Berita Kampus

Perkembangan Pembahasan Peraturan tentang Kekerasan Seksual di UII

Ilustrasi : Amellya Candra

Narasi : Khairul Raziq

Bacaekon.com-Pertengahan April lalu merebak kasus pelecehan seksual (selengkapnya baca di sini) oleh salah satu alumni Universitas Islam Indonesia (UII). Enam bulan setelah merebaknya kasus tersebut, tepatnya pada 5 Oktober 2020, UII melalui tim khusus bentukan rektor akhirnya resmi mengadakan peninjauan draf Peraturan Universitas terkait Pencegahan dan Penanganan Perbuatan Asusila dan Kekerasan Seksual. Draf tersebut ditinjau oleh tim khusus yang dikepalai oleh Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. Dalam pengakuannya, proses peninjauan tersebut turut menghadirkan beberapa pihak yang terkait, “termasuk juga dari Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) dan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM),” tutur Syarif. 

Draf itu sendiri terdiri atas 7 bab dan 31 pasal. Meliputi semua pihak yang ada dalam lingkup universitas, mulai dari pihak rektorat sampai Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan UII (Pasal 2 Ayat 3). Larangan melakukan perbuatan asusila dan kekerasan seksual sendiri tercantum dalam Bab II. Perbuatan Asusila yang dimaksud ialah Perzinahan, Pornografi, Prostitusi, dan Pencabulan. Sementara itu, dari sisi Kekerasan Seksual ialah Perkosaan, Pelecehan Seksual, Eksploitasi Seksual, Virtual Sex, dan Aborsi. 

Draf ini juga mengatur sanksi yang berada pada Bab III yang terdiri atas 2 pasal. Dalam pengaturannya, sanksi tersebut akan dijatuhkan terhadap pelaku apabila dinyatakan bersalah lalu diproses melalui prosedur yang sesuai dengan status Insan UII di dalam kampus. Penjatuhan sanksi juga tidak terbatas pada mahasiswa, tetapi juga meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang ada dalam lingkup UII.

Beralih ke Bab IV, mengatur mengenai pencegahan kekerasan seksual dan tindak asusila. Lalu, di Bab V diatur secara rinci penanganan dugaan perbuatan asusila. Pada bab ini terdiri atas 3 bagian; (1) ialah berupa laporan dari berbagai pihak yang mengetahui perbuatan kekerasan seksual atau asusila oleh Insan UII, (2) diatur unit penanganan yang akan terlibat dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual nantinya, (3) mekanisme pemeriksaan dan penanganan yang akan dilakukan ketika ditemukan adanya pihak yang dirugikan atas kasus yang diterimanya. Sementara itu secara berturut-turut pada Bab VI dan VII meliputi Hak dan Kewajiban pelapor atau terduga korban dan Penutup. 

Temuan DPM dan DPP

Dalam proses pembahasan yang diadakan pada Oktober lalu, sebelumnya DPM sendiri telah membahas mengenai regulasi ini dalam internal dan eksternal DPM. Pihak mahasiswa juga diungkapnya telah dilibatkan, “kemarin ke teman-teman mahasiswa itu juga nyebar tautan kuesioner,” ujar Fadila Adkiras selaku Komisi II, DPM UII. 

Regulasi ini dinilai Dila sebagai salah satu upaya UII untuk memberikan rasa aman bagi penyintas. Draf regulasi ini bukan hanya sekadar mengenai pemberian hak yang penuh atas penyintas, “ada tentang pemberian materi kekerasan seksual dan tindak asusila dalam orientasi ospek,” kata Dila. Untuk menciptakan kampus yang aman dari kekerasan seksual, perlu juga dilakukan perbaikan fasilitas kampus, seperti memperbanyak CCTV di tempat sepi. Pengembangan dan perbaikan ini diharapkan dapat menyasar sampai ke pemahaman intelektual masyarakat UII itu sendiri. Dalam kacamata Dila, peraturan ini seharusnya juga diikuti oleh komitmen seluruh organisasi mahasiswa di UII untuk turut menegakkan peraturan serupa. 

Yang menjadi sorotan khusus baginya adalah penambahan poin “Tindakan Asusila” dalam regulasi ini. Dia mempertanyakan mengapa peraturan ini tidak difokuskan pada hal yang berbau kekerasan seksual. Terkait hal tersebut, Dila mengajukan banding pada tim sewaktu review dilakukan, namun anggapannya tersebut ditepis oleh tim. Berdasarkan konfirmasinya, pihak yang mendesain regulasi ini mengaku mengkomparasikan ketentuan yang ada dalam hukum yang ada mengenai tindakan asusila. Di samping itu juga karena kekerasan seksual sendiri belum diatur dalam peraturan maupun undang-undang di Indonesia. 

Pelarangan perzinahan yang juga tertuang dalam konsep regulasi ini juga dinilai olehnya akan menimbulkan perdebatan. Pasalnya dalam draf tersebut, perzinahan yang dimaksud ialah “sengaja melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan orang lain di luar hubungan perkawinan yang sah menurut hukum islam dan/atau hukum negara” (Pasal 7 Ayat 2). Definisi tersebut dicap dapat menuai kontra dari pihak-pihak tertentu yang meyakini bahwa tubuh seseorang adalah sepenuhnya diatur dan diotorisasi oleh orang itu sendiri. Namun, peraturan ini rupanya dibuat berdasarkan nilai-nilai yang terkadung dalam islam. “Ketika ini dikembalikan kepada nilai, norma, dan lain-lain ini adalah salah satu upaya untuk melaksanakan salah satu tujuan islam yaitu melindungi keturunan,” ujar Dila. 

Setelah melihat beberapa hal yang pantas untuk dikritik, Komisi II DPM ini juga turut menawarkan konsep peer group ke dalam regulasi ini. Menurutnya, konsep tersebut cukup bagus dalam membantu proses pelaporan penyintas. Hal itu dinilai karena tidak semua penyintas memiliki kemampuan dan keberanian yang sama untuk datang melakukan pelaporan, “itu juga selain untuk memberikan kenyamanan pada korban, biar kayak korbannya itu ga  merasa sendiri dan juga agar korban lebih leluasa menceritakan soal perbuatan yang dialaminya,” tegas Dila. 

Setali tiga uang dengan Dila, DPP juga menemukan hal-hal yang perlu dibenahi dan diperjelas. Pihak DPP masih membingungkan mengenai regulasi ini yang diatur menggunakan Peraturan Disiplin, yang mana dalam Peraturan Disiplin tersebut hanya mengatur pegawai tetap. Berangkat dari hal tersebut, DPP memandang ada celah tidak terlindunginya pegawai tidak tetap yang ada dalam lingkup UII. 

Menanggapi hal tersebut, Syarif sebagai Ketua Tim mengonfirmasi. Beliau menuturkan, pada dasarnya konsekuensi sanksi mengacu pada Pengaturan Disiplin. Lebih lanjut, ditekankan juga nantinya akan ada perjanjian yang tertulis sewaktu awal kerja dengan hak dan jaminan yang sama ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam konsep peraturan ini juga telah ditekankan bahwa penjatuhan sanksi akan didasarkan pada Peraturan Disiplin Pegawai dan Peraturan Disiplin Mahasiswa.

Secercah Harapan

Dalam perspektifnya, Dila menaruh harapan yang baik akan konsep ini, “ketika ini memang diundangkan itu bakal jauh lebih progresif daripada peraturan yang ada di universitas lainnya,” ujarnya. Ditambah lagi UII salah satu institusi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dengan adanya peraturan ini harapannya UII benar menjamin penuh dan tidak menutup diri akan isu kekerasan seksual yang ada di dalam lingkup internalnya. “Karena pun kalau secara hukum mau bersandar ke negara, ya negara juga sampai sekarang belum berkomitmen untuk membahas. Jadi, ini upaya UII untuk mewujudkan kampus merdeka dari kekerasan seksual,” tutupnya. 

Proses pembahasan hingga kini masih terus berlanjut. Mengenai target selesai atau final, Syarif belum dapat memastikan perihal tersebut. Syarif menilai pembatasan waktu itu hanya akan memberikan ruang yang sempit untuk membahas secara detail, “kita berjalan aja semoga bisa lebih cepat,” pungkasnya. Perkembangan terbaru, posisi draf peraturan telah masuk dalam ranah Senat Universitas dan dalam proses pembahasan lebih lanjut oleh komisi terkait, “agar nanti pembahasannya lebih komprehensif sebelum ke pleno senat,” tegas Syarif. 

*LPM Ekonomika telah menerima Draft Peraturan Universitas tentang Pencegahan dan Penanganan Perbuatan Asusila dan Kekerasan Seksual pada 15 Desember 2020 melalui Dewan Pertimbangan Pegawai Universitas Islam Indonesia (DPP UII)

Reporter : Ikrar Aruming Wilujeng dan Kevin Ahmad Anandy

Editor : Ikrar Aruming Wilujeng

221 Total Views 17 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *