Berita

Masyarakat Wadas Menggugat Ganjar Pranowo

Foto : Kevin A. Anandy

Narasi : Ikrar Aruming Wilujeng

Bacaekon.com-Sidang ketiga atas tuntutan masyarakat Wadas yang dilayangkan kepada Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, digelar hari ini (09/08) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Sidang tersebut dihadiri oleh saksi-saksi yang berperan sebagai masyarakat Wadas yang tidak setuju atas proyek rencana pertambangan andesit. Pertambangan ini nantinya akan digunakan dalam proyek pembangunan Bendungan Bener. Salah satu saksi tersebut adalah Yatimah.

“Itu tanah turun temurun dari warisan leluhur kita,” ujar Yatimah. Tanah yang digunakan sebagai lokasi proyek bukan tanah kosong milik negara lalu dipakai oleh masyarakat. Tanah yang dibicarakan bukanlah tanah tandus, melainkan tanah subur penghasil sayur, buah, dan rempah dapur konsumsi oleh masyarakat sehari-hari. 

Saksi Taufik, seorang warga yang dituakan di Desa Wadas, mengungkapkan juga bahwa sejarah tanah tersebut adalah turun temurun dari nenek moyang. Masyarakat yang menolak proyek tersebut adalah warga asli Wadas. Menurutnya masyarakat yang menolak proyek tersebut berjumlah kurang lebih 240 orang. Sedangkan yang pro terhadap proyek tersebut hanya 10-15 orang. 

Nur Rohman sebagai saksi, salah satu masyarakat yang menolak proyek juga turut hadir dalam sidang tersebut. Ia memberikan kesaksiannya terkait struktural administrasi. Konsultasi publik pertama diadakan pada tahun 2018 silam oleh Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS). Banyak masyarakat yang walk out sebagai bentuk kontranya terhadap proyek pertambangan andesit. 

Berdasarkan pengakuan Nur Rohman, setelah konsultasi publik tersebut digelar, kemudian terbitlah Izin Penetapan Lokasi (IPL) selama tiga tahun. Tetapi setelah itu, tidak ada lagi pemberitahuan secara resmi terkait perizinan tersebut. Masyarakat Wadas sontak melayangkan penolakan kepada Gubernur Jawa Tengah dalam bentuk surat atas IPL yang diterbitkan tahun 2018 tersebut. Namun, surat tersebut tidak mendapat respon dari pihak gubernur.

Pada Juli 2021 lalu, Ganjar Pranowo menekan persetujuan untuk memperpanjang IPL yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Persetujuan ini diberikan tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat Wadas. Atas keputusan yang sepihak ini masyarakat Wadas merasa dicederai dan memutuskan untuk menggugat Ganjar Pranowo. 

Menurut saksi ke-4, gubernur tidak pernah pula mengirimkan surat yang memuat hasil kajian. Di samping itu, mendapati penolakan gubernur juga tidak membuat tim khusus untuk menangani penolakan masyarakat Wadas.

Kuasa hukum pihak tergugat, Mulyono, menyayangkan aksi penolakan masyarakat wadas terhadap konsultasi publik dan sosialisasi. “Mereka belum tersosialisasi saja. Ya mana bisa mengerti proyek ini jika tidak sosialisasi terlebih dahulu,” ujar Mulyono. 

Kuasa hukum pihak tergugat menerangkan bahwa akan mengkaji lagi pernyataan dari para saksi dan menunggu sidang selanjutnya pada Kamis (12/8) di PTUN Semarang. 

Reporter : Ikrar Aruming Wilujeng dan Herlambang Felinda

Editor : Retno Puspito Sari

219 Total Views 4 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *