasional) yang didalamnya membahas tentang evaluasi PKN dan perumusan PKN. Maksud diadakannya pembahasan GBHKN adalah untuk mengakomodir keinginan dari seluruh anggota ISMEI yang ada di dalam forum. Juga untuk menghindari adanya diskriminasi terhadap wilayah ataupun universitas tertentu. Dengan kata lain bukan hanya kesiapan dan kemampuan yang menjadi hal utama untuk mempertimbangkan universitas mana yang layak untuk melaksanakan PKN tersebut. Melainkan faktor kesiapan dan kelayakan dinilai dari seberapa sanggup universitas yang akan melaksanakan PKN tersebut mempresentasikan isi dan nilai dari PKN yang akan dilaksanakan. Formulasi ini yang kemudian akan menjadi problem solver dari penyimpangan gerak ISMEI selama beberapa periode terakhir.

 

*Penulis adalah mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi FE UII 2012 dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FE UII periode 2015/2016.

6953 Total Views 2 Views Today

Related Post

One Comment

  • Reformasi internal di dalam tubuh kepolisian merupakan keniscayaan yang harus segera diperbaiki. Sengkarut ketidakprofesionalan kepolisian dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum dan kriminalitas yang seringkali masih tebang pilih merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Belum lagi, konflik kelembagaan antar lembaga penegak hukum seperti konflik Cicak vs Buaya merupakan preseden buruk konflik antarlembaga yang seharusnya tidak pantas terjadi.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *