PMD Harus Menunggu Sampai Kapan?

PMD Harus Menunggu Sampai Kapan?

Oleh, Arief Setya Negara

Bacaekon.com – Yogyakarta. Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PMD) kini berada dalam masa vakum arah. Hingga saat ini, Badan yang bertugas dalam koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dalam lingkup desa ini sedang menunggu hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait wilayah kerja dan koordinasi, baik pindah dalam cakupan Kementerian Desa atau tetap menjalankan fungsinya di Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI). “Kami (red- PMD)berjalan itu tergantung regulasi yang ada. Kami belum berani mengira-ngira seperti apa, paling kami hanya menggu regulasi yang baru”, tutur Drs. Eko Priyono Sudarto, selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa saat ditemui di kantor PMD, Jetis, Sleman, D.I. Yogyakarta, Indonesia (12/01).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kapasitas desa dan masyarakat melalui pelatihan maupun pendampingan, badan yang masih berstatus dibawah koordinasi KEMENDAGRI, sejauh ini, hanya dapat menyiapkan program dan rencana kerja pembangunan desa yang akan dilaksanakan untuk satu tahun kedepannya.

Meskipun adanya wacana bahwa pada tahun 2015 setiap desa sedikitnya mendapatkan kucuran dana sebesar Rp.550 juta yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Eko masih memberikan pendapat hening terkait dengan alokasi dana desa tersebut. “sampai dengan real-nya terlebih dituntut untuk masalah hitung-hitungan, sama sekali ga berani (red-berpendapat). Kalo informasi sementara yang saya terima bakal bertahap, tergantung ketersediaan real APBN-nya. Kalo ditanya pengelolaannya seperti apa, ini yang harus kita siapkan sedini mungkin. Ga menutup mata, ratusan juta aja beberapa desa masih belum siap”, kata Eko.

881 Total Views 3 Views Today

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *