Opini

Larangan Mudik yang Ambigu Memicu Keraguan bagi Masyarakat

Ilustrasi: micecartoon.co.id (Instagram)

Oleh : Cemara Putri Pertiwi*

Sebagai salah satu negara yang saat ini sedang terpapar oleh Coronavirus Disease-19 (COVID-19), masyarakat Indonesia direkomendasikan untuk melakukan physical distancing guna memutus penyebaran virus tersebut. Berdasarkan data pada (14/05) jumlah korban positif COVID-19 mencapai 16.006, yang sembuh mencapai 3.518, dan yang meninggal mencapai 1.043. Sedangkan sehari sebelumnya (13/05), yang positif mencapai 15.438, yang sembuh 3.287, dan yang meninggal 1.028. Walaupun jumlah pasien yang sembuh bertambah sebesar 231 orang, jumlah pasien yang positif pun juga ikut bertambah sebesar 568 orang. Peningkatan jumlah pasien positif jauh di atas jumlah pasien yang sembuh.

Merespon pertambahan jumlah pasien positif COVID-19 dari hari ke hari, Presiden Joko Widodo  mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah yang terpapar COVID-19 pada 31 Maret 2020 lalu. Kebijakan PSBB diharapkan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 dan membuat pandemi lekas berakhir. 

Memasuki bulan ramadhan, banyak masyarakat yang ingin pulang kampung atau lebih tepatnya mudik. Budaya mudik umumnya terjadi setahun sekali menjelang hari raya idul fitri. Banyak masyarakat tidak ingin melewatkan momen berkumpul bersama sanak saudara di kampung halamannya. Namun dalam rangka PSBB, akhirnya pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan mudik, khususnya bagi mereka yang berasal dari daerah “red zone”. 

Mudik dapat membahayakan keluarga di kampung halaman. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19, Achmad Yurianto. “Tunda dulu pulang ke kampung halaman, karena virus akan berpindah seiring pergerakan orang, manusialah yang membawa virus ini,” kata Yurianto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/3). 

Banyak masyarakat yang tidak mengikuti himbauan larangan mudik. Hal tersebut bisa terjadi karena larangan mudik sifatnya masih “himbauan”, bukan larangan secara tegas yang memiliki konsekuensi hukum. Kebijakan ini bersifat ambigu, akibatnya membuat beberapa kelompok masyarakat nekat dengan mudik lebih awal. Kenekatan masyarakat ini didukung pula dengan masih beroperasinya  transportasi umum seperti bus dan travel. 

Setelah adanya kejadian mudik lebih awal tersebut, pada tanggal 21 April 2020 pemerintah resmi melarang seluruh masyarakat untuk melaksanakan mudik. Kebijakan tersebut akan dimulai pada tanggal 24 April 2020 sampai 30 Mei 2020.

Pemerintah kini bukan hanya menunda atau menghimbau lagi, melainkan sudah melarang mudik. Dan jika masih ada yang nekat mudik, maka akan dikenakan sanksi mulai dari dikembalikan ke tempat asal sampai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dengan adanya denda. 

Pemerintah tidak mengeluarkan aturan pelarangan mudik sejak awal karena masih melihat perkembangan COVID-19 apakah sekiranya akan membaik dalam waktu dekat. Selain itu pemerintah menghindari terjadinya kecemasan publik. Apabila publik cemas karena dilarang mudik, asumsinya masyarakat akan berbondong-bondong menuju stasiun atau terminal untuk segera mudik. Ternyata yang terjadi malah sebaliknya, dengan adanya himbauan larangan mudik, masyarakat justru mudik lebih awal mengantisipasi jika mudik benar-benar dilarang. 

Akan tetapi, akhir-akhir ini ramai istilah “mudik lokal”. Maksud dari mudik lokal adalah mudik yang masih di dalam satu kota tersebut. Singkatnya pergerakannya masih dilakukan di kota yang sama. Pemerintah pun memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik lokal, dengan catatan harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, seperti menerapkan PSBB selama diperjalanan. Istilah ini tambah membingungkan dan dapat disalah artikan seolah-olah mudik masih diperbolehkan. Kehati-hatian pemerintah dalam menerapkan larangan mudik dapat dianggap sebagian orang sebagai bentuk keragu-raguan.

Kebijakan pemerintah mengenai larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 2020 tentunya menuai pro dan kontra di masyarakat. Mungkin banyak masyarakat yang tidak setuju dengan larangan mudik, mengingat mudik merupakan tradisi setahun sekali. Dengan tidak mengesampingkan kontra tersebut, sebaiknya pemerintah harus tegas pada aturan yang dibuat dan dikeluarkannya sendiri. Apalagi kebijakan mengenai larangan mudik tujuannya untuk melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19 ke berbagai daerah.

Pemerintah melalui Menteri Perhubungan membuka kembali penerbangan mulai 7 Mei 2020. Penerbangan ini tidak digunakan sebagai kendaraan mudik, melainkan digunakan untuk melayani perjalanan bisnis. Selain harus menyerahkan surat dinas, penumpang harus memiliki surat keterangan bebas COVID-19 dari pihak kesehatan. 

Akibat dari dibukanya kembali kegiatan penerbangan, tempo hari Bandara Soekarno-Hatta menjadi kecaman publik sebab menciptakan kerumunan yang sangat besar. Syarat untuk melakukan penerbangan pun terbilang mudah; surat dinas dan surat keterangan bebas COVID-19. Bukan tidak mungkin kemudahan ini dapat menjadi celah bagi mereka yang memiliki privilege untuk melakukan mudik, sebab biasanya sih kalau hari raya kegiatan pekerjaan kan libur, ya?

Memang pemberlakuan pelarangan mudik juga memiliki dampak negatif, yaitu kerugian ekonomi bagi pelaku bisnis transportasi baik transportasi darat, udara, maupun air. Bisnis transportasi ini biasanya mendapatkan banyak keuntungan di hari-hari menjelang lebaran, namun kali ini harus mengalami kerugian besar. Kerugian tersebut bisa berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dari sektor bisnis transportasi. 

Masyarakat yang mudik ke desa bukan hanya membawa kerinduan pada kampung halaman tetapi juga membawa uang hasil tabungannya selama  merantau di kota besar. Larangan mudik membawa dampak negatif lain, yaitu terhentinya arus uang dari kota ke desa, yang berakibat pada berkurangnya pemerataan distribusi uang di masyarakat.

Dari uraian di atas, cukup bisa menjelaskan bahwa hal positif dari pelarangan mudik adalah menjaga kesehatan masyarakat dari paparan COVID-19. Sedangkan dampak negatifnya adalah terhambatnya kegiatan ekonomi di masyarakat secara umum dan sektor transportasi secara khusus. Dampak kesehatan pada masyarakat jika diabaikan dapat menimbulkan kematian. Mana yang harus diprioritaskan antara ekonomi masyarakat dan kesehatan masyarakat? 

Dampak ekonomi dapat diperbaiki, sedangkan orang yang sudah meninggal tidak dapat dihidupkan kembali. Untuk itu yang harus diutamakan oleh pemerintah adalah menjaga pulihnya kesehatan masyarakat dari pandemi COVID-19. Harapannya adalah pemerintah mendorong agar penerapan larangan mudik diberlakukan secara ketat.

Larangan mobilitas penduduk antar kota di periode larangan (20 April sampai 30 Mei) harus diberlakukan tanpa pengecualian. Jangan sampai ada satu alasan pun yang meloloskan terjadinya mobilitas penduduk yang dirasa kurang perlu agar tujuan pencegahan penyebaran COVID-19 dapat tercapai. Pemulihan (recovery) ekonomi akan dapat cepat dilakukan jika upaya pemutusan rantai persebaran COVID-19 dilakukan dengan cepat juga. 

Editor : Ikrar

*Penulis adalah magang LPM Ekonomika

292 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *