Opini

Ketimpangan Hukum dan Dwifungsi Citra Diri dalam Kekerasan Seksual

Ilustrasi: magdalene.co

Oleh: Khairul Raziq

Di satu sisi, ketika perlindungan hukum seakan repot didapatkan, pelaku pelecehan seksual akan terus cenderung mengulangi perbuatannya.

Derasnya arus tentang kekerasan seksual acap kali menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) tengah mengeluarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2019. Berdasarkan CATAHU tersebut, kekerasan terhadap perempuan disabilitas meningkat 47% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tentu sangat disayangkan, terkhusus untuk perempuan yang ada di Indonesia. Perhatian yang penuh sudah sepantasnya diberikan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap rakyatnya; khususnya perempuan. 

Fakta yang terbaru ternyata juga cukup mengagetkan. Bagaimana tidak? Dilansir melalui Tempo.co, Value Champion, salah satu lembaga riset yang ada di Singapura, melakukan sebuah studi mengenai negara yang riskan untuk perempuan. Negeri kita yang tercinta ini, berhasil menduduki peringkat kedua sebagai negara yang paling berbahaya untuk kaum perempuan, bersanding dengan India dan Filipina di posisi satu dan tiga. Dengan kondisi tersebut, tak ayal kalau perempuan di Indonesia senantiasa mengalami degradasi kesejahteraan di lingkungan mereka.

Menurut catatan Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual cenderung meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut terjadi di berbagai sektor; ranah privat, komunitas, keluarga, dan lainnya. Kondisi tersebut juga sudah sepatutnya menjadi barang yang wajib dipersoalkan oleh aparat berwenang dengan mengeluarkan kebijakan yang berpihak ke objek kekerasan, timbang terus-menerus mengeluarkan kebijakan yang terkesan membela rakyat, padahal realitanya ‘membelah’ rakyat. 

Kekerasan seksual nampaknya tidak memandang lokasi dan waktu kejadian. Juga tidak memandang korbannya laki-laki atau perempuan. Kekerasan seksual sering terjadi dari lingkup mikro seperti temen sepermainan, sampai lingkup yang lebih luas, universitas misalnya. 

Kekerasan seksual sendiri bukan perkara ada atau tidaknya bukti fisik. Kekerasan seksual, terkhusus yang berjenis verbal, dapat terjadi dengan penyajian yang spesial seperti candaan dan gurauan terhadap korban. Kondisi tersebut dikatakan sebagai kekerasan jika terjadi di luar consent, atau di luar perjanjian pihak yang terlibat. 

Belum lagi di era kontemporer, di masifnya penggunaan teknologi, celah dan ruang terjadinya pelecehan seksual verbal cukup terbuka luas. Kasus Baiq Nuril, misalnya. Beliau mendapatkan pelecehan seksual melalui telepon genggamnya. Dari dua puluh menit, hanya sekitar lima menit pembicaraan mengenai pekerjaan, selebihnya adalah percakapan sensual di luar consent  Baiq Nuril. 

Di samping maraknya tindak kekerasan seksual verbal, kasus kekerasan seksual fisik pun juga masih menjamur. Salah satunya adalah kasus Dedy Susanto, seorang yang mengaku sebagai  psikolog dan hypnotherapist. Modusnya, Dedy mengajak puluhan korbannya -dalam waktu yang berbeda- untuk terapi di kamar hotel. Ia menyentuh korban sampai memaksanya untuk melakukan hubungan seksual. Selain kasus Dedy Susanto, masih banyak kasus tindakan kekerasan seksual yang terungkap dan menjadi pembicaraan di media sosial. 

Tidak menutup kemungkinan dua kejadian di atas dapat terulang terus-menerus oleh pelaku yang sama, dengan korban yang berbeda, serta dimensi ruang dan waktu yang berbeda pula. 

Tidak Adanya Jalur Hukum yang Pasti

Perkara kekerasan seksual yang ada di Indonesia seakan buntu dan tidak menemukan jalan yang pasti untuk pengusutan dan penyelesaiannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sepertinya dapat menjadi jawaban juga tidak sepenuhnya mampu menembus batas-batas yang ada. Orientasi yang tersurat pada KUHP hanya berkutat pada perkosaan dan pencabulan. Makin sulit bukan bagi korban untuk menebas kekerasan seksual yang dialami oleh dirinya? Iya, sulit karena tidak ada poin pasti di dalam undang-undang ini mengenai kekerasan seksual.

KUHP juga tidak sepenuhnya menjamin perlindungan pada korban. Di dalamnya tidak ada jaminan yang tertera bagi kasus kekerasan seksual. KUHP kerap kali menjadi bahan persoalan. Apabila ditengok lebih dalam, peletakan pasal-pasal perkosaan dan pencabulan cenderung mengaburkan hakikat dari kekerasan seksual, yang merupakan perbuatan kejahatan yang melanggar integritas tubuh seseorang. Hal tersebut malah tereduksi menjadi pada persoalan pelanggaran asusila masyarakat saja. 

Mengenang kembali kenangan sewaktu aksi Gejayan Memanggil. Kala itu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) juga menjadi salah satu yang digemakan dalam aksi tersebut. Mungkin RUU ini dapat menjadi jawaban atas keresahan yang dirasakan oleh korban. Oleh karena itu, kawan-kawan mahasiswa bersikukuh untuk menyegerakan pengesahannya. Walaupun menemui jalan buntu dan belum mendapat kepastian dari pihak terlibat, sepertinya RUU tersebut dapat menjadi alternatif hukum yang logis. 

Lalu, apakah rancangan undang-undang tersebut mampu menjawab keresahan penyintas? 

Jika ditelisik lebih komprehensif -walaupun kerap kali menimbulkan polemik, RUU-PKS dapat menjadi angin segar bagi penyintas untuk menjerat pelaku pelecehan seksual. Di dalamnya tertulis hal-hal yang mampu menjawab serta melengkapi hal yang belum tertera dalam KUHP. Jika dibandingkan, RUU-PKS membahas kekerasan seksual dengan lebih detail: mulai dari jenis kekerasan seksual, unsur pidana bagi pelaku, serta jaminan perlindungan bagi korban. 

RUU-PKS tidak hanya memberikan poin positif bagi penyintas, tetapi juga dapat menjamin rehabilitasi khusus bagi pelaku. Dengan begitu, baik penyintas maupun pelaku mendapatkan perlakuan yang pantas. Penyintas mendapatkan haknya, serta pelaku harus menjalankan kewajibannya jika terbukti melakukan kekerasan seksual.

RUU-PKS juga dapat menjadi pilihan dalam mengupayakan keadilan yang kerap kali memperoleh jalan buntu.  Di satu sisi, ketika perlindungan hukum seakan repot didapatkan, pelaku pelecehan seksual akan terus cenderung mengulangi perbuatannya. 

Nampaknya, penyintas makin takut untuk speak-up dengan melihat kondisi hukum yang ada di Indonesia sekarang, itupun kalau mereka tahu. Kalau tidak tahu, mungkin penyintas hanya akan berdiam diri dan meratapi dirinya sebagai korban kasus kekerasan seksual. Hal tersebut tentu bukan yang diinginkan oleh penyintas. Jika tidak melapor, ada hak yang harus terpenuhi sebagai manusia. Ingin melapor, tetapi jaminan pengusutan kasus juga belum tentu adanya. Entah pintu keadilan akan terbuka kapan. Miris. 

Ditambah dengan maraknya kasus kekerasan seksual melalui daring semakin memperkeruh hukum di Indonesia. Indonesia mempunyai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai alat proteksi bagi pelaku. Seperti kasus Baiq Nuril yang berupaya mencari keadilan, ia malah dirundung ketidakadilan dan dikenakan denda menurut UU ITE.

Rasa-rasanya pemerintah harus mengambil langkah responsif deh kalau mau menurunkan tren kekerasan seksual di Indonesia. Entah bagaimana caranya, mungkin bisa dengan penyetujuan RUU-PKS, tetapi dengan pengkajian yang lebih dalam, agar tidak terjadi bantahan dari kaum tertentu seperti sebelumnya. Atau dengan melakukan penafsiran yang lebih tajam pada KUHP. 

Apalagi, seperti yang sudah saya jabarkan di atas, kita dapat prestasi khusus loh dengan menduduki peringkat dua sebagai negara tidak aman bagi perempuan. Memang, korban kekerasan seksual tidak menutup kemungkinan dari laki-laki. Tetapi, apakah harus mengawinkan gelar prestasi yang tadi dengan yang baru agar lebih responsif? Sepertinya tidak. 

Dwifungsi Citra Diri dan Fenomena Victim Blaming

Sejatinya dalam hidup ini kita akan senantiasa berproses. Hingga suatu saat, proses tersebut menghasilkan banyak output. Salah satunya adalah terbentuknya branding bagi diri sendiri; positif ataupun negatif. Dapat dikatakan tujuan akhir proses tersebut ialah membuktikan diri kita dengan citra yang tercipta. Nge-branding diri sendiri tentu akan sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang untuk tujuan apapun. 

Dalam jurnalnya yang berjudul The Power of Personal Branding, Prof Avinash Pawar menjelaskan, personal branding adalah cara atau metode aksi seseorang untuk merepresentasikan dirinya di depan umum, sehingga muncul nilai atau persepsi yang tertanam dalam benak masyarakat terhadap diri kita.

Beberapa kali penyintas mengalami kekerasan seksual oleh pihak-pihak yang mempunyai citra baik. Misal, Harvey Weinstein, merupakan seorang produser dan sutradara ternama Hollywood, yang ternyata memiliki kasus kekerasan seksual yang baru terkuak akhir-akhir ini. Adapula Noriyuki Yamaguchi, Ketua Tokyo Broadcasting System, ia melakukan pemerkosaan ke salah satu wanita Jepang di Washington. 

Dari dua contoh kasus di atas, citra diri yang baik ternyata tidak menjamin seseorang dapat merepresentasikan dirinya dengan baik. Pun, dapat berarti citra diri ini dipandang dari dua arah. Satu menjadi tameng, satunya lagi menjadi bumerang. Seseorang dengan citra diri yang baik, citra dirinya otomatis akan menjadi tameng untuk mengendalikan keadaan. Lalu, citra pelaku sebagai bumerang hanya dapat dilakukan apabila penyintas berani mengekspos kasusnya. 

Berangkat dari citra baik pelaku, penyintas cenderung takut untuk berani melaporkan kasusnya. Bisa jadi citra korban kalah tenar dengan citra pelaku, yang mengakibatkan korban seperti menjadi kalah panggung dalam kasusnya sendiri. Hal itu pula yang dapat mengakibatkan muncul victim blaming


“Seandainya kamu ga ladenin chat-nya, pasti ga bakal gini!”

“Kamu sih, pake celana pendek banget!”

Dua kicauan di atas merupakan contoh sederhana victim blaming. Bukannya malah memberikan dukungan terhadap penyintas, orang-orang malah kerap kali menyudutkan. Apakah harus menunggu anggota keluarga sendiri yang menjadi penyintas untuk memberikan dukungan? Sila jawab sendiri.

Penyintas tidak berada di keadaan yang biasa saja. Terkadang kondisi tersebut cukup menakutkan bagi penyintas untuk melapor.  Belum sampai tahap melapor, kekhawatiran untuk kelangsungan hidup setelahnya juga menjadi momok yang besar. Tidak cukup sampai di situ, pelaporan juga cenderung mengorek luka lama. Hal ini akan bermasalah bagi penyintas yang memiliki trauma. Belum lagi dengan embel-embel birokrasi yang rumit, ambyar! Nothing to lose aja deh.

Berdiri bareng Penyintas

Satu hal yang perlu diingat. Momentum menjadikan citra pelaku sebagai bumerang perlu dilakukan agar pelaku tenggelam dengan citranya sendiri. Dibutuhkan keberanian khusus bagi penyintas untuk berani mengungkapkan kisah sebenarnya. Dalam prosesnya, tentu penyintas membutuhkan pijakan untuk berdiri, juga bahu untuk bersandar. Keduanya tidak akan tercipta apabila penyintas berdiri sendiri.

Sikap yang senantiasa menyalahkan korban mungkin sudah menjadi masalah yang mengakar di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, bukan tidak mungkin penyintas butuh dukungan psikologis untuk mampu melewati perjalanan panjangnya. Di tengah payung hukum Indonesia yang cenderung masih abai, mari bergerak secara kolektif untuk senantiasa berdiri bareng penyintas!

Panjang umur hal-hal baik!

Editor : Ikrar

469 Total Views 2 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *