Berita

Draf Final RKUHP: Minimnya Transparansi dan Pembungkaman Suara Rakyat

Narasi: Wira Anantama P

Ilustrasi: Naufal Mahardika

Draf Rancangan Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana  (RKUHP) dinilai belum ada  transparansi dari pemerintah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran jika draf RKUHP ini tidak dipublikasikan. Khawatirnya jika disahkan akan terdapat beberapa pasal yang akan merugikan masyarakat. Salah satunya adalah pasal “karet” mengenai penghinaan terhadap presiden akan dipidana yang dinilai merugikan masyarakat.  

Menurut Ijlal Anasir Lambang, Wakil Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (DPM UII), gerakan mahasiswa yang diselenggarakan pada rabu (6/7) di depan Kantor  Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Yogyakarta tidak sepenuhnya menolak secara utuh terkait draf RKUHP. Transparansi diperlukan agar semua masyarakat mengetahui dan dapat menilai bagaimana isi dari RKUHP ini. Dalam perumusan RKUHP, pelibatan delegasi dari seluruh elemen masyarakat   pun diperlukan bukan hanya dari beberapa masyarakat saja. 

“Kita ga menolak secara utuh terkait RKUHP,  tapi timbul kekhawatiran berawal dari ketidak transparansi dari pemerintah terkait draft baru yang dikirim pas pagi tadi ke Dewan Perwakilan Masyarakat (DPR). Jika berbicara tentang legal standing, itu belum ada naskah publikasi dari pemerintah sehingga yang kita dapatkan baru bocoran dari dalam tapi susah untuk memverifikasi kebenaran dari informasi tersebut,” Jelas Wakil DPM UII Rabu (6/7). 

Pasal “Karet”

Adapun  pasal dalam RKUHP terkait penghinaan terhadap presiden dan akan dipidana, hal ini menuai penolakan mahasiswa. Pasal tersebut dinilai bersifat “karet”. Hal tersebut akan menimbulkan banyak tafsiran. Sehingga tidak ada dasar patokan bagaimana sebuah statement terhadap pemerintah  dapat dikatakan sebagai penghinaan atau tidak. Hal yang ditakutkan adalah pasal tersebut dapat menjadi tameng bagi pemerintah agar kebal akan kritik. 

“Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Yogyakarta sepakat bahwasanya ini adalah langkah untuk membungkam suara dari bawah terutama suara dari masyarakat itu sendiri,” tutur Riski Hendrawan selaku Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) UII.

“Dengan seperti itu menandakan bahwasanya pemerintah ini mereka kebal hukum dalam hal kritik. Pasal  ini dinilai bersifat karet. Bahayanya, suatu hal yang menurut kita tidak menghina dapat digugat dengan pasal ini. Pasal penghinaan terhadap pemerintah ini membuat ketakutan para mahasiswa maupun masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya,” lanjut Hendrawan. 

Penjelasan Mengenai Pasal Penghinaan Presiden dalam draf RKUHP 

Dilansir dari TEMPO.CO, pemerintah akan tetap memasukkan pasal penghinaan presiden dalam draf RKUHP. Penjelasan tambahan guna membedakan antara kritik dan penghinaan. “Ada tambahan penjelasan mengenai kritik terkait Pasal 218 ayat 2 yang menyangkut penyerangan harkat dan martabat presiden atau wakil presiden,” ujar Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 6 Juli 2022.

Berikut ini adalah enam poin penjelasan yang ditambahkan dalam pasal penghinaan di draf RKHUP terbaru, yakni;

– Yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan presiden dan wakil presiden.

– Kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijakan presiden dan wakil presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut.

– Kritik bersifat konstruktif dan sedapatnya mungkin memberikan suatu alternatif maupun solusi dan/atau dilakukan dengan cara yang objektif.

– Kritik mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan kebijakan, atau tindakan presiden dan wakil presiden lainnya.

– Kritik juga dapat berupa membuka kesalahan atau kekurangan yang terlihat pada presiden dan wakil presiden atau menganjurkan pergantian presiden dan wakil presiden dengan cara yang konstitusional.

– Kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat dan/atau menyinggung karakter atau kehidupan pribadi presiden dan wakil presiden.

Hal-hal diatas menjelaskan apa itu kritik dan penghinaan kepada presiden. Penjelasan tambahan pada pasal penghinaan tersebut dilampirkan guna memperjelas dan membagi sekat antara kritik dan penghinaan hakikat martabat presiden dan wakil presiden.  “Jadi yang dilarang itu penghinaan, bukan kritik,” ujar Eddy. 

 

Reporter: Tama, Khalid

Editor: Salwa Nida’ul Mufidah

159 Total Views 2 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *