Berita

Draft Baru RUU PKS, Mereduksi Esensi Penanganan Kekerasan Seksual

Foto : Nadia Alya N. F

Narasi: Retno Puspito Sari

Bacaekon.com-Pengesahan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mengalami jalan terjal. Dalam laporan terbaru menurut Koalisi Masyarakat Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) setidaknya terdapat perubahan pada 85 pasal dalam draft terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Selain itu terdapat perubahan judul draf RUU PKS menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

Ketika judulnya diubah jadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kecil kemungkinannya untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual secara komprehensif. Elemen-elemen penting yang tadinya di RUU PKS tidak muncul dalam draf versi Baleg ini karena titik beratnya ada pada tindak pidana sehingga urusan pemulihan korban diabaikan,” ujar Naila, perwakilan dari KOMPAKS, dilansir dari Magdalene.co.

RUU PKS sebelumnya didaftarkan sejak tanggal 17 Desember 2019. Telah masuk dalam Program Legislasi Nasional jangka menengah tahun 2020-2024. Dilansir melalui Tirto, KOMPAKS menilai pembahasan RUU ini menunjukkan sebuah progres yang baik. Namun munculnya draft terbaru tersebut yang menghilangkan elemen kunci menunjukkan sebuah kemunduran. 

Pemangkasan beberapa pasal ini di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama Hilangnya jaminan hak, pemulihan, dan perlindungan korban kekerasan seksual. Dilansir dari CNN Indonesia, Naila menuturkan ketentuan hak korban hanya diatur pada bagian ketentuan umum pasal 1 angka 12. Pasal tersebut berbunyi Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban, dengan tujuan mengubah kondisi Korban yang lebih baik, bermartabat, dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan Korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif.

Selanjutnya yakni adanya penghapusan beberapa bentuk kekerasan seksual. Pada naskah RUU PKS yang dirumuskan oleh masyarakat sipil terdapat 9 bentuk kekerasan seksual. Yakni pelecehan seksual, perkosaan, pemaksaan Perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan eksploitasi seksual. Namun dalam draft versi baleg hanya menerangkan 4 bentuk saja. Yaitu pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual.

Naila mengungkapkan ketiadaan pengakuan dan peraturan ragam kekerasan merupakan sebuah bentuk invalidasi terhadap pengalaman dan pengabaian hak korban kekerasan. Kemudian pada draf terbaru, definisi perkosaan diperhalus menjadi pemaksaan hubungan seksual. 

“Jadi substansinya hanya empat. Jika dalam RUU yang lama ada sembilan jenis, setelah kami menyisir dengan melihatnya dalam KUHP dan RKUHP kami telah menyortir sehingga menjadi empat,” ujar Sabari, Tim Ahli Baleg DPR RI dilansir dari CNN Indonesia.

Draft buatan baleg tidak memuat pengaturan mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO). Padahal kasus KBGO akhir akhir ini mengalami kenaikan. Dan yang terakhir tidak adanya aturan yang mengakomodasi penanganan korban dengan disabilitas.

Menanggapi kritik yang disampaikan, Willy Aditya, Ketua Panitia Kerja RUU PKS melalui Kompas.com, mengatakan bahwa sejumlah pasal yang dihapus dari draft telah tercantum dalam undang-undang lain. Ia juga menambahkan pembahasan RUU ini masih terbuka atas masukan dan pandangan dalam prosesnya.

Reporter: Retno Puspito Sari

Editor : Ikrar Aruming Wilujeng

 

141 Total Views 6 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *