Berita Ekonomi

Jalan Panjang Indonesia Mewujudkan Ekonomi Hijau

Foto : M. Abinaya Hadianto

Narasi : Khairul Raziq dan Utami Adityaningrum

 

Bacaekon.com-Akhir-akhir ini banyak negara dihadapkan pada masalah degradasi sumber daya alam, energi, dan lingkungan. Penggerusan sumber daya alam yang tak terbarukan semakin memperburuk lingkungan. Hal itu diperparah dengan kondisi manusia yang begitu tidak ramah lingkungan. Sementara itu, ancaman perubahan iklim dan pemanasan global semakin mengurangi daya tahan bumi dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. 

Menyadari permasalahan di atas, pada abad ke-21 mulai dikembangkan konsep pembangunan berkelanjutan. Definisinya adalah suatu pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini, tetapi tidak membahayakan kesempatan bagi generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (United Nations Division for Sustainable Development, 2007). Konsep ini tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan, tetapi juga membahas mengenai tiga kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Permasalahan yang dihadapi umat manusia seperti yang telah dijabarkan di atas tidak hanya merambah dampak sosial, melainkan berdampak ekonomi juga. Di saat yang sama kedua hal tersebut berbenturan. Orang-orang ingin hidup layak namun yang terjadi kemiskinan semakin melebar di belahan dunia. Hal tersebut diperparah dengan pandemi yang merebak di seluruh dunia.

Bank Dunia dalam laporannya mengestimasikan tingkat kemiskinan akan meningkat sebanyak 150 juta jiwa pada tahun 2021. Kemiskinan ekstrem juga diperkirakan akan mempengaruhi populasi dunia di tahun 2020 sekitar 9.1% hingga 9.4%. Ini menjadi tantangan ganda bagi para petinggi negara: Pertama, untuk mendukung perkembangan ekonomi dan hidup yang layak. Kedua, untuk tetap menjaga sumber daya dan polusi pada level yang seimbang dan layak bagi bumi. 

Atas dasar problematika tersebut, selain pembangunan berkelanjutan, kini juga mulai dikembangkan pendekatan Ekonomi Hijau (Green Economy) untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Lantas, apa sebenarnya Green Economy tersebut dan bagaimana reaksi Indonesia atas hal ini?

 

Sejarah Singkat

Istilah tersebut muncul pada tahun 1970 dan menjadi begitu terkenal di tahun 1992 akibat terselenggaranya KTT Bumi Brazil. United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan green economy sebagai ekonomi yang berorientasi lingkungan yang ditujukan untuk mencapai pengurangan emisi karbon, efisiensi sumber daya alam, dan pada waktu yang sama merupakan suatu hal yang dapat memperhatikan masyarakat secara umum. 

Lebih dari itu, dalam laporan mereka yang berjudul Towards Green Economy disebutkan bahwa ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Sistem ini ingin menghilangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam (UNEP, 2011). 

Ihwal istilah ekonomi hijau ini juga sudah diperdengarkan jauh sebelum KTT Bumi Brazil. Mundur beberapa tahun silam, sekitar tahun 1982 istilah tersebut juga sudah terdengar di Nairobi (Indarti Komala Dewi, Rachman Kurniawan, et al., 2013). Pada saat itu yang disuarakan adalah bahwa sudah waktunya pembangunan harus menjadi medium untuk melakukan pelestarian lingkungan. 

Selama 1989, pembahasan lebih dalam mengenai ekonomi hijau juga telah termaktub dalam laporan pemerintahan Inggris yang berjudul Blueprint for a Green Economy. Dinyatakan bahwa ekonomi harus mampu memberikan bantuan terhadap lingkungan. Laporan itu lalu diperpanjang membahas mengenai permasalahan global seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, deforestasi tropis, dan kehilangan sumber daya dalam pengembangan dunia (Allen & Clouth, 2012). 

Dalam penerapannya, UNEP menyatakan ekonomi hijau dapat terlihat melalui: peningkatan investasi publik dan swasta di sektor hijau, peningkatan dalam kuantitas dan kualitas lapangan kerja, peningkatan GDP dari sektor hijau, penurunan penggunaan energi sumber daya per unit produksi, penurunan level CO2 dan polusi, serta penurunan konsumsi yang banyak menghasilkan limbah.

 

Komitmen Negara Besar 

Beberapa negara telah sejak lama peduli dengan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Tidak hanya itu, orientasi yang ada juga sudah mulai ke arah perekonomian hijau. Salah satunya adalah China. Ikhtiar China mulai kelihatan di medio 70-80 yang mana pada saat itu ramai isu ‘End-of-pipe’ pollution control

Implikasi dari hal tersebut, China mengeluarkan kebijakan untuk memproteksi lingkungan. Sejak saat itu, pemerintah China mengarusutamakan kelestarian lingkungan dalam strategi pembangunan. Pada implementasinya, paket stimulus ekonomi juga secara signifikan diberikan. Misalnya pada 2008 ketika krisis finansial merebak. Paket stimulus senilai USD 586 miliar digelontorkan untuk membangun perekonomian yang lebih hijau. 

Setali tiga uang dengan China, Korea Selatan (Korsel) juga mengawali ikhtiar pembangunan ekonomi hijaunya melalui krisis finansial. Dalam rangka mengikis pengangguran dan memompa perekonomian, pemerintah Korsel merilis rencana stimulus hijau atau yang akrab disapa dengan Green New Deal. Upaya tersebut tidak lain untuk membuat jenis pekerjaan baru yang telah lenyap akibat krisis. Menurut laporan Bank Dunia, total paket yang digelontorkan sebesar USD 38.1 miliar atau setara dengan 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Korsel untuk diimplementasikan selama 2009-2012. Dari paket tersebut, dirincikan sekitar 80% untuk pembangunan ekonomi hijau. 

Implementasi dan respon yang cepat menyebabkan perekonomian Korsel perlahan membaik di pertengahan 2009. Dari Desember 2008 – Januari 2010, Indeks Pasar Saham Korea (KOSPI) meningkat sekitar 42.5%. Lebih jauh antara tahun 2008 dan 2010, paket stimulus fiskal pemerintah termasuk pengeluaran publik dan pemotongan pajak setara dengan 6,9% dari PDB negara. 

Selain dua negara di atas, isu pembangunan ekonomi hijau juga berkembang di Amerika Serikat. Kabar terbaru pasca dilantiknya Joe Biden, melalui The New York Times, Negeri Paman Sam akan mengalokasikan pendanaannya sebesar USD2 triliun bagi pemenuhan net-zero emission. Tidak hanya itu, hingga 2020 saja ada sejumlah 11 negara di Eropa yang berencana untuk menghilangkan batubara yang termasuk energi kotor dari bauran energi hingga 2030. 

 

Ikhtiar Indonesia dan Peluang Krisis Pandemi

Transisi Indonesia menuju ekonomi hijau diawali pada tahun 2007, tepatnya pada Desember. Indonesia saat itu menjadi tuan rumah dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ke-13. Pada agenda tersebut, pemerintah Indonesia telah berhubungan dengan beberapa stakeholders dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mempertahankan dan beradaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk pengembangan rendah karbon (The World Bank, 2008). Lebih jauh, kunci untuk bertransformasi menuju ekonomi hijau adalah dengan mengkondisikan perekonomian dan investasi tumbuh seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan dan terjaganya kondisi sosial. 

Pada dasarnya, implementasi tiap negara mencapai ekonomi hijau bervariasi. Indonesia sendiri mengaplikasikan empat pilar Sustainable Development Goals (SDGs): pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), diketahui ada 11 sektor yang berkorelasi langsung dengan konsep ekonomi hijau. Sektor tersebut: agrikultur, bangunan, urban, energi, industri manufaktur, perikanan, kehutanan, pariwisata, transportasi, air, dan sisa produksi. 

Kesebelas aspek di atas diyakini menjadi sektor inti untuk membangun perekonomian yang lebih hijau di Indonesia. Selain itu, hal yang jauh lebih penting adalah integrasi dari semua sektor akan menyebabkan keseimbangan ekosistem hijau dan pembangunan berkelanjutan. Implikasi dari hal tersebut tentu akan melahirkan profesi baru di setiap sektornya. Tentu itu dapat membuka pintu pendapatan bagi masyarakat Indonesia yang belum bekerja, layaknya Korsel ketika krisis 2008.

Salah satu indikator yang dapat dilihat dalam perwujudan ekonomi hijau merujuk UNEP adalah penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Pada 2010 silam, pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan Norwegia untuk memenuhi hal tersebut. Di tahun yang sama, Indonesia dan Norwegia juga telah menandatangani perjanjian bilateral Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Berdasarkan perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Indonesia akan menciptakan lembaga pemantauan dan pembatasan penggunaan lahan baru, dan menegakkan secara ketat amanat dari UU tentang kehutanan. 

Seiring berjalannya waktu, krisis akibat pandemi Covid-19 menurut International Monetary Fund (IMF) adalah krisis yang tidak pasti dibanding krisis apapun sejak 1990. Negara-negara yang ada dipastikan harus memiliki pondasi ekonomi yang kuat untuk menghadapinya. Isu pemanasan global yang terus mencuat juga secara tidak langsung berdampak pada penurunan output sektor ekonomi. McKinsey Global Institute mengestimasi pengaruh tersebut terhadap PDB global yang angkanya ada pada 2-3.5% pada 2050.

Krisis yang dialami oleh Korsel dan China seharusnya dapat dijadikan pelajaran oleh Indonesia. Akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan. Rapor merah nyatanya didapatkan oleh Indonesia dalam mendukung perbaikan lingkungan kala pandemi. 

Vivideconomics (2020) dalam laporannya, menjadikan Indonesia sebagai negara terburuk kedua dari lima negara yang diteliti di kawasan Asia dalam alokasi stimulus hijau. Tidak hanya itu, dukungan akses finansial domestik juga masih cenderung rendah. Dapat dilihat dari alokasi dana Pembangunan Rendah Karbon (PRK), misalnya. Anggaran inti pada tahun 2018 hanya mencapai  Rp18,6 triliun dan Rp18,9 triliun pada 2019. Alokasi kala pandemi bahkan mengalami penurunan signifikan menjadi Rp13,7 triliun pada 2020. 

Merujuk pada Greenpeace, setidaknya ada tiga hal yang dapat dipelajari dan diaplikasikan sebagai respon krisis pandemi Covid-19. Stimulus jangka pendek untuk membangkitkan ekonomi dapat dan perlu dilakukan serentak dengan transformasi menuju ekonomi berkelanjutan. Kedua, kebijakan jangka menengah dan panjang untuk pemulihan hijau harus difokuskan pada energi terbarukan dan transportasi publik. Dan ketiga, komitmen untuk transformasi menuju ekonomi rendah karbon harus terintegrasi dengan strategi reindustrialisasi dan investasi. 

Lebih lanjut, komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 menapaki jalan terjal. Kendati pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sudah memiliki sasaran serta kebijakan kunci, turunan kebijakan dan implementasi yang ada di lapangan justru menimbulkan ketidaksinambungan. 

Pemerintah RI masih enggan untuk beralih dari energi kotor berupa batubara menuju energi terbarukan. Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020-2024, produksi batu bara akan terus meningkat. Pada 2019, porsi batu bara dalam bauran energi primer pembangkit listrik mencapai 62,2%. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2018-2027, dapat dipastikan batu bara masih menjadi primadona sebagai sumber energi pembangkit listrik. Dominasi yang ada dinyatakan hingga angka 64,7%. 

Selain masih kerap memfasilitasi sektor yang tidak berkelanjutan, pemerintah RI juga mengesahkan regulasi yang tidak pro lingkungan. Misalnya, Undang-Undang Mineral dan Batubara pada pertengahan 2020 lalu yang telah banyak dikecam. Tambahan pula pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang semakin memukul mundur kemajuan pembangunan ekonomi hijau Indonesia. Dhenny Yuartha Junifta, Peneliti Indef mengutarakan hal tersebut dapat menjadi penghambat untuk Indonesia serta deregulasi lingkungan dalam kedua kebijakan di atas. 


Stimulus Fiskal di Tahun Pemulihan

Climate Policy Initiative (CPI) dan Vivideconomics dalam laporannya di Februari 2021 menganalisis investasi dan peluang melalui pembangunan ekonomi hijau. Kedua lembaga tersebut menganalisis lima negara di Asia: Indonesia, India, Singapura, Korea Selatan, dan Filipina. Total alokasi dana yang digelontorkan oleh kelima negara tersebut mencapai USD884 miliar. 

Dalam analisisnya, Korea Selatan menjadi negara yang memiliki paket stimulus terbesar dari keempat negara di atas. Tercatat sebesar USD333.7 miliar atau setara 20% dari PDB. Diikuti India (USD332.9 miliar) setara dengan 12% dari PDB, Singapura (USD85.7 miliar) setara 24% dari PDB, Indonesia (USD74.7 miliar) setara 6% dari PDB, dan Filipina (USD17 miliar) setara 4% dari PDB. 

Korea Selatan menjadi negara terbesar dalam alokasi anggaran pada pos lingkungan. Sebanyak 53% diarahkan untuk energi hijau, sisanya sebesar 47% masih untuk energi kotor. Disusul oleh India sebesar 31% energi hijau dan 47% untuk energi kotor. Pos anggaran Indonesia untuk lingkungan dari anggaran hanyalah USD6.3 miliar. Yang diorientasikan ke pembangunan hijau hanya 4% dari angka tersebut. Sisanya masih difokuskan pada energi yang belum terbarukan. 

 

Kesimpulan

Ekonomi hijau telah ada semenjak beberapa puluh tahun lalu. Istilah tersebut merupakan upaya untuk mendesain perekonomian ke orientasi pro lingkungan. Selain itu, ekonomi hijau juga merupakan konsep yang dapat melahirkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Konsep tersebut mampu membuat China dan Korea Selatan memompa perekonomian ketika masa krisis. Hilangnya pekerjaan di tengah krisis membuat kedua negara tersebut harus beralih ke jenis pekerjaan baru; green jobs. Alhasil, melalui pembukaan lapangan kerja di sektor hijau, keduanya berhasil keluar dari jebakan krisis. Angin untuk membuat perekonomian lebih hijau juga berhembus di Amerika Serikat. Joe Biden menyatakan akan pro dengan gelontoran dana yang besar.

Di Indonesia, istilah tersebut mungkin masih cukup baru baik dari konsep dan implementasinya. Salah satu ikhtiar Indonesia untuk mewujudkan adalah penurunan emisi gas rumah kaca pada 2030. Namun, hal tersebut tampaknya akan sulit untuk dicapai. Pasalnya, strategi yang ada berbeda dengan implementasinya. Indonesia semasa pandemi juga gagal belajar dari krisis yang dialami oleh China dan Korea Selatan. 

Indonesia telah menggelontorkan stimulus fiskal kala pandemi. Namun, anggaran yang ada belum sepenuhnya dialokasikan ke sektor yang lebih hijau. Yang mana, sektor tersebut mampu memompa perekonomian dan melahirkan jenis pekerjaan baru. Posisi Indonesia dalam rilis CPI dan Vivideconomics ada di atas Singapura dan Filipina dalam alokasi anggaran ke sektor yang lebih hijau. Dapat dikatakan komitmen Indonesia untuk beralih ke ekonomi hijau masih minim. Hal tersebut ditambah dengan aksi yang belum nyata dan inkonsistensi kebijakan yang ada. Pada akhirnya semua hal di atas memastikan Indonesia masih harus menempuh jalan panjang dalam menghijaukan perekonomian.

Reporter : Utami Adityaningrum dan Khairul Raziq

Editor : Ikrar Aruming Wilujeng

 

Daftar Referensi

Artikel Berita

EnergyTracker.asia. How South Korea Revived the Economy through Green Spending in 2008. 8 Juli 2020. Diakses pada 5 Juni 2021 melalui

https://energytracker.asia/how-south-korea-revived-the-economy-through-green-spending-in-2008/ 

 

Institute for Essential Service Reform. (6 Juli 2020). Green Stimulus Key in Indonesia Post Covid Economic Recovery. Diakses pada 6 Juni 2021 melalui:

https://iesr.or.id/green-stimulus-key-in-indonesian-post-covid-19-economic-recovery 

 

Greenpeace.org. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Belum Jadi Prioritas pada Tahun Pertama Jokowi-Ma’ruf. 13 November 2020. Diakses pada 6 Juni 2021 melalui:

https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44315/pembangunan-ekonomi-berkelanjutan-belum-jadi-prioritas-pada-tahun-pertama-jokowi-maruf/ 

 

Nytimes.com. Biden Announces $2 trillion Climate Plan. 1 Februari 2021. Diakses pada 5 Juni 2021 melalui:

https://www.nytimes.com/2020/07/14/us/politics/biden-climate-plan.html 

 

VOA Indonesia. (6 Juli 2020). Jokowi Janji Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca 26 Persen Tahun Ini. Diakses pada 3 Juni 2021 melalui:

https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-janji-turunkan-emisi-gas-rumah-kaca-26-persen-tahun-ini-/5491726.html 

 

Worldbank.org. Korea’s Global Commitment to Green Growth. 3 Mei 2012. Diakses pada 31 Mei 2021 melalui:

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/05/09/Korea-s-Global-Commitment-to-Green-Growth

 

Artikel Jurnal

CPI & Vivideconomics. (2021), Improving the Impact of Fiscal Stimulus in Asia: An Analysis of Green Recovery Investments and Opportunities

Dianjaya, A.R., & Epira, P. (2020), Indonesia Green Economy Implementation Readiness of Greenhouse Gas Emissions Reduction. Journal of Contemporary Governance and Public Policy. 1(1), 27-40. 

Makmun. (2011). Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peran Kementerian Keuangan. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 19 (2), 1-15 

Korea’s Economy 2010: Korea’s Economic Stability and Resilience in Time of Crisis. 

Sukarniati, L. S. (2014). Keterlibatan Perempuan dalam Aktifitas Ekonomi Hijau (Studi Kasus di Wates Kota Magelang).

The World Bank. (2008). Low Carbon Development Options for Indonesia. In Finance

UNEP. (2008). SCP Indicators for Developing Countries. A Guidance Framework. 

Vivid Economics. (2020). Greenness of Stimulus Index.

Worldbank.org. COVID-19 to Add as Many as 150 Million Extreme Poor by 2021. 7 Oktober 2020. Diakses pada 17 Juni 2021 melalui:

Weng, Xiaxoue dkk. (2015). China’s Path to a Green Economy: Decoding China’s green economy concepts and policies.

 

272 Total Views 4 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *