Berita Kampus

Kinerja DPM FBE, Minim Sana-Sini

Ilustrasi: Amellya Candra

Oleh: Khairul Raziq

 

“Esensi RDP sebenarnya tidak hanya sebatas pengecekan LPJ. Adanya peninjauan alokasi dana yang digunakan itu tentu menjadi barang penting untuk ditelusuri. Pasalnya, uang yang digunakan ini bukanlah uang individu, melainkan uang dari setiap mahasiswa yang ada dalam lingkup fakultas.”

Bacaekon.com-Pada Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (PDKM UII) telah termaktub pembahasan mengenai Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM F). Regulasi tersebut mengikat kedudukan DPM F ada di posisi tertinggi dalam struktur keluarga mahasiswa tingkat fakultas; khususnya Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE). Sejatinya DPM F memiliki tiga fungsi pokok: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Hal itu tertuang pada Pasal 16 di Peraturan Keluarga Mahasiswa (PKM) UII Nomor 3 tahun 2019 tentang DPM.

Dalam menjalankan kinerjanya, DPM FBE kerap kali mengalami perlambatan. Hal tersebut membuat eksistensi DPM FBE sangat minim. Akhirnya lembaga mahasiswa di FBE UII berjalan tanpa pengawasan yang maksimal oleh pihak legislatif. Hal tersebut diakui sendiri oleh Muhammad Risyad Abrar Lazuardi selaku Ketua DPM FBE UII periode 2019-2020 dalam wawancara yang dilakukan oleh reporter LPM Ekonomika. 

Jika ditelisik lebih dalam, kinerja DPM FBE 2019-2020 cukup jauh dari kata baik. Beberapa fungsi yang seharusnya patut diimani malah tidak dijalankan sesuai fungsinya. Fungsi yang dijalankan hingga akhir periode hanyalah fungsi anggaran dan legislasi. Legislasi yang berjalan hanya berupa verifikasi dan penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari setiap kegiatan yang telah usai. Terkait penyerahan LPJ tersebut, Risyad menuturkan sepenuhnya diserahkan dan direkap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen), dalam hal ini Desri Asnita Nasution. 

Untuk itu, kami berinisiatif mempertanyakan lebih lanjut terkait agenda yang menjadi wewenang dan tugas Sekjen tersebut. Sayangnya, ketika reporter kami menghubungi Desri untuk meminta konfirmasi malah menemui jalan buntu. Dari tujuh pesan di ruang WhatssApp yang dilontarkan, terpantau hanya satu kali reporter kami mendapat balasan. Bahkan mirisnya dua dari empat pesan terakhir yang disampaikan hanya sekadar dibaca olehnya. Sementara itu, dua lainnya sama sekali tidak diindahkan. 

Pandemi Diklaim sebagai Dinding Penghalang

Pelantikan DPM FBE yang berada di kisaran Maret 2020 menjadi petaka bagi kepengurusan Risyad dan Desri selama satu periode. Pasalnya, baru beberapa saat memegang roda pemerintahan, pandemi datang menghampiri Indonesia. Hal itu membuat kinerja DPM FBE cenderung menurun hingga akhir periode. Ketika ditanyai mengenai ada atau tidaknya langkah taktis untuk kondisi tersebut, diakui oleh Risyad hal itu pernah menjadi satu diskursus bersama rekan sejawatnya, Desri. Sayangnya, pembahasan tersebut hanya ada di awal pandemi datang saja, tidak berlanjut selama proses pemerintahannya. 

“Jujur ya, saya mengakui bahwasanya DPM di bawah pimpinan saya jauh dari kata baik,” aku Risyad. Bahkan dia dengan gamblang menerangkan, hubungan yang ada antara DPM dan pihak eksekutif serta jajaran di bawahnya itu dicap sangat kurang. “Saya sangat mengakui dan sadar akan hal itu,” jelasnya. 

Yang patut dipertanyakan kemudian adalah apakah dalam kondisi beberapa bulan setelah adanya pandemi, adakah gerakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja mereka? Ketika ditanya hal tersebut, terang saja Risyad mengakui hal itu tidak ada. Yang ada malah hanya reminder kegiatan verifikasi dari Desri. “Saya sama Mbak Desri itu anteng aja. Paling chat-an “nanti malam ada verifikasi,” gitu aja,” tutur Risyad. 

Risyad juga mengungkapkan kebingungan dalam menjalani roda pemerintahannya. Pandemi ini dinilai sebagai pergeseran budaya dan menjadi pekerjaan rumah yang besar. Sayang seribu sayang, pekerjaan rumah yang besar itu tak kunjung selesai hingga akhir periode pemerintahannya. Tak hanya itu, dirinya juga mengklaim kondisi ini seolah membatasi gerakan, komunikasi misalnya. “Kayak terbatas gitu kalau mau gerak.”

Dengan keadaan begitu, menjadikan pertanyaan besar bagi beberapa pihak. Salah satunya Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (HMJ IE). Melalui ketuanya, Try Anugrah Abdi Negoro atau kerap disapa Ryan sempat mencari saran mengenai mekanisme kerja ketika pandemi. Percakapan mengenai bagaimana desain kerja selama pandemi tidak urung diadakan. Dirinya sempat bertemu satu kali dengan Ketua LEM FBE, Muhammad Nabil Alfarobi. Itupun hanya sekadar berbicara tentang event yang tertunda selama kondisi luar biasa. 

Kritik tajam juga disampaikan oleh Shubhi Abdul Ghaffar atau Upon, Presiden Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen (HMJM). Pandemi dipandang bukan sebagai barrier khusus dalam menjalankan organisasi. Salah satu variabel yang dinilai luntur adalah komunikasi. Upon menilai mereka (DPM F) kurang dapat merakyat kepada jajaran yang ada di bawahnya. Selain itu, dia juga memandang pihak legislatif belum mampu membaur. 

Hal yang sama juga kembali diungkapkan oleh Ryan. Dia juga mengangkat kritik keras atas pola komunikasi yang belum mencerminkan lembaga perwakilan dari mahasiswa. Ryan merasa para jajaran legislatif seperti tidak interest ke mahasiswa. Padahal menurutnya, mahasiswa ketika pandemi mengalami problematika yang cukup kompleks dan butuh bantuan dalam penyelesaian. 

Menyoal Sikap, Kinerja, dan Tanggung Jawab

Salah satu tanggung jawab DPM FBE yang telah tertuang dalam Pasal 21 PDKM UII juga tidak pernah terlaksana, yaitu melakukan Rapat Koordinasi yang wajib dilaksanakan setidaknya 1 kali dalam 4 bulan. Selain itu di ayat 2 di pasal yang sama juga menunjukkan bahwa mereka wajib melaksanakan Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja (Foraslak) minimal 1 kali dalam 3 bulan. 

Mengenai absennya dua kewajiban tersebut, Risyad mengungkapkan bahwa pasca ospek tingkat fakultas sebenarnya ia ingin mengadakan forum dengan lembaga fakultas. Namun hal tersebut tidak jadi, ditengarai karena beberapa lembaga yang sudah berganti kepemimpinan, “saya juga ngundur terus akhirnya tidak terealisasi.” Tak ada alasan pasti mengapa hal itu dapat terjadi. “Kenapa ya, saya tidak tahu kenapa mundur-mundur. Bingung saya,” kilahnya.

Mundur di satu pasal sebelumnya, di Pasal 20 juga menunjukkan satu tugas yang wajib dilaksanakan. Pada ayat 4 pasal tersebut dijelaskan, DPM F harus melakukan kontrol terhadap kegiatan Lembaga Khusus (LK) yang dalam hal ini adalah Koperasi Mahasiswa (Kopma) dan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Kontrol tersebut diimplementasikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan secara periodik guna mengontrol laporan keuangan dan kegiatan LK. Nahas, kegiatan itu juga tidak terlaksana.

Berdasarkan pengakuan Ketua Umum Kopma FBE, Muhammad Fauzan Rasendriya, tidak pernah sama sekali diajak untuk melakukan RDP. Begitu juga dengan Bella Rizqi Noor, Bendahara LPM Ekonomika. Bahkan sewaktu pengumpulan dokumen LPJ, Bella mengaku tidak ada penilaian yang serius oleh Sekjen selaku pengampu tugas. Dia mengatakan LPJ yang ada hanya sebatas diserahkan, kalaupun ada yang mesti direvisi hanyalah hal yang sifatnya tidak substantif, “cuma disuruh benerin nama doang,” ungkapnya. 

Risyad mengaku bersalah karena luput melaksanakan RDP. Lagi-lagi alasan yang sama diungkapkan, niat yang maju mundur mengakibatkan tugas itu tidak dapat terlaksana hingga akhir periodenya. Padahal sejak pertengahan tahun lalu dia mengonfirmasi adanya keinginan untuk melaksanakan koordinasi antar lembaga. “Sejak Agustus itu saya sudah free,” ungkapnya. Namun lagi-lagi masalah niat yang naik turun menjadi faktor penghambat. “Nggak tahu kenapa mundur-mundur atau urungkan niat terus,” timpanya. 

Kinerja yang menurun ini juga ditengahi minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari pihak legislatif. Sehingga membuat para petinggi ini harus saling membagi tugas dan merangkap komisi satu sama lain. Padahal, dalam Bab IX PDPM Pasal 30, DPM F dapat menggunakan opsi membentuk badan untuk maksimalisasi kinerjanya. Menanggapi pembentukan itu, pembahasan itu diakuinya pernah dibahas, namun karena sepenuhnya aktivitas bergulir daring mengakibatkan wacana itu belum terealisasi.

Berangkat dari situ, dapat dinilai bahwa DPM FBE cenderung tidak serius dalam menjalankan tugasnya. Terbukti dari lemahnya koordinasi, anggapan pandemi sebagai dinding penghalang, dan niat yang naik turun dari Ketua DPM FBE itu sendiri. Sementara itu, esensi RDP sebenarnya tidak hanya sebatas dari pengecekan LPJ. Adanya peninjauan alokasi dana yang diterima itu tentu menjadi barang penting untuk ditelusuri. Pasalnya, uang yang digunakan ini adalah bukan uang individu, melainkan uang dari setiap mahasiswa yang ada dalam lingkup fakultas. 

Antara Ada dan Tiada

Berangkat dari minimnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga, membuat Upon menganggap pihak legislatif belum pantas menyematkan kata “perwakilan”. Fungsi yang dirasakan hanyalah sebatas anggaran, tidak lebih. Dia bahkan mempertanyakan perannya sebagai perwakilan yang harusnya membaur dan mengumpulkan aspirasi. Terkait pengumpulan aspirasi di era pandemi, ada beragam inovasi yang patut dicoba, “mereka nggak awam lah dengan teknologi,” tuturnya. Lebih jauh, dia juga menilai kondisi itu dapat disiasati ketika sulit dilaksanakan, “ngadain Zoom-lah, sharing bareng gitu,” pinta Upon.

Setali tiga uang dengan Upon, Ryan juga mengungkapkan hal yang sama. Komunikasi yang ada selama 1 periode hanya sebatas pemberian uang triwulan. Belum ada sama sekali poin monitoring dan pendekatan lain dari pihak legislatif. Yang diharapkan olehnya adalah setidaknya ada pembahasan kondisi internal dan informasi yang lebih, dibanding pemberian sangu untuk lembaga. Terlepas dari lembaganya, Ryan mengungkapkan mahasiswa belakangan ini butuh informasi mengenai jaminan keberlangsungan perkuliahan; SPP, informasi akademis, bantuan pandemi, dan lainnya. “Hal-hal kecil itu sebenarnya saat ini sangat dibutuhkan,” jelasnya. 

Senada dengan dua sebelumnya, Fauzan menganggap DPM kurang amanah. Dia mencontohkan, “dihubungi itu membalasnya susah,” geramnya. Padahal maksud menghubungi tersebut terkait keberlangsungan acara dari lembaga. Komunikasi yang terjalin sejauh ini juga hanya mengenai persetujuan dan perizinan acara. Itupun perizinan acara Kopma terakhir harus melalui kemahasiswaan secara langsung. Jajaran panitia harus sampai ke DPM U untuk meminta perizinan, tapi malah dikembalikan ke DPM F. Itu diindikasikan karena pihak legislatif fakultas sudah ada pada masa transisi. Perbedaan persepsi antar legislatif universitas dan fakultas tentu menandakan absennya regulasi mengenai keberlangsungan kegiatan di kala masa transisi. 

Peringatan Dini Bagi Penerus

Dengan berbagai permasalahan di atas, ini menjadikan tantangan bagi DPM FBE yang terpilih. Cukup banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh pengurus sebelumnya. Terlebih untuk permasalahan Foraslak dan RDP, nyatanya bukan hanya periode ini yang tidak terlaksana. DPM FBE periode 2018-2019 juga sama sekali tidak mengadakan agenda tersebut. Hal tersebut kami ketahui melalui konfirmasi demisioner Pemimpin Umum LPM Ekonomika 2019-2020, Gilang Baskara Putra.

Ryan, Upon, dan Fauzan sepakat bahwa komunikasi menjadi variabel yang paling dominan dalam kondisi seperti ini. Menurut Fauzan alur kerja DPM F harus lebih diperjelas lagi agar kegiatan mahasiswa dapat berlangsung lancar. “Biar rencana acara yang di awal juga tidak mundur terus,” tegasnya. Pandemi juga tidak bisa semena-mena dikambinghitamkan kala kondisi seperti ini. “Kalau dari aku online itu bisa nyatuin semua,” kata Fauzan. Buktinya, kegiatan Methamorfosa yang diadakan dapat menghadirkan alumni Kopma FBE UII hingga angkatan 2003.

Demikian dengan Upon, dia menyarankan agar DPM yang akan terpilih lebih komunikatif dan membaur ke jajaran yang ada di bawahnya. Hal tersebut dapat dimulai dengan menghubungi teman-teman KM FBE. Menurutnya sebagai pemimpin dalam menjalankan amanahnya dibutuhkan rasa tawadhu. Kebiasaan seperti abai, kurang tanggung jawab, dan tidak menjalankan tugas dianggap dapat memberikan dampak secara tidak langsung ke proses kelembagaan yang ada di FBE itu sendiri, “ya tidak signifikan tapi pelan-pelan menghanyutkan,” tutupnya. 

 

Reporter: Khairul Raziq

Editor: Ikrar Aruming Wilujeng

304 Total Views 4 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *