Pers dan Konglomerasi

Pers dan Konglomerasi

(sumber foto : http://agussiswoyo.net/)

Oleh: Muhammad Irsan Rahadian

Bacaekon.com-Opini. Pers Indonesia tak terasa telah berusia 69 tahun yang seremonialnya diperingati pada 9 Februari 2015 silam. Sepak terjang salah satu pilar demokrasi ini telah mewarnai perjalanan Bangsa Indonesia. Pers dalam diri Indonesia telah menjelma menjadi satu bagian yang tak terpisahkan. Dengan pers, Indonesia terbantu untuk mewujudkan kelahirannya pada enam dekade silam. Sebagai lembaga demokrasi, tentunya pers diharap menjadi sebuah alat kontrol sosial yang andal.

Perannya dalam pengawasan kepada pemerintah adalah suatu keniscayaan. Selain itu, pers pun bisa jadi punya andil untuk mengarahkan opini masyarakat, maka sudah tentu berita yang disajikan harus bersifat netral, berimbang dan faktual. Sifat – sifat itulah yang kemudian menuntut pers untuk menyediakan berita dari berbagai sudut pandang. Ia tak boleh bertendensi pada satu pihak atau kelompok tertentu.

Independensi pers memang mau tak mau harus tetap dijaga. Kenetralitasan-nya itu lah yang menunjukkan eksistensi pers sebagai lembaga pengontrol. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pers Indonesia bak anak ayam yang kehilangan induknya. Konglomerasi yang ada di Indonesia saat ini benar – benar membuat banyak pers tak berkutik. Tak dapat dipungkiri, pers tanah air sekarang dikuasai oleh perusahaan – perusahaan kakap.

Beberapa grup konglomerasi menguasai pers Indonesia dari berbagai bentuk media seperti media cetak dan elektronik. Berbagai produk pers seperti tabloid, surat kabar dan portal web disulap menjadi sebuah produk pasar. Idealisme pers tergadaikan dan terkalahkan oleh motivasi untuk mencapai laba perusahaan yang besar. Selain itu, tidak menutup kemungkinan pers juga dapat menjadi kendaraan bagi suatu perusahaan untuk memuluskan tujuannya.

Konglomerasi pers yang dimaknai dengan bergabungnya beberapa perusahaan media menjadi satu grup pun kian menunjukkan cengkramannya. Konglomerasi pers di Indonesia sempat diabadikan dan dibuat dalam bentuk film yang berjudul “Di Balik Frekuensi”. Film tersebut menyajikan realita media massa Indonesia yang didasari pada penelitian sejak akhir 2011 hingga tahun 2012. Pada film tersebut dipaparkan bahwa di Indonesia saat itu telah terdapat 1248 stasiun radio, 1706 media cetak, 76 stasiun televisi, 176 stasiun televisi yang telah mengajukan izin penyiaran dan ratusan media online yang bermunculan di tanah air. Terdapat 12 grup media di Indonesia yang hanya dimiliki oleh 5 orang konglomerat saja. Lima orang tersebut adalah Aburizal Bakrie pemilik TVOne dan ANTV, Surya Paloh uang memiliki Grup MetroTV, Hary Tanoesoedibjo pemilik Grup MNC, Chairul Tanjung pemilik TransCorp, dan Eddy Kurnadi S pemiliki Grup Surya Citra Media. Dari keadaan tersebut maka timbulah sistem monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang saja atau seringkali disebut oligopolistik media massa.

Bagaimanapun, pers yang dikuasai oleh sebuah perusahaan tidak akan benar – benar membuka aib perusahaan yang bersangkutan. Independensi dan netralitas pers pun akhirnya sedikit demi sedikit tereduksi. Bila demikian, maka apakah penguasaan konglomerat atas pers salah besar?. Menurut Hikmat dan Purnama dalam Jurnalistik: Teori dan Praktik, sistem monopoli pada suratkabar tidak selalu menunjukkan bentuk yang negatif dan kontradiktif seperti halnya di Amerika Serikat pada pertengahan abad 20. Pada 1960-an, suratkabar Amerika justru mencapai puncaknya setelah dimulainya sistem monopoli pers.

Menurut Hikmat dan Purnama, bagi perusahaan pers sendiri, dengan adanya monopoli justru mereka dapat memperoleh kekuatan finansial. Kekuatan ini berguna bagi pengembangan kinerja pada perusahaan suratkabar tersebut. Kedua, suratkabar yang kuat finansialnya juga dapat mempertahankan standar pemberitaan dan kualitas redaksionalnya. Suratkabar – suratkabar tersebut memiliki kekuatan lebih dalam hal pelaporan dan pemberitaannya.

Tidak dapat dipungkiri, salah satu urat nadi suratkabar adalah adanya finansial yang cukup. Tanpa hal tersebut dapat dikatakan sulit bagi suratkabar bila menginginkan kualitas pemberitaannya yang baik.

Di Indonesia, beberapa perusahaan konglomerasi pers seperti Tempo, Grup Kompas atau Grup Jawapos pun memiliki standar pemberitaan yang berkualitas. Mereka tetap dapat menyajikan pemberitaan yang multisided dan tak bertendensi. Adanya kualitas pemberitaan yang baik tersebut karena bisa jadi mereka disokong dengan kekuataan finansial yang tak sedikit.

Setidaknya dari keadaan diatas kita dapat melihat dua sudut pandang untuk menempatkan konglomerasi dalam dunia pers. Memang bila dilihat secara kasat mata, konglomerasi dapat menjadi bencana bagi independensi pers Indonesia. Ia dapat menjelma sebagai alat yang mujarab untuk mengarahkan pers pada tujuan – tujuan destruktif. Tujuan pers sebagai pilar demokrasi keempat pun dapat berbelok menjadi ladang bisnis para konglomerat. Namun, disisi lain kekuataan finansial yang cukup juga dibutuhkan bagi pers untuk menelurkan suratkabar yang berkualitas. Hal tersebut dapat terwujud melalui adanya konglomerasi pers.

884 Total Views 1 Views Today

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *