Berita

Polisi Siber Wajah Kemunduran Demokrasi

Foto : Presentasi Yatun Sastramidjaya

Narasi : Retno Puspito Sari

Bacaekon.comMelihat beberapa akhir ini, isu terkait revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi perbincangan hangat publik. Pun kemudian dengan rencana pengaktifan Polisi Siber dan Polisi Virtual menimbulkan tanda tanya besar. Berbagai pihak turut mengkritisi bahwa dengan kebijakan tersebut dapat menghalangi kebebasan berpendapat setiap orang. Hal ini menjadi topik hangat dalam webinar dengan tajuk Aktivisme Digital, Polisi Siber, dan Kemunduran Demokrasi yang diselenggarakan oleh LP3ES pada Kamis (04/03). 

Diskusi ini dibuka dengan pemaparan dari Wijayanto, Direktur Center for Media and Democracy LP3ES. Kemunculan Polisi Siber dan Polisi Virtual sebagai bagian dari kepolisian Indonesia perlu dipertimbangkan: Apakah hal tersebut akan menjadi faktor yang memajukan demokrasi atau malah menjadi penghambat. 

Menurut riset yang dilakukan oleh LP3ES terhadap warganet menggunakan Social Network Analysis (SNA) pada 2-3 Maret, mencatat terdapat 8.873 komentar atau reaksi terhadap postingan yang diposting oleh akun Polisi Siber dan Polisi Virtual. Dalam masing-masing postingannya yang menimbulkan berbagai komentar, pihak kepolisian tidak merespon pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan. Hal ini menjadi catatan penting akan kurangnya interaksi penegak hukum dalam membangun dialog dengan masyarakat. “Komentar-komentar tidak dijawab, tidak ada deliberasi,” ujar Wijayanto. Ia  menambahkan saat ini polisi siber masih mengandalkan pola kerja kampanye satu arah dan minim diskusi interaktif. Walaupun sudah terbentuk sejak lama, polisi siber belum memberikan proteksi pada aktivis pro demokrasi yang seringkali menjadi korban kejahatan digital.

Jika ditilik lebih lanjut, sebenarnya perjuangan demokrasi di Indonesia mempunyai perjalanan dan perlawanan panjang yang dibangun oleh aktivis. Yatun Sastramidjaya, Dosen University of Amsterdam, mengungkapkan kemunculan aktivisme dan perlawanan warga negara didasari adanya ancaman terhadap kebebasan sipil dan demokrasi. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2014 merupakan era penting, yakni munculnya era digital di Indonesia. 

“Nah itu sering kita abaikan, tetapi sebenarnya ini periode yang sangat penting karena disitu juga muncul era digital di Indonesia dengan muncul tradisi baru dan yang makin kuat juga yaitu Digital Activism,” ujar Yatun. Pada tahun-tahun tersebut muncul kampanye netizen seperti Koin untuk Prita dan kasus Cicak vs Buaya pada tahun 2009. Adanya semangat baru ini ditandai dengan banyak netizen muda yang turut mengikuti kampanye membela korban UU ITE. “Banyak netizen yang sadar bahwa di era so called democracy ini ternyata masih banyak injustice yang masih tersimpan dari era orde baru sebelumnya,” tutur Yatun. Di samping itu juga (re-digital activism) membangun partisipasi politik, personal empowerment, dan influence yang sebelumnya belum terbangun.

Kesadaran politik baru pada generasi muda pada gerakan #ReformasiDikorupsi hingga #TolakOmnibusLaw cukup mengejutkan di tengah anggapan politisasi. Namun gelombang aksi pada pertengahan Oktober tidak terlalu besar seperti di awal karena adanya represi, salah satunya melalui media sosial. Pemerintah secara konsisten menggunakan counter narration untuk melawan narasi para aktivis. 

Yatun mengatakan dengan anggaran dan sumber daya yang lebih besar, apalagi dengan adanya Polisi Siber dapat memenangkan perang narasi ini. Terutama dengan adanya UU ITE memberikan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi di internet. Hal ini pun menunjukkan munculnya era otoritarian yang baru. Damar Juniarto, Direktur SAFEnet, pun menyatakan hal yang serupa, kebijakan pemantauan Polisi Virtual selama 24 jam menandai lahirnya era otoritarian digital yang beresiko menyebabkan digital panoptical, yakni situasi di mana adanya upaya untuk mendisiplinkan warganegara dengan virtual alert di ranah digital warga agar secepatnya dilakukan koreksi. Kebijakan ini tidak banyak memberi manfaat terkait demokrasi dan hanya akan menimbulkan ketakutan baru bagi masyarakat.

Tidak hanya terjadi di Indonesia, beberapa pemerintahan di Asia Tenggara pun menggunakan inovasi represi siber untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan kekuatan otoritarian mereka. 

Retna Hanani, Dosen Universitas Diponegoro menyatakan kemunduran demokrasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2010, di era stagnansi. Namun selain adanya UU ITE dan Polisi Siber, era pandemi sekarang ini turut memperparah ruang kewargaan sipil. “Pandemi  menjadi instrumen baru dimanfaatkan rezim dan berbagai politik di sekitarnya untuk melakukan politik otokrasi yang semakin dominan terhadap civil society, sebelum pandemi sudah mengalami mengerutkan ruang kewargaan,” ujar Retna.

Reporter : Retno Puspito Sari

Editor : Ikrar Aruming Wilujeng

272 Total Views 2 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *