Berita

Kecenderungan Koalisi dalam Partai Mayoritas Tunggal

 

Foto : Presentasi Herlambang P. Wiratman

Narasi : Retno Puspito Sari

Bacaekon.com-Kondisi demokrasi Indonesia saat ini sedang dipertanyakan di tengah adanya kondisi Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Topik Oligarki dan Koalisi Partai Mayoritas Tunggal menjadi bahan diskusi yang diselenggarakan atas kerjasama LP3ES; STIH Jentera; Perludem, Constitutional and Administrative Law Society; dan Pusako Universitas Andalas pada Minggu (07/03).

Diskusi diawali dengan pemaparan materi dari Herlambang P. Wiratman dari LP3ES. Demokrasi yang baik dalam iklim politik suatu negara ditandai dengan adanya koalisi dan oposisi. Keseimbangan oposisi dapat dilihat dari bagaimana mereka bekerja. Oposisi yang terlalu kuat akan menimbulkan divided government, begitupun dengan koalisi yang terlalu kuat akan menimbulkan oligarki dalam pemerintahan. Adanya kecenderungan terhadap kuatnya koalisi partai pemenang menimbulkan pertanyaan bagaimana arah kecenderungan demokrasi di Indonesia.

Sebelum lebih jauh membahas tentang demokrasi di Indonesia, perlu diketahui bagaimana kondisi perpolitikan saat ini. Dalam presentasi Herlambang, saat ini Indonesia tidak mempunyai partai dominan dan sedang tidak kekurangan partai. Namun partai besar membatasi masuknya partai baru dengan berbagai cara. Di samping itu tidak ada satupun dari partai-partai tersebut yang konsisten menjadi oposisi. 

Selain itu peran aktor politik dapat menjelaskan situasi perpolitikan saat ini. Aktor politik mempunyai dua peran, yakni peran dalam konteks Partai Politik (Parpol) dan institusi politik negara. Bivitri Susanti, pengajar STIH Jentera, mengatakan semua aktor yang kita lihat di layar sebenarnya dikendalikan oleh segelintir orang saja. “Aktor politik ini selalu berperilaku tertentu berkaitan dengan hukum. Hukum seringkali digunakan dalam arti yang sangat legalistik, bisa dipadankan dengan demokrasi secara prosedural,” ujar Bivitri.

Melihat pada kasus Partai Demokrat, mudahnya Parpol diremukkan diakibatkan tidak adanya akar ideologi yang kuat. Partai yang ada saat ini tidak berangkat dari rakyat. Sudah seharusnya Parpol dekat dengan publik, tidak boleh hanya datang saat adanya pemilu saja. “LP3ES sering menyampaikan bahwa selama 20 tahun reformasi, institusi yang paling tidak reformis, paling lambat mereformasi dirinya, adalah partai. Politik dinasti masih kental di sana, oligarki, politik kartel. Semua berkelindan,” ujar Wijayanto, Direktur Center for Media and Democracy LP3ES. Ideologi partai menjadi PR untuk ke depannya. Dengan ideologi yang kuat siapapun pemimpinnya mereka akan loyal. Loyal kepada value tidak kepada tokoh. 

Jika ditanya mengapa partai harus berkoalisi? Maka jawabannya adalah sistem pemerintahan Indonesia yang menggunakan presidensialisme. Di sisi lain kondisi kepartaian menggunakan sistem multi partai. Khoirunnisa Nur Agustyani, Direktur Eksekutif Perludem, menyatakan menurut beberapa ilmuwan politik, sistem presidensialisme tidak compatible dengan sistem multi partai. Di samping itu adanya presidential threshold-ambang batas perolehan suara yang diperoleh Parpol untuk mencalonkan presiden mengharuskan Parpol untuk berkoalisi. “Partai pemenang Pemilu pun butuh berkoalisi, namun berbeda dengan sistem parlementer di mana koalisi untuk membentuk pemerintahan. Di kita nampaknya koalisi ini untuk mempertahankan pemerintahan,” tambah Khoirunnisa. Ia pun mencontohkan PDIP yang merupakan partai pemenang pemilu dengan persentase 19% pun tidak bisa mencalonkan presiden dan wapresnya sendiri. Menurut pemilu 2019 ambang batas suara diharuskan mempunyai 20% suara sah nasional atau 25% kursi di legislatif. 

Proses koalisi ini ternyata tidak terbentuk berdasarkan ideologi tapi kental dengan kepentingan masing-masing anggota. Jika ditilik lebih lanjut seringkali di pusat menjadi oposisi namun di daerah menjadi koalisi. “Di daerah mungkin lebih ekstrem lagi, kita melihat karena koalisinya menjadi koalisi yang memborong semua. Daerah yang bercalon tunggal semakin banyak,” ujar Khoirunnisa. Ia juga memaparkan Pilkada 2020 menjadi Pilkada dengan angka calon tunggal paling banyak. Pada 2015 ada 3 daerah dengan calon tunggal, di 2017 ada 9 daerah, pada 2018 ada 16 daerah, dan di 2020 ada 25 daerah dengan calon tunggal. Jika dibandingkan Pilkada 2015 dengan 2020 terdapat kenaikan calon tunggal di daerah sampai 8 kali lipat.

Kondisi saat ini merefleksikan situasi yang disampaikan oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty, kita berada dalam kondisi di mana state dan korporasi (oligarki) terlalu kuat sedangkan civil society terlalu lemah. Sehingga state (oligarki) menjadi tak terhadang. Wijayanto menambahkan mereka leluasa menggolkan Omnibus law, merevisi UU KPK, dan RUU Minerba. “Melihat situasi ke depan bisa saja amandemen konstitusi dan terpilih tiga kali, kita membaca gelagat arahnya ke sana ya. Kalau masyarakat sipil tidak cepat-cepat mengkonsolidasikan diri barangkali kita akan mendapat kejutan lain,” ujar Wijayanto.

Reporter : Retno Puspito Sari

Editor : Ikrar Aruming Wilujeng

247 Total Views 3 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *