Opini

Gebrakan DPR setelah Civil War

Ilustrasi : Taufiq

Oleh : Ahmad Rizky Noor A.

Setelah melalui civil war pada pemilu Bulan April lalu, kini para elite senayan diam-diam bercumbu mesra kembali. Bila saat civil war para elite senayan itu terpecah menjadi dua kubu dan saling serang melalui berbagai media, kali ini mereka bersatu padu dalam membahas Revisi UU KPK. Jika kemarin mereka saling mengaung, kali ini mereka senyap tanpa kata dalam “melemahkan” KPK. 

Agak aneh rasanya, apabila biasanya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu heboh dan diliput media, namun pada sidang Kamis (6/09), DPR diam-diam melaksanakan sidang paripurna secara tertutup dan tidak diliput media massa sedikitpun. Hal ini seakan-akan menunjukkan  ketakutan DPR; publik mengetahui dan membuat kegaduhan lalu menghambat rencana anggota DPR untuk merevisi UU KPK. Alasan DPR merevisi UU KPK tersebut adalah karena kinerja KPK selama ini dinilai hanya unjuk gigi lewat penindakan, termasuk Operasi Tangkap Tangan. Tindakan tersebut dirasa tak mengoptimalkan fungsi pencegahan.

Alasan anggota DPR kurang masuk akal, karena sejatinya pencegahan tindak korupsi pertama kali ialah melalui kesadaran pribadi setiap orang, bukan melalui lembaga negara. Terlebih jika KPK harus mencegah semua tindak korupsi di berbagai lembaga pemerintah baik itu kementerian maupun non kementerian. Dalam pemerintahan saja, ada 30 kementerian dan belum termasuk lembaga negara non kementerian. Lalu setiap kementrian punya beberapa cabang di daerah, itu pun tidak termasuk lembaga dinas di setiap daerah, juga DPRD. Sehingga, jika KPK sendiri harus mengoptimalkan pencegahan korupsi dengan jangkauan yang sangat luas tadi, tentu itu hal yang tidak masuk akal.

Hal yang menarik lainnya adalah pernyataan anggota DPR tersebut didukung oleh Presiden. Presiden mengatakan Ukuran kinerja pemberantasan korupsi perlu diubah, keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari beberapa kasus yang diangkat dan dari berapa orang yang dipenjarakan. Pernyataan tersebut diungkapkan Presiden saat pidato kenegaraan sidang Bersama DPD-DPR. Ujaran tersebut seakan telah memberi kode kepada para anggota dewan untuk merubah cara kerja KPK.

Seperti yang dilansir oleh Tirto.id Jokowi juga menambahkan, “harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran, bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan”. Ini perlu kita garis bawahi. Hal itu seakan mengisyaratkan bahwa Ide Revisi UU KPK oleh DPR sama dengan ide Presiden yang ingin mengubah kinerja pemberantasan korupsi, walaupun Presiden Jokowi belum mengetahui tentang inisiatif DPR mengenai Revisi UU KPK. Seakan ide Revisi UU KPK ini bukan hanya keinginan DPR, namun juga keinginan pemerintah, sehingga DPR kembali berani berusaha merevisi UU KPK setelah bertahun-tahun yang lalu ide ini terhambat.

Para Inisiator Revisi UU KPK

Para Inisiator revisi UU KPK merupakan para anggota partai fraksi pendukung pemerintah. Tentu saja ini menjadi tanda tanya besar, beberapa tahun belakangan banyak anggota dewan pro pemerintah baik yang dipusat maupun yang di daerah tertangkap kasus korupsi. Mengapa anggota dewan pro pemerintah ini malah “melemahkan” KPK lewat Revisi UU KPK? bukannya berbenah internal partai, agar anggotanya tidak melakukan tindak korupsi. Tindakan ini seakan ingin mencegah atau menghambat kawan-kawannya agar tidak tertangkap oleh KPK. Terlebih, sekitar 1 tahun yang lalu ada pernyataan dari salah satu petinggi DPR tentang KPK, bahwa KPK ini otoriter sekali. Pernyataan ini makin menunjukkan bahwa seakan-akan DPR sangat anti terhadap kinerja KPK dalam memberantas korupsi, sehingga ingin merevisi UU KPK.

Poin poin permasalahan revisi UU KPK

Pertama, Pembentukan dewan pengawas. Pembentukan dewan pengawas ini dianggap “melemahkan” kinerja KPK, juga mengurangi independensi KPK. Mengapa demikian? Pemilihan dewan Pengawas ini harus disetujui oleh DPR, maka hanya orang-orang yang dikenal DPR saja yang akan dipilih menjadi anggota Dewan Pengawas. Bisa jadi orang yang terpilih tersebut memiliki kepentingan tertentu dengan anggota dewan ataupun dengan pihak lain yang berkaitan dengan DPR. Jika ditelaah, apabila Dewan Pengawas “terpilih” ini memiliki hubungan dekat dengan salah satu partai di DPR dan anggota partai tersebut dicurigai melakukan tindak korupsi, bukan hal sulit tentunya bagi Dewan Pengawas untuk menghambat penyidikan agar koleganya tidak tertangkap oleh KPK.

Kedua, Penyadapan harus mendapatkan izin dari dewan pengawas. Hal ini jelas kembali menghambat kinerja KPK. Bagaimana bila yang ingin disadap memiliki hubungan dekat Dewan Pengawas? Terang saja Dewan Pengawas dapat dengan mudah memberitahu kepada orang-orang yang ingin disadap atau bahkan tidak memberikan izin penyadapan. Tentu ini akan menghambat kinerja KPK dalam mengusut kasus korupsi.

Penegasan KPK sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu diwajibkan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Secara tidak langsung hal ini menjadi positif karena KPK akan lebih berhubungan dekat dengan lembaga penegak hukum lainnya. Namun, bagaimana bila lembaga penegak hukum lainnya yang melakukan korupsi? Bukan tak mungkin penyidikan menjadi terhambat karena KPK harus bersinergi dengan lembaga lain sehingga informasi tertentu akan mudah bocor. Juga ada ruang KPK untuk diintervensi, terlebih jika yang dicurigai melakukan tindak korupsinya merupakan anggota lembaga penegak hukum lainnya.

Adanya wewenang mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara)  terhadap kasus tertentu merupakan hal yang berbahaya. Dengan begitu KPK dapat diintervensi agar mengeluarkan SP3 sehingga penyidikan pada perkara tersebut dihentikan, terlebih pada kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi negara yang memiliki kekuatan. Dari sini mereka akan lebih mudah  meminta agar SP3 dikeluarkan jika terjadi penyidikan tanpa sempat maju ke pengadilan. Dengan adanya SP3 juga membuat celah di KPK, sehingga ada ruang untuk tawar-menawar dalam pencegahan tindak korupsi.

Harapan Terakhir

Saat ini berbagai protes RUU KPK telah mengalir dari berbagai pihak, baik pegawai kapak sendiri, dosen, komunitas, juga semua kalangan masyarakat  semua menolak RUU KPK. Namun tetap saja, sangat disayangkan presiden telah menyetujui revisi UU KPK yang diajukan oleh DPR. Saat ini jalan satu-satunya untuk melawan upaya pelemahan KPK dengan maju menggugat UU tersebut ke hadapan MK.

Editor : Oliv

154 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *