Berita

Mimpi Buruk Tes Wawasan Kebangsaan, KPK Kian Melemah

Foto : M. Abinaya hadianto

Narasi : Nelva Qablina*

Bacaekon.com-Tes Wawasan Kebangsaaan (TWK) yang seharusnya bukti seseorang mengenal bangsa dan negara Indonesia malah dijadikan sebagai alat pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun ini bukan kali pertama upaya pelemahan KPK terjadi. Upaya itu dimulai dari revisi UU KPK, kemudian pemilihan pimpinan KPK yang bermasalah, hingga sampai pada TWK yang justru tujuannya menyingkirkan pegawai berintegritas. 

Dari jumlah pegawai KPK yang mulanya 1000 orang lebih, 75 pegawai dinyatakan tidak lolos seleksi TWK. Mereka adalah penyidik-penyidik senior yang menangani korupsi besar di Indonesia seperti kasus korupsi Bansos Covid-19, kasus Harun Masiku, kasus Tanjung Balai, dan kasus lainnya. Bahkan kasus bansos diketahui baru memasuki penyidikan untuk 300 ribu paket bansos dari 1 juta paket. Penyidik KPK yang terlibat dalam kasus ini adalah Andre Nainggolan, beliau juga salah satu pegawai yang diberhentikan. 

Tidak ada aturan yang dapat dijadikan acuan sebagai pelaksanaan TWK dalam UU KPK 2019. Hal ini yang memantik banyak pihak berdiri di pihak KPK yang coba dilemahkan oleh kekuasaan yang berlindung di balik formalitas hukum, gencar stigma radikalisme, dan kian permisif atas perilaku nir-integritas. “Bukankah pelemahan KPK ini justru memperburuk masa depan bangsa dan peradaban kemanusiaan?” tutur Milda Istiqomah moderator pemantik diskusi. Dengan itu Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Constitutional and Administrative Law Society (CALS) mengadakan webinar untuk berdiskusi tentang isu ini dengan judul Integritas, Pelemahan KPK,dan Negara Hukum Indonesia pada Selasa (1/6). 

Diskusi diawali dengan presentasi atas isu yang diangkat oleh ketiga narasumber yang hadir, yaitu Novariza selaku pegawai KPK, Asfinawati selaku Ketua Umum YLBHI, dan Karlina Supelli seorang ahli filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. “Hasil seleksinya yang berubah-ubah dari 75 pegawai dikategorikan lagi menjadi 3 kategori yaitu merah, kuning, dan hijau. Ada 51 orang yang termasuk dalam kategori merah,” ucap Novariza selaku pegawai KPK yang sudah bekerja puluhan tahun dan termasuk ke dalam 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus seleksi TWK. 

Novariza juga menambahkan beberapa kecurigaan pegawai terhadap pelaksanaan TWK ini. Pertama, TWK ini merupakan keinginan Firli Bahuri semata, selaku pimpinan KPK. Tidak ada kejelasan yang disampaikan sebelumnya oleh pimpinan tentang apa maksud dan tujuan dari pelaksanaan TWK ini. Menurut pengakuan Novariza, dalam sosialisasi sebelum tes pimpinan KPK menyatakan ini hanya sebagai formalitas dan tidak ada konsekuensi lulus atau tidak lulus. 

Kedua, tes tersebut juga diketahui mengikuti model Indeks Moderasi Bernegara (IMB) milik institusi militer. Dalam pelaksanaan TWK ini mengikuti prosedur tes tulis dan wawancara kepada para  peserta. Namun, pertanyaan yang diberikan kepada peserta mengandung unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelecehan keyakinan beragama pegawai, hingga pelecehan terhadap perempuan dan laki-laki. Terlebih Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas pemberantasan korupsi dan wawasan kebangsaan. 

Sebagai penutup Novariza menambahkan “Ada orang narkoba bisa dijadikan duta narkoba, Koruptor saja bisa menjadi duta korupsi, ada orang yang tidak bisa Pancasila dijadikan duta Pancasila. Lalu kami 51 pegawai ini dari 75 pegawai yang tidak lulus dikategorikan merah semerah-merahnya tidak bisa dibina, apakah saya masih bisa menjadi warga negara Indonesia?”

Diskusi dilanjutkan dengan presentasi oleh Asfinawati yang menyebutkan dalang dibalik pelemahan KPK ini. Dijelaskan bahwa proses pelemahan KPK sebagai ujung tombak perang terhadap korupsi saat ini, bagian tak terpisahkan dari era Cicak vs Buaya 1-4. Dilanjutkan peristiwa hak angket terhadap KPK oleh DPR, oleh Firli Bahuri selaku pimpinan KPK dan 56 anggota komisi 3 DPR RI yang menyetujuinya. Revisi UU KPK 2019 adalah langkah pelemahan yang lebih jauh, kemudian sampai pada titik pelaksanaan TWK yang nyata tidak tercantum dalam UU KPK dan Perppu no. 41/2020. 

Pelaksanaan TWK oleh pegawai KPK adalah pola yang sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan kebabasan sipil serta perang terhadap korupsi. “Untuk apa kita ikut andil dalam membela nasib 75 pegawai KPK ini?” ujar Asfinawati. Jika 75 pegawai kritis KPK ini disingkirkan maka muncul stigmatisasi yang mirip dengan Litsus atau Penelitian Khusus di masa orde baru. Yaitu skenario kejam tanpa pembelaan dari yang terkena Litsus. Pemecatan terhadap 75 pegawai ini harus ditolak sekerasnya, karena kalau berhasil, jelas demokrasi Indonesia berjalan semakin mundur. 

Diskusi ini terus berlanjut dari sudut pandang Karlina Supelli sebagai Ahli Falsafah. “Di masa sekarang terjadi pergeseran metode penghancuran demokrasi yang tidak lagi melalui kudeta tengah malam, tetapi dengan mengikis secara perlahan demokrasi dengan menggunakan selubung legal formal,” ujar Karlina Supelli. Telah terjadi 3 pola strategi: yang pertama, adanya pelemahan civil society melalui politik identitas, agama, dan lain-lain yang menyebutkan bahwa pemecatan 75 pegawai KPK adalah langkah yang benar. Kedua, pelemahan terhadap media, tidak ada lagi kebebasan terhadap jurnalis. Serta yang ketiga, terjadi pelemahan institusi, adanya institusi karena adanya hak manusia yang melaksanakan tugas pelayanan masyarakat. 

Integritas KPK terletak pada kemampuan KPK melaksanakan tugas penanganan kasus korupsi di Indonesia secara optimal. “Ini memerlukan visi etis dalam pemberantasan korupsi, dan hukum seharusnya merujuk pada visi etis tersebut,” tutup Karlina Supelli. 

*Penulis adalah magang LPM Ekonomika

Reporter : Nelva Qablina

Editor : Ikrar Aruming Wilujeng

62 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *