Opini

Polemik Pembiayaan Ibu Kota Baru

Ilustrasi: Nadia Alya N.

Narasi: Adi Rizky Ramadhan

Bacaekon – Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur masih terus berjalan. Hal ini dikarenakan dasar hukum pembangunan IKN yang telah disahkan dalam UU No.3 Tahun 2022 tentang IKN. Meski begitu, kritik terus mengalir terkait pendanaan, potensi masalah, dan proses legalisasinya sendiri. Jika sesuai rencana, upacara pengibaran bendera pada 17 Agustus di 2,5 tahun kedepan akan dilaksanakan di Nusantara, Ibu Kota Baru Indonesia. Pemerintah optimis, rentang waktu yang ada cukup untuk membangun setidaknya gedung-gedung utama pemerintahan. 

Menurut ekonom senior UI, Faisal Basri, mengingat waktu 2,5 tahun sangatlah tidak memadai untuk pemindahan Ibu Kota, terutama karena faktor pendanaan pembangunan. Fokus pendanaan terutama terletak pada APBN dikarenakan masih terdapat ketidakjelasan dari pihak swasta. Faisal juga menyoroti penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dinilai tidak sesuai dengan amanat UU No. 2 Tahun 2020. Undang-undang ini memberi keleluasaan bagi pemerintah untuk melebarkan defisit dan realokasi anggaran dari pos-pos lain untuk tujuan mengatasi pandemi Covid-19. 

Megaproyek pembangunan IKN diestimasikan membutuhkan anggaran sebesar Rp446 triliun. Dikarenakan UU IKN disahkan setelah APBN 2022, otomatis anggaran pembangunan kawasan baru ini belum masuk di dalam perencanaaan pemerintah. Hal ini semakin menegaskan bahwa megaproyek IKN sendiri dilakukan secara terburu-buru mengingat pembahasan hanya dilakukan dalam 43 hari. Nilai proyek ini amatlah besar dan akan berjalan dalam 20-25 tahun ke depan. Infrastruktur dasar akan dibangun menggunakan kas negara, namun porsi lebih besar akan diberikan kepada swasta.

Sejauh ini, sumber pendanaan rencananya berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54,6% (Rp254,4 triliun), kemudian dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 19,2% (Rp89,5 triliun), dan dari pihak swasta sebesar 26,2% (Rp122,1 triliun). Harus disadari bahwa kemampuan APBN/APBD sangatlah terbatas, ditambah lagi saat ini adalah masa pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah mengandalkan porsi alokasi APBN sekitar 19-20 persen. Dengan begitu, alokasi anggaran pendanaan APBN hanya berkisar Rp88 triliun hingga Rp93 triliun. Hal ini akan memunculkan adanya financial gap atau kesenjangan finansial. 

Sidik Pramono, selaku ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN), menyatakan bahwa sumber pendanaan selain dari skema APBN juga bisa bersumber dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), kontribusi swasta murni, dukungan pendanaan Internasional, serta penghimpunan dana dari masyarakat dan filantropi. Tetapi pada saat yang sama, belum ada satupun kesepakatan ataupun komitmen dengan investor asing. Bahkan, Softbank, sebagai investor yang diklaim pemerintah menjanjikan investasi Rp1.000 triliun menyatakan mundur sebelum ada komitmen di atas kertas. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan mengklaim telah ada sekitar lima negara yang siap mendanai IKN. Salah satunya adalah investor dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab yang dia klaim siap mengucurkan investasi senilai 20 miliar USD (RP287,6 triliun) untuk proyek IKN.

Setelah mundurnya Softbank sebagai investor IKN yang membuat masalah pendanaan semakin rumit, muncul ide crowdfunding. Crowdfunding atau urun dana merupakan skema pendanaan yang melibatkan masyarakat secara luas. Penggunaan crowdfunding sendiri biasanya digunakan untuk kegiatan amal maupun kegiatan berbasis kreatif, pengumpulan dana pada umumnya bisa diakses melalui website khusus di internet. Namun, sejauh ini di Indonesia belum ada kegiatan pembangunan infrastruktur menggunakan skema crowdfunding. Crowdfunding sendiri rasa-rasanya tidak pas dan tidak ada urgensinya di situasi ekonomi pasca pemulihan akibat pandemi. Dengan melakukan crowdfunding, masyarakat akan semakin terbebani dan enggan untuk mengeluarkan sebagian uang mereka untuk mendanai megaproyek IKN yang belum jelas regulasinya. 

Sementara itu, Sidik Pramono menegaskan bahwa skema urun dana hanyalah satu dari banyak skema lainnya yang dibidik pemerintah, sebab pemerintah telah berkomitmen IKN tidak membebani APBN. Pemerintah sendiri sedang menyiapkan skema-skema lain terkait pendanaan IKN. 

Dampak Besar IKN

Melky Nahar dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengingatkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berdampak pada kawasan terdekat, tetapi juga ke wilayah lain. Pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan bahan seperti batu dan pasir, selain itu listrik juga harus tersedia.  Kawasan IKN sendiri dikuasai oleh para penguasa pemilik konsesi tambang. Terdapat lubang bekas tambang dalam jumlah yang cukup banyak, dan kegiatan operasional tambang yang masih berjalan. Ancaman konflik perebutan lahan juga ada, dan masih bisa dirasakan hingga sekarang. 

Penetapan IKN sebagai otorita, semakin membuat aspirasi masyarakat sulit dipenuhi. Dengan Demokrasi langsung yang sudah berjalan tetap saja tidak terwujud apalagi jika kepala IKN hasil penunjukan bukan melalui hasil partisipasi rakyat, secara tak langsung masyarakat setempat akan terkena dampaknya. Hal ini juga bisa memicu pelanggaran hak-hak masyarakat. Berkaca pada Jakarta, etnis betawi yang semula menempati wilayah Jakarta sebagai etnis asli harus berpindah ke wilayah di luar Jakarta, seperti Tangerang, Bogor, maupun Jawa Barat. 

Apabila pendanaan skema IKN tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, maka risikonya akan membebani APBN. Pasalnya, mengalokasikan APBN untuk fokus pada pembangunan megaproyek IKN bukanlah hal yang mudah di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Opsi alternatif yang paling memungkinkan untuk mendanai megaproyek IKN adalah dengan melalui pasar modal. Dana pasar modal dapat dihimpun melalui Obligasi Pemerintah, Obligasi Daerah, Sukuk, dan Obligasi/KIK EBA (Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset) atau RDPT (Reksadana Penyertaan Terbatas). Saat ini berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Jumlah investor Pasar Modal sudah mencapai angka 7,49 juta investor per akhir Desember 2021. Dibandingkan jumlah penduduk yang mencapai 273,5 juta jiwa (2020) keberadaan Pasar Modal belum dapat dimanfaatkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. 

Masalah utamanya adalah preferensi masyarakat terhadap investasi jangka panjang yang dikarenakan kurangnya pemahaman atas perbedaan risk-return berbagai jenis investasi. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi jangka panjang, perlu ditingkatkan literasi keuangan terutama pemahaman dan penggunaan instrumen pasar modal kepada masyarakat. Agar potensi penduduk dan aset yang begitu besar dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan yang menyangkut hajat hidup banyak orang dan negara. 

Persoalan berikutnya adalah komitmen politik dari pemerintahan selanjutnya. Setelah Presiden Joko Widodo menyelesaikan masa jabatannya di 2024 mendatang, maka sangat mungkin megaproyek IKN ini akan tertunda. Jika megaproyek IKN ini tidak menjadi prioritas di kepemimpinan selanjutnya, maka anggaran nya tentu akan hilang.  

Hal ini tentu juga akan menimbulkan risiko politik akibat dari “ambisi politik”. Walaupun sudah jadi undang-undang IKN, Presiden berikutnya bisa saja mengeluarkan Perppu (Peraturan Pengganti Undang-Undang) untuk menganulir undang-undang IKN. Artinya terdapat risiko politik yang ditanggung oleh investor. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk tidak memaksakan “ambisi politik” demi mewujudkan megaproyek IKN ini di tengah segala risiko yang ada. 

Banyaknya kekurangan akibat pelaksanaan pembangunan IKN yang terkesan terburu-buru membuat proyek ini sengaja dipaksakan. Sehungga pemindahan IKN tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi melainkan menambah permasalahan baru. 

Editor: Mujahid Hamzah K.

380 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *