Berita Kampus

Hardiknas : Luruskan Dugaan Kapitalisme di Kampus UII

Foto : Ikrar

Oleh : Ikrar Aruming Wilujeng

Kami upayakan uang itu kembali kepada anda, namun dengan cara yang terhormat, –Fathul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia.

Bacaekon.com, Kampus-Hari Pendidikan Nasional, Kamis lalu (02/05) diwarnai aksi ‘Refleksi Hari Pendidikan Nasional’ oleh Aliansi Mahasiswa Peduli UII (AMPU) di Rektorat UII. Aksi diawali dengan long march dari Masjid Ulil Albab menuju gedung rektorat. Momentum ini dimanfaatkan oleh AMPU untuk merefleksikan tujuan awal didirikannya Sekolah Tinggi Islam (dengan kondisi UII saat ini-red). “Awal didirikannya UII ini adalah sebagai kampus rakyat, akses pribumi untuk mengakses pendidikan secara inklusif, dengan itu kita mengkaji bahwa memang apakah UII ini sudah menjalankan cita-citanya sesuai yang dimaksud para pendirinya, yang dikawal sebenarnya itu,” ujar As’ad Taufiqurrahman, mahasiswa FIAI UII sebagai agigator propaganda pada aksi tersebut.

Dalam aksi tersebut ada beberapa hal yang dituntut oleh AMPU, sebagai berikut :

  1. Kembalikan UII pada cita-cita para founding father.
  2. Mendesak UII untuk terlibat aktif dalam merespon problematika kebangsaan dan keislaman.
  3. Hentikan kapitalisasi pendidikan dan ciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
  4. Wujudkan iklim kampus yang demokratis dan terbuka untuk ruang-ruang diskursus intelektual.
  5. Mendorong produktivitas pusat studi di lingkungan UII.

Dugaan Kapitalisasi Kampus

AMPU menilai ada beberapa hal yang dirasa melenceng dari cita-cita founding father, yaitu tidak ramahnya kampus terhadap beban biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Dugaan kapitalisasi kampus semakin nyaring terdengar di kalangan mahasiswa. Kapitalisasi yang dipermasalahkan adalah adanya dugaan besarnya biaya yang tidak realistis dan tidak berimbang dengan aset yang dimiliki UII. “Artinya disini kita melihat dengan biaya segini kita mendapatkan apa, apakah mendapat hak-hak yang sama gitu loh. Terus mengenai kapitalisasi artinya kita mengawal sebenarnya sejauh mana keuangan kita nih berjalan sebaik mungkin. Apakah keuangan yang kita salurkan ini ditransformasi untuk orientasi bisnis atau orientasi kegiatan mahasiswa,” tambah As’ad.

Seperti diketahui, Yayasan Badan Wakaf UII memiliki beberapa aset tetap seperti rumah sakit, SPBU, dan hotel. Ketiga aset ini sering disebut-sebut memakai dana mahasiswa dalam operasionalnya. “Kalau kita lihat kondisi saat ini, kita lihat di PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru-red) saja dari segi harga semakin tahun semakin naik, entah itu dikelola untuk aset. Makanya itu berkaitan dengan tuntutan kami nomor 3, kita membutuhkan transparansi keuangan, karena itu yang selama ini tidak bisa diakses oleh mahasiswa,” ujar salah satu peserta aksi dalam diskusi bersama rektor.

Namun menurut Fathul Wahid, selaku rektor UII, perkiraan penggunaan biaya dapat dengan mudah diakses di website UII atau di buku panduan yang seharusnya dimiliki oleh seluruh mahasiswa. Menjawab tentang tingginya biaya pendidikan, pihak rektorat telah menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang benar membutuhkan bantuan biaya. “Beasiswa yang kita berikan dari berbagai sumber selama satu tahun itu berjumlah Rp. 6 miliar, hampir Rp. 7 miliar. Itu adalah komitmen kami supaya semakin banyak anak bangsa ini yang terbantu kuliah di UII, supaya jangan sampai teman-teman kita yang ga punya uang itu ga bisa kuliah. Tapi syaratnya 1, ada prestasi,” pungkas rektor. Menurut pihak rektorat, hanya sedikit celah untuk mencari sisi kapitalisme di UII, mengingat dana SPP yang kembali ke mahasiswa terbilang cukup besar. Beliau juga menambahkan bahwa dana untuk pendidikan mahasiswa selama ini tidak pernah digunakan sebagai dana operasional unit bisnis. Kepemilikan aset unit bisnis itu diharapkan dapat membantu kegiatan pendidikan, bukan malah memakan dana untuk pendidikan itu sendiri. “UII tidak menyetor uang untuk unit bisnis,” tegas rektor.

Dispensasi Pembayaran Biaya Pendidikan

Selain dugaan kapitalisasi kampus, momen aksi ini dimanfaatkan untuk menyuarakan keluhannya terhadap sistem pembayaran SPP yang dirasa memberatkan. Lagi-lagi pihak kampus dinilai tidak ramah terhadap mahasiswa. Mahasiswa yang tidak dapat membayar biaya pendidikan karena kendala finansial kurang menemukan solusi yang tepat. Berdasarkan beberapa peserta aksi yang pernah mengalami kasus ini, mereka dilarang mengikuti UTS atau UAS oleh fakultas, keputusan ini cenderung diambil sepihak.

Dalam sistem yang telah berlaku, mahasiswa yang tidak bisa membayar karena keterbatasan biaya dapat mengajukan perpanjangan tenggat waktu pembayaran (dispensasi). Namun dalam praktiknya, birokrasi pengajuan dispensasi dirasa tidak efektif dan membingungkan mahasiswa. Terjadi saling melimpahkan pengajuan antar pihak fakultas dengan pihak universitas. “Mahasiswa yang masih mengurus dispensasi masih dipersulit. Dilempar ke dekan, setelah itu dilempar ke rektor, lalu rektor kembali lagi ke dekan, dan akhirnya dilarang mengikuti UTS. Itu gelisahnya aksi dari temen-temen pak,” terang salah satu peserta masa yang mengaku pernah mengajukan dispensasi.

Pihak rektorat tidak menutupi bahwa pengurusan pengajuan dispensasi masih tergolong rumit. Prosedur pengajuan dispensasi melibatkan fakultas dan universitas. Kedua belah pihak harus mengetahui dan mengizinkan siapa saja yang menerima dispensasi dengan beberapa pertimbangan. Artinya, memang tidak semua mahasiswa dapat mengajukan dispensasi untuk membayar SPP.

Permasalahan dalam macetnya pembayaran SPP ini memiliki corak dan sebab yang berbeda setiap mahasiswa, maka tidak bisa dipukul rata dengan penyelesaian yang sama di setiap kasus. “Tentu dispensasi SPP tidak bisa kemudian kita saklek tadi, ada langkah-langkah upaya ke depan untuk solusinya. Kami sudah melakukan proses itu,” jelas Beni Suranto, Direktur Pembinaan Kemahasiswaan.

Tuntutan Keberanian Kampus dalam Menyatakan Sikap

Akhir-akhir ini banyak terjadi isu-isu nasional dan internasional yang memunculkan berbagai macam kajian. Selama ini UII dinilai cukup berpartisipasi dalam mengkaji suatu isu. Kajian itu harus terus ditingkatkan agar mendukung UII menjadi kampus yang kritis. Namun menurut AMPU, alangkah lebih baik apabila tidak berhenti sampai kajian saja, perlu adanya sebuah pernyataan sikap atas suatu isu. “Cuma membuat kajian tetapi tidak ada output dalam menyatakan sikap, seolah-olah main aman gitu loh pak,” ucap salah satu peserta aksi.

Pihak UII merasa telah menyatakan sikap melalui empatinya terhadap isu-isu bencana dan kejahatan rasisme. UII berperan aktif dalam membantu evakuasi dan pemulihan kesehatan serta mental para korban bencana di Lombok dan Palu pada tempo hari. “Nanti coba cek website UII, lalu lihat bagaimana UII menyatakan sikap. Cuma kita tidak mau pernyataan yang recehan. Ada gempa bumi kita bergerak, kita kumpulkan dana, mitra-mitra kita di Asia dan Eropa kita kontak, dan dana terkumpul lebih dari Rp. 1 miliar. Kita bangun masjid di Lombok, kita bangun MCK di Lombok, di Palu kita bangun masjid juga. Uighur kita juga kumpulkan dana dengan potong gaji dosen. Kita membuat pernyataan, anda cek di website uii.ac.id,” jelas rektor.

Dalam melakukan pernyataan sikap, pihak UII cenderung selektif dalam memilih isu. Alasannya karena iklim saat ini dirasa kurang kondusif untuk menyatakan suatu sikap pada isu tertentu. “Kita tidak mau suara kita tidak didengar, kita tidak mau ngomong karena sekarang orang teriak-teriak,” pungkas rektor.

 Kesimpulan Diskusi antara Peserta Aksi dengan Pihak Rektorat

Diskusi dalam rangkaian aksi mengerucutkan pada sebuah kesepakatan antara AMPU dengan pihak rektorat. Kesepakatan ini ditarik dari 2 sudut pandang berbeda dalam memaknai dugaan yang disampaikan oleh AMPU. Kesimpulan disampaikan langsung oleh rektor, sebagai berikut :

  1. Sepakat bahwa nilai-nilai yang dikawal, yang ditanamkan oleh pendiri kampus, kita kawal
  2. Sepakat tidak ada kapitalisasi di pendidikan
  3. UII akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu mahasiswa yang niat kuliah dan punya masalah keuangan, ada mekanisme yang harus ditempuh.
  4. Iklim demokratis kita kawal bersama, kalau ada diskusi yang tidak melanggar nilai-nilai UII, dan itu kok dipersulit misalnya, kita bisa diskusi, kita bisa duduk bareng.
  5. Kita semua, kampus, harus peduli dengan masalah-masalah bangsa ini, anda suarakan, kami juga suarakan, anda menyuarakan dengan lantang, kami menyuarakan dengan senyap tetapi dengan pekerjaan membantu kawan-kawan kita dan lain-lain, caranya macam-macam.”

Reporter : Ikrar, Taufan

613 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *