Berita Kampus

Mahasiswa Turun ke Jalan, FE UII: Mudahkan Perizinan

Foto : Azizah

Oleh : Widyamaharddhika

Aksi turun ke jalan dengan tagar “Gejayan Memanggil” mengundang reaksi dari banyak pihak, tak terkecuali mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Islam Indonesia (UII). Aksi tersebut menyuarakan beberapa permasalahan tentang pasal-pasal dalam Revisi Undang-Undang (RUU) KUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU PKS, serta kasus pembakaran hutan (Karhutla). 

Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) FE selaku lembaga mahasiswa yang membantu menyampaikan aspirasi pun ikut bertindak. LEM FE UII memberi fasilitas berupa pemberian izin tidak mengikuti kuliah melalui Official Account (OA) Line. Apakah mengikuti aksi termasuk syarat melakukan perizinan yang sesuai prosedur? Lalu apakah izin tersebut dapat diterima?

Irvan Zaqi selaku narahubung OA Line LEM FE UII menuturkan bahwa banyak mahasiswa FE yang menghubungi dirinya untuk ikut dalam aksi Gejayan Memanggil. “Belum saya rekap seluruhnya. Kalo diperkiraan sih 300 lebih yang izin sama saya,” tuturnya. Tidak hanya mahasiswa Kampus Antara, mahasiswa D3 pun turut menyerbu perizinan melalui OA Line tersebut dan ikut serta meramaikan Gejayan Memanggil. Mayoritas mahasiswa yang turun ke jalan, menurut pengakuan Irvan adalah mahasiswa angkatan 2019. 

Habib, mahasiswa Prodi Akuntansi, menjelaskan bahwa keikutsertaannya dalam aksi tersebut dikarenakan ingin menyuarakan aspirasinya. “Karena aku ingin berkontribusi dalam perubahan ini,” jelasnya. Berbeda dengan Habib, salah satu mahasiswa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti aksi karena ingin bolos kuliah.“Pingin skip kelas,” ungkapnya. Mahasiswa tersebut juga mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui prosedur izin sesuai peraturan yang ada.

Menanggapi ketidaktahuan mahasiswa terhadap syarat perizinan yang sesuai prosedur, Sugiyono selaku kepala divisi akademik FE UII menjelaskan ada beberapa syarat perizinan kuliah. Pertama, mahasiswa yang sakit harus rawat inap dan menyertakan bukti. Kedua, keluarga inti meninggal disertai surat kematian. Ketiga, adanya pendelegasian baik dari universitas maupun fakultas dengan surat resmi. Keempat, mahasiswa yang sedang haji maupun umrah juga harus menyertakan bukti. “Itu ada buku panduan yang terbaru. Dilampirkan di situ, ada prosedur pelayanan akademik. Baik pelayanan skripsi, perizinan, cuti kuliah, aktif dan sebagainya ada disana,” ujarnya. 

Menurut Sugiyono, mengikuti aksi dapat termasuk ke dalam pendelegasian jika terdapat surat resmi dari dekan maupun wakil dekan. “Ya selama itu bu Inung (Wakil Dekan 2 -red) ada suratnya, kita proses, kita fasilitasi. Sing penting ada resmi lah,” ujarnya. 

Hal ini dibenarkan oleh Wakil Dekan 2 bagian Keagamaan, Mahasiswa dan Alumni, Siti Nursyamsiah. Wakil Dekan yang akrab dengan sapaan Inung ini membenarkan bahwa dirinya sudah menandatangani surat izin mengikuti aksi tersebut. “Itu sudah saya tandatangani, artinya sepanjang sudah ada tandatangan saya berarti memang resmi penugasan institusi,” ujarnya. Beliau mengatakan bahwa dirinya dapat membantu jika proses perizinan ini tidak berjalan lancar. “Nanti tinggal dicek saja soalnya saya gak tau prosesnya sudah sampai mana, nanti kalau gak bisa saya maju ke prodi,” pungkasnya.

Namun, Arief Rahman, dosen Prodi Akuntansi, beranggapan berbeda terkait dengan izin tersebut. Arief menjelaskan bahwa mahasiswa yang mengikuti aksi kemarin sebenarnya tidak ada izin khusus yang membuat mahasiswa dianggap masuk atau tidak. Arief juga menambahkan tidak terdapat sanksi bagi mahasiswa yang mengikuti aksi. “Mahasiswa dalam kehadiran tidak harus 100%, masih ada ruang mahasiswa berekspresi disitu,” ujarnya. Ketidakhadiran kelas karena mengikuti aksi masih terhitung sama dengan ketidakhadiran lainnya, mengambil jatah 25% ketidakhadiran untuk syarat mengikuti ujian. 

Reporter : Taufan, Dhika, Retno

Editor : Oliv

195 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *