Berita Yogyakarta

FORUM BEM DIY TUNTUT PENYELESAIAN POLEMIK BANGSA

Foto: Arul

Oleh: Retno Puspito Sari

Berbagai polemik terjadi di bangsa ini mulai dari kasus pengesahan RUU KPK, masalah pasal karet RKUHP, kebakaran hutan, hingga kriminalisasi aktivis. Untuk menyikapi hal tersebut,  Senin (30/09/2019) sekitar 400 mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti aksi di DPRD Provinsi Yogyakarta. Sebelum melakukan long march menuju Gedung DPRD, massa aksi berkumpul di Parkiran Abu Bakar Ali. Massa aksi tak lupa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan yang dikemas dengan bahasa menarik dan kekinian. Aksi tersebut diawali dengan orasi-orasi yang berisi seruan tuntutan dari berbagai perwakilan universitas.

Tak hanya mahasiswa, Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid, Wakil Rektor Tiga UII, Rohidin, dan Dekan Fakultas Hukum UII, Abdul Jamil, turut menghadiri aksi ini. Menanggapi beberapa aksi mahasiswa, Fathul menyatakan tidak melarang selama aksi tersebut masih damai. “Menyuarakan aspirasi dijamin konstitusi to? Itu yang ga boleh kita larang, kalau yang dilarang itu anarkisnya, kalau anarkis tangkap. Selama itu masih damai, menyuarakan aspirasi ya ga masalah,” tutur Fathul.

Dalam aksi tersebut, pihak mahasiswa juga menuntut anggota DPRD DIY untuk keluar menemui mahasiswa. Anggota DPRD pun menuruti mahasiswa untuk keluar, tetapi hanya tiga anggota dewan saja yang keluar antara lain Huda Tri Yudiana, Stevanus Christian Handoko, dan Eko Suwanto. Selaku wakil ketua sementara DPRD DIY, Huda mendukung aksi yang dilakukan mahasiswa dan setuju terhadap tuntutan-tuntutan yang diajukan. “Saya mendukung aksi rekan-rekan semua. Poin yang kedua. Atas tuntutan-tuntutan yang telah kami baca di sini, semuanya adalah tuntutan-tuntutan yang sangat logis, dan memperjuangkan untuk kepentingan masyarakat dan rakyat semuanya,” tutur Huda.

Ada yang menarik dari aksi tersebut, setelah shalat ‘ashar salah satu anggota dewan –Eko Suwanto– menghilang dan tidak menemui lagi massa aksi. Hal ini menjadi pertanyaan mahasiswa. Mahasiswa pun melakukan sweeping ke dalam gedung, tetapi nihil ruangan DPRD kosong tak ada anggotanya. Menurut keterangan M. Asfar Yakib Untung, Koordinator Forum BEM DIY, urgensi dari sweeping tersebut disebabkan ketidakpuasan mahasiswa atas hilangnya salah satu anggota dewan karena pada awalnya ada tiga anggota yang hadir, tetapi hingga pertengahan acara keberadaannya tidak diketahui. “Aktivitas DPR masih kosong. Dewan tidak ada di kantor sini, sebagian masih diluar. Jadi posisi dewan belum aktif karena pimpinan DPRD belum terbentuk. Baru hari ini SK Mendagri turun,” jelas sekretaris dewan yang tidak diketahui namanya.

Pukul 16.41 wakil ketua DPRD membaca dan menandatangani surat pernyataan  mengenai tuntutan dari Forum BEM DIY. Aksi ini berlangsung damai dan diakhiri dengan pembacaan sumpah mahasiswa. 

Atas dasar aksi tersebut Forum BEM DIY menyatakan sikap sebagai berikut. 

  1. Mendesak Presiden Republik Indonesia dan DPR Untuk Segera Mencabut Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan menerbitkan Perppu yang mencabut Undang-Undang KPK dan disetujui oleh DPR. 
  2. Menuntut Pemerintah untuk bertindak tegas terhadap mafia kasus kebakaran hutan dan lahan serta mencabut HGU perusahaan yang terbukti melakukan pengrusakan lingkungan. 
  3. Mendesak pemerintah untuk menangani kebakaran hutan Kalimantan dan Sumatera dengan pemulihan keadaan ekonomi dan sosial serta lebih serius dalam menanggapi berbagai kerusakan lingkungan. 
  4. Merevisi pasal-pasal dalam RKUHP dan melakukan kajian serta libatkan partisipasi publik kembali dalam penyusunan draf secara komprehensif sebelum melakukan pembahasan di dewan perwakilan rakyat.
  5. Mendisiplinkan aparat negara dalam berhadapan dengan rakyat untuk menjamin kebebasan berpendapat demi iklim demokrasi yang sehat. 
  6. Menolak RUU Pertanahan yang berpotensi memperparah ketimpangan kepemilikan tanah dan segera selesaikan konflik agraria serta laksanakan reforma agraria sejati. 
  7.  Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja. 
  8. Mendesak pemerintah untuk segera mengadili para Penjahat HAM dan tuntaskan kasus pelanggaran HAM. 
  9. Meminta aparat Kepolisian untuk tidak melakukan hal represif dan mengkriminalisasi gerakan massa rakyat. 
  10.  Menuntut KAPOLRI untuk memberikan hukuman kepada oknum yang terbukti melakukan kekerasan dan membunuh massa rakyat pada aksi demonstrasi.

Reporter : Retno, Arul

Editor : Azizah

201 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *