Berita Ekonomi

Jerat Pinjol Ilegal Memasung Nasabahnya

Foto : M. Abinaya Hadianto

Narasi: Salwa Nida’ul Mufidah

Dewasa ini, maraknya inovasi untuk mengembangkan dunia keuangan yang mengarah pada Financial Technology (Fintech) ternyata tak selalu menciptakan nilai positif. Sebagai contohnya adalah munculnya pinjol atau pinjaman online yang dipercaya dapat memudahkan proses meminjam uang. Jadi, pemberi dan penerima pinjaman dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung. Namun sayangnya, kemudahan pinjaman online tersebut memberikan kesempatan kepada oknum-oknum pinjol ilegal sebagai ladang mencari keuntungan besar dari nasabahnya.

Terdapat dua jenis pinjaman online yaitu legal dan ilegal. Menurut ojk.go.id, pinjol legal adalah jasa pinjaman dana dari fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang di mana agar nasabah mendapat perlindungan. Penyelenggara fintech lending harus mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya. Maksimal satu tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar, penyelenggara wajib mengajukan permohonan perizinan ke OJK. Sedangkan Pinjol ilegal adalah aplikasi penyedia layanan peer to peer lending yang tidak terdaftar di OJK.

Masyarakat perlu mengetahui ciri pinjol ilegal agar terhindar dari jeratan hutang. Dikarenakan pinjol ilegal tidak berada di bawah kewenangan OJK, maka pelanggaran yang dilakukan tidak dapat ditindak olehnya. Korban pinjol ilegal dapat melaporkan entitas tersebut kepada pihak kepolisian jika terdapat unsur pidana.

Dikutip dari Frequently Asked Question (FAQ) Fintech Lending milik OJK, ada beberapa perbedaan pinjol legal dan ilegal. Pertama, regulator atau pengawas. Pinjol ilegal tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatannya. Sedangkan yang legal, berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Kedua, bunga dan denda. Pinjol ilegal mengenakan bunga dan denda yang sangat besar dan tidak transparan. Sedangkan pinjol legal diwajibkan memberikan informasi mengenai bunga dan denda maksimal yang dikenakan ke pengguna. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman.

Ketiga, cara penagihan. Pinjol ilegal melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam dan bertentangan dengan hukum. Sementara yang legal, wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI.

Keempat, akses data pribadi. Aplikasi Fintech Lending ilegal akan meminta akses kepada seluruh data pribadi yang ada di dalam handphone pengguna. Kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan. Sedangkan yang legal, hanya diizinkan mengakses camera, microphone, dan location pada handphone pengguna.

Aksi pinjol ilegal dengan modus bunga rendah telah merajalela. Pada 17/6/2021 dilansir dari Kompas seorang pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, Jawa Tengah, menjadi korban pinjol ilegal. Ia menceritakan bahwa dua bulan yang lalu meminjam uang di salah satu aplikasi pinjol sebesar Rp900.000 karena terdesak kebutuhan. Ia tergiur iklan dengan iming-iming bunga rendah dan pengembalian dana yang lama. Akhirnya, ia menyetujui persyaratan dari pinjol tersebut. Setelah menyetujuinya, ternyata waktu pengembalian yang diberikan hanya tujuh hari dengan bunga yang tinggi. Bahkan, setelah dua bulan sejak ia meminjam uang di aplikasi pinjol ilegal, tagihannya membengkak menjadi Rp75 juta.

Selain itu, ada juga kasus dari seorang guru, Afifah, di Semarang yang terjerat utang di 20 aplikasi pinjol ilegal. Sebelumnya ia hanya meminjam Rp3,7 juta tetapi membengkak hingga Rp206 juta. Dilansir dari Kompas hal itu berawal ketika Afifah melihat iklan aplikasi pinjaman online di Pohon Uangku. Dikarenakan sedang membutuhkan uang untuk menyambung hidup, akhirnya ia mengunduh aplikasi tersebut dan mengikuti persyaratan pinjaman. Setelahnya, uang pun langsung ditransfer ke rekening Afifah sebesar Rp3,7 juta, padahal dijanjikan mendapat uang sebesar Rp5 juta. Tak hanya itu, ia mengira pelunasan dapat dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan.

Teror pinjaman pelunasan utang datang setelah tujuh hari Afifah menerima uang. Dan dalam kurun waktu lima hari Afifah sudah ditagih dengan nada ancaman akan disebar identitas lengkapnya. Padahal uang tersebut belum digunakan sama sekali olehnya. Karena merasa ketakutan, Afifah kembali meminjam uang lewat aplikasi pinjol lain dengan maksud menutup hutangnya, hingga berlanjut ke 20 aplikasi pinjol. Dari hasil gali lubang tutup lubang tersebut, utang Afifah telah terbayar Rp158 juta dari total Rp206,350 juta.

Kuasa hukum Afifah, Muhammad Sofyan dari LBH NU Salatiga, mengatakan bahwa aplikasi pinjol tersebut ilegal dan tidak terdaftar di OJK.

Sejak 2018 hingga Juni 2021, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi (SWI) telah memblokir 3.193 pinjol ilegal. Sebagian besar karena memanfaatkan data pribadi nasabah untuk keperluan penagihan yang mengintimidasi. “Kami sudah memblokir 3.193 pinjaman online ilegal. Jumlah ini sangat besar,” kata Ketua Satgas, Tongam L Tobing, saat konferensi pers di Yogyakarta. Dikutip dari Warta Ekonomi, untuk mencegah jebakan fintech ilegal, SWI juga selalu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang daftar fintech legal berizin OJK dan bahaya fintech ilegal.

OJK juga menegaskan bahwa penawaran pinjaman online melalui SMS dan WhatsApp tidak diperbolehkan. Masyarakat diminta menghapus, memblokir, dan tidak mengeklik tautan dalam pesan penawaran pinjaman lewat SMS atau WhatsApp. Kemudian mengecek legalitas fintech melalui kanal IKNB – financial technology di situs OJK. Selain itu, bisa menghubungi kontak OJK 157 melalui telepon 157, WhatsApp 081157157157, atau email konsumen@ojk.go.id.

Reporter : Salwa Nida’ul Mufidah

Editor : Retno Puspito Sari

169 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *