Opini

Rancunya Penerapan Sistem Pendidikan di Indonesia

(Foto : images.kontan.co.id)

Oleh : Vina Hesti Fahrani

Mendengar kata pendidikan, hampir seluruh masyarakat selalu menaruh harapan besar atas hal tersebut. Pendidikan sebagai media untuk mendapat ilmu, menjalankan perintah agama, meraih cita-cita, memperoleh pekerjaan, naik jabatan, dan menghasilkan banyak uang. Banyak orang menjawab demikian apabila ditanya mengenai tujuan dalam berpendidikan. Namun, apakah segitu dangkalnya fungsi pendidikan yang hanya dikerucutkan untuk kemakmuran pribadi di masa depan? Seperti halnya memperkaya diri sendiri.

Berdasarkan ungkapan tujuan berpendidikan tersebut, banyak orang yang akhirnya berpikir bagaimana cara mencapainya. Tentu saja hal paling umum yang dilakukan adalah berlomba-lomba memperoleh nilai mata pelajaran yang baik dan mendapat ranking di sekolah. Hal ini menimbulkan keyakinan kuat di kalangan masyarakat bahwa nilai adalah segalanya. Tanpa nilai yang baik, bagaimana mungkin seseorang dapat meraih apa yang dicita-citakannya. Pernyataan ini benar, namun keyakinan bahwa nilai itu segalanya justru mampu memicu para siswa untuk melakukan apa saja agar mendapat hasil yang tinggi. Dalam hal ini perbuatan baik maupun buruk turut dilakukan untuk mencapai nilai yang diharapkan. Perbuatan buruk yang sering ditemui dan terkenal di masyarakat seperti menyontek, menyalin karya orang lain untuk tugas sekolah, serta bekerja sama dalam ujian. Sedangkan perbuatan baiknya tentu saja dengan belajar.

Menurut Ernest R. Hilgard (Sumardi Suryabrata, 1984:252) belajar merupakan proses dari perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dalam keadaan sadar, kemudian menimbulkan adanya perubahan dan menyebabkan keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Berdasarkan pengertian ini, belajar harus menjadi sebuah kegiatan yang mampu mengubah pandangan hidup seseorang ke arah yang lebih baik dan bukan hanya berorientasi untuk nilai belaka. Tentu saja ini dilakukan dengan kemauan sendiri dan bukan karena paksaan. Sebab dengan keterpaksaan, tidak jarang mereka yang belajar berakhir depresi hingga tekanan mental.

Sedangkan sistem belajar yang diterapkan kepada siswa di Indonesia kebanyakan seperti menghafal materi pelajaran, rumus dan teori tanpa tahu maknanya. Sehingga apabila terdapat soal-soal yang dimodifikasi (berubah –red) sedikit saja siswa sudah mulai kebingungan. Sistem belajar ini merupakan efek dari jenis soal ujian yang lebih sering menekankan hafalan daripada penalaran. Misalnya ujian yang lebih memilih mempertanyakan “Tanggal berapa Hitler meninggal ?” daripada pertanyaan “Bagaimana kejadian di balik meninggalnya Hitler ?.” Perlu diakui bahwa pemerintah telah melakukan perubahan, seperti saat ini adanya penerapan soal Higher Order Thinking Skills (HOTS). Jenis soal ini lebih menguji pemahaman tingkat tinggi siswa dalam mengatasi persoalan, bukan hanya sekedar hafal-menghafal. Namun, sudah efektifkah kebijakan pemerintah ini ?

Penerapan Kurikulum 2013 dan Soal HOTS

Kebijakan pemerintah menerapkan soal HOTS memang bagus. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, siswa menerapkan sistem belajar hafalan karena efek dari tipe soal ujian yang menekankan hal serupa (sistem hafalan –red). Sistem soal HOTS lebih menekankan pada kemampuan bernalar seperti menganalisis dan mengevaluasi. Hal ini telah termuat dalam kurikulum 2013 sebagai program baru yang diterapkan dalam dunia pendidikan. Kurikulum 2013 sendiri bertujuan untuk menghasilkan siswa yang memiliki pemikiran kritis dan mampu berpikir pada level tinggi.

Namun, pada kenyataannya implementasi dari kurikulum 2013 kurang tepat. Materi pembelajaran dalam buku yang sengaja dikurangi justru memberikan tekanan pada siswa. Mereka dituntut untuk berpikir kritis sedangkan konsep materinya saja mereka kurang tahu. Peran guru juga belum maksimal karena kurangnya pemahaman dalam penerapan mekanisme belajar pada kurikulum ini. Sehingga dalam penerapan soal HOTS dirasa kurang relevan karena sistem kurikulum 2013 sendiri belum efektif untuk melatih siswa dalam bernalar. Perlu diapresiasi bagi pemerintah yang berusaha mengubah sistem pendidikan menjadi lebih baik, namun alangkah baiknya sebelum membuat perubahan perlu adanya pertimbangan yang matang dan tidak asal-asalan.

Perlunya Materi Berpikir Kritis

Munculnya penilaian dari Program for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2015, dimana Indonesia masuk peringkat bawah dari ratusan negara untuk kategori matematika, sains dan membaca. Peringkat bawah  ini menjadi tamparan keras untuk masyarakat dan pemerintah. Pemerintah menerapkan sistem pendidikan yang lebih mengarah ke mencetak para tenaga kerja bukan para pemikir. Hal ini menjadikan dunia pendidikan di Indonesia seperti berada pada lingkaran setan (tidak berujung –red). Jika pemerintah bertujuan untuk membentuk siswa-siswi yang berkualitas, maka perlu adanya materi  dan penerapan tentang berpikir kritis. Dalam hal ini siswa diberi materi dasar logika berpikir secara analisis dan sistematis. Negara lain yang masuk peringkat 20 besar dalam penilaian PISA seperti Jerman, Denmark, dan Finlandia juga  telah menambahkan materi ini di dalam kurikulumnya.

Pemikiran kritis merupakan hal mendasar dalam sistem berpikir, karenanya siswa lebih memiliki hasrat untuk bertanya mengapa dan bagaimana. Jika rasa keingintahuan siswa bertambah, hal ini akan berdampak pada meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia. Sistem belajar dengan menghafal yang hanya berorientasi untuk nilai akan mulai ditinggalkan dan beralih seperti layaknya sebuah permainan. Hal ini akan membuat siswa ingin mengetahui lebih mendalam tanpa keterpaksaan, dan terlebih lagi dengan berpikir kritis para siswa mampu menemukan passion (minat –red) mereka sendiri. Selain itu, siswa lebih mampu dalam menerima kritik dan bersikap rasional. Dengan begitu informasi hoax (tidak benar –red) serta sentimen negatif pada isu sosial, politik, atau agama dapat dihindari.

Pembekalan oleh para guru juga sangat dibutuhkan mengingat pengajar merupakan mediator langsung para siswa dalam menuntut ilmu. Guru yang mampu memotivasi siswa akan serunya ilmu pengetahuan itu sendiri, dapat mengkoneksikan ilmu dengan dunia nyata, dan hal terpenting mampu merangsang rasa kritis siswa. Selama ini sistem pendidikan memperbudak kita untuk memenuhi standarnya, bukan melayani kita untuk berpikir.

Pertanyaan mengenai tujuan berpendidikan sebenarnya telah ada sejak negara Indonesia dibentuk. Tujuan pendidikan telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menekankan pada kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Oleh karena itu pendidikan harus menjadikan generasi yang tercerahkan menuju negara yang maju dan hebat, bukan hanya untuk kemakmuran pribadi saja dengan cara menjadi tenaga kerja. Sebetulnya menjadi tenaga kerja sah-sah saja, namun sumber daya manusia yang kritis dan hanya ikut-ikutan saja akan terasa perbedaannya. Tenaga kerja kritis mampu memberi solusi dan memiliki sikap inisiatif yang tinggi. Hal ini tentu saja akan berdampak pada terwujudnya tujuan negara yang telah termuat dalam UUD 1945.

34889 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *