HAMBAT TAX AMNESTY, TUNGGU BALASANNYA

HAMBAT TAX AMNESTY, TUNGGU BALASANNYA

(Foto : pengampunanpajak.com)

Oleh: Restin Septiana

Bacaekon.com-Ekonomi. Semenjak Indonesia menjalankan program Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak, hingga Selasa, (20/09/16) pukul 15.49 WIB, tercatat Rp 26,2 triliun jumlah penerimaan uang tebusan yang dibayarkan oleh peserta Pengampunan Pajak dari target Rp 165 triliun. Data tersebut dapat dipantau oleh siapapun lewat laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Namun di tengah gencarnya pemerintah melakukan sosialisasi dan upaya mencapai target Tax Amnesty, santer diberitakan oleh beberapa media di tanah air, terkait dugaan hambatan perealisasian Tax Amnesty oleh beberapa bank di Singapura. Seperti yang dilansir nasional.kompas.com pada Jumat (16/09/2016), pukul 19.42 WIB, menyebutkan bahwa Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution tidak kaget dengan berita yang menyebut bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) mendapat ancaman saat hendak menarik dananya dari bank di Singapura untuk mengikuti Tax Amnesty. Bahkan ia menilai bahwa hal tersebut bukanlah berita baru.

Sementara menurut Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Johnny Darmawan seperti yang diwartakan oleh finance.detik.com pada Senin (19/09/2016), pukul 14.21 WIB, langkah pengecekan rekening WNI bukanlah arahan langsung dari pemerintah Singapura. Langkah pengecekan terhadap rekening WNI yang ikut Tax Amnesty dilakukan oleh pihak bank itu sendiri. Ia juga menambahkan bahwa bank di Singapura khawatir likuiditasnya berkurang, sebab menurutnya sekitar 50% sampai 60% dana di bank Singapura adalah milik WNI. Johnny menambahkan bahwa bank Singapura tidak perlu takut likuiditas banknya turun drastis. Hal ini dikarenakan nantinya akan lebih banyak WNI yang mendeklarasikan hartanya dibandingkan merepatriasi.

Hal senada terkait dengan adanya kekhawatiran perbankan di Singapura ini pun juga disampaikan oleh Eko Atmadji, dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (FE UII). Menurut Eko Atmadji, bank di Singapura khawatir apabila WNI yang mengikuti program Tax Amnesty menarik dananya dari bank tersebut, sehingga bank tersebut menjadi kekurangan dana.

 “Jadi kalau mereka (WNI di Singapura-red) mau ikut tax amnesty sebenarnya ndak mesti memindahkan uangnnya ke Indonesia, tapi declared. Tapi dengan dia declared itu, yang tadinya dia bayar pajak Singapura sekarang bayar pajak dua, jadi dari Singapura kena tax, dari Indonesia juga kena tax, gitu. Jadi sebaiknya ditarik itu biar gak double tax,” tutur Eko Atmadji ketika ditemui usai mengajar pada Selasa (20/09/2016).

Eko Atmadji juga mengatakan bahwa ketika WNI sudah mendeklarasikan kekayaannya pada pemerintah Indonesia, maka pada tahun berikutnya mereka akan terkena pajak pula. Meski begitu menurut Eko Atmadji, kehadiran Tax Amnesty ini perlu dimanfaatkan oleh wajib pajak yang menyembunyikan kekayaannya, “Nah dengan adanya Tax Amnesty itukan, okelah kamu menghindari pajak bertahun-tahun terus kami lupakan saja deh. Tapi next year kamu bayar pajak, sekarang cukup bayar 2%, dari pada ketahuan nanti kena 10%. Sebaiknya sekarang saja declared.”

Meski begitu bank Singapura yang melaporkan WNI ke otoritas keuangan Singapura dinilai Eko Atmadji dapat menghambat program Tax Amnesty. Ia menilai hambatan ini cukup serius sebab dampak dari pelaporan itu dapat memberikan sanksi pinalti terhadap WNI.

“Singapura itukan punya aturan, asal uang itu harus jelas. Bukan hasil korupsi, money laundring. Tapi ketika prakteknya adalah mereka itu tidak pernah tanya, terima-terima saja, tapi begitu uangnnya ditarik, mereka mulai menggunakan itu (pelaporan atas dugaan kejahatan dalam bidang keuangan-red). Jadi double standart,” jelas Eko Atmadji.

Meski begitu, pemerintah Singapura menghimbau untuk membiarkan program Tax Amnesty ini berjalan asalkan ada keterangan dari pemerintah Indonesia bahwa WNI tersebut mengikuti Tax Amnesty. “Tapi mereka (bank Singapura-red) dengan segala cara akan membelokan itu persoalan uang yang dicurigai ke otoritas keuangannya. Tapi otoritas keuangan yang di Singapura itu bukan bagian dari pemerintah singapura,” lanjut Eko Atmadji.

Untuk itu, Eko Atmadji menilai bahwa pemerintah perlu bertindak tegas dalam menyikapi hal tersebut. “Nah Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan-red) ini kan pengen klausul Tax Amnesty jangan dipermasalahkan dengan perbankan. Nah kalau sampai menghambat kan kita tunggu saja pembalasannya,” tutup Eko Atmadji dengan gelak tawa.

 

3211 Total Views 1 Views Today

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *