Opini

Distorsi Perekonomian Indonesia Melalui Wacana Kenaikan PPN

Foto : M. Abinaya Hadianto

Oleh: Ikrar Aruming Wilujeng

Bacaekon.com-Pendapatan negara menurut data milik Kementerian Keuangan mengalami stagnasi dalam kurun waktu 10 tahun sebelum pandemi Covid-19. Pada tahun 2010 rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 15,5% dengan rasio belanja sebesar 16,2%. Di tahun-tahun berikutnya selisih rasio pendapatan dan belanja semakin membesar. Puncaknya adalah tahun 2020 dengan rasio pendapatan sebesar 20,4% dan belanja sebesar 16,5%, sebuah angka yang cukup besar untuk selisih 6,1%. Secara sederhana, alasan dari membesarnya selisih keduanya disebabkan oleh pandemi Covid-19. Penerimaan negara mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan turunnya daya beli masyarakat, tetapi negara harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk belanja. Pada tahun 2021 selisihnya menurun menjadi 5,7%, masih terhitung defisit yang cukup tinggi.

Selisih pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan belanja negara merupakan masalah serius bagi Indonesia. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Data milik Kementerian Keuangan juga menunjukkan terjadi stagnasi pendapatan negara melalui pajak. Menyiasati itu, tempo hari Kementerian Keuangan mengumumkan wacana peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Belum dipastikan berapa kenaikan pajak tersebut, namun jika dilihat pada saat ini besaran PPN adalah 10%. Ekonom INDEF, Tauhid Ahmad, memprediksi kenaikan PPN tersebut adalah 15%, mengambil batas atas kemungkinan kenaikan tarif PPN.

PPN menjadi salah satu alternatif dikarenakan realisasi penerimaan pajak dari PPN dan PPnBM memang relatif lebih besar dibandingkan dengan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak lainnya. Dalam Nota Keuangan Kemenkeu tahun 2021, penerimaan rata-rata PPN dan PPnBM tahun 2022-2024 ditargetkan sebesar 9,2-12.1%. Namun, jika melihat realisasi pertumbuhan PPN dan PPnBM pada kondisi normal, dengan mengabaikan tahun 2020 dan 2021, rata-ratanya hanya sebesar 6,9%. Ada selisih yang cukup besar antara realisasi dan target yang ditetapkan.

Jika kondisi bisnis Indonesia tahun 2022 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, mustahil target tersebut akan tercapai. Dilihat dari data Kementerian Keuangan mengenai Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1 (yoy) berdasarkan lapangan usaha, dari 16 sektor terdapat 10 sektor yang tumbuh negatif. Hanya 6 sektor yang berhasil tumbuh positif di triwulan 1 2021. 

Penurunan daya beli masyarakat memicu perusahaan mengurangi produksinya. Di antaranya juga banyak yang mengurangi biaya input dengan cara mengurangi jumlah pekerja. Akibatnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2021 jumlah pengangguran meningkat hingga 8,75 juta jiwa, pada bulan yang sama di tahun sebelumnya pengangguran berjumlah 6,93 juta jiwa.

Saat ini perekonomian Indonesia masih masuk pada tahap pemulihan atas krisis yang disebabkan oleh faktor non ekonomi. Berbagai kebijakan telah dilakukan, sejauh ini pemerintah banyak melakukan relaksasi fiskal. Namun wacana meningkatkan tarif PPN oleh Kemenkeu seakan mendistorsi segala upaya yang dilakukan sebelumnya. PPN merupakan tarif yang dikenakan setiap transaksi atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Misalnya transaksi yang dilakukan di rumah makan, konsumen secara langsung membayar pajak atas makanan yang dikonsumsinya. Pajak tersebut dibayarkan di kasir seperti biasa. Kemudian penjual akan melaporkan pajak tersebut dan menyerahkan uang pajak konsumen kepada pemerintah. 

Berdasarkan data Kemenkeu sektor yang paling merugi di era pandemi ini adalah sektor Transportasi & Pergudangan (-13,12%) dan Akomodasi & Makan Minum (-7,26%). Pada kondisi normal, kedua sektor tersebut yang mendominasi konsumsi masyarakat. Jika PPN dinaikkan, maka secara langsung berimplikasi pada kenaikan harga jual. Teori ekonomi mikro pada perilaku konsumen yang paling dasar mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang maka konsumsi akan barang tersebut akan semakin turun. Artinya secara rasional daya beli masyarakat akan kian melemah. 

Pelemahan daya beli masyarakat akan direspon oleh perusahaan dengan menghilangkan beberapa biaya input, misalnya mengurangi tenaga kerja. Kemudian direspon dengan penurunan pendapatan masyarakat yang semakin menurunkan konsumsi agregat. Jika kondisi ini terlalu lama dibiarkan secara bertahap akan mengurangi penerimaan negara. Artinya, peningkatan tarif PPN bisa jadi malah menurunkan pendapatan negara. 

Pemulihan perekonomian Indonesia masih jauh dari kata selesai. BPS mencatat daya beli masyarakat di kuartal I 2020 masih tumbuh negatif (yoy) sebesar -2,23%. Angka ini berimplikasi pada kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -0,74%. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah menumbuhkan daya beli masyarakat. Tidak hanya pada konsumsi agregat, produksi secara agregat perlu menjadi fokus utama agar pendapatan masyarakat dapat pulih kembali.

Kenaikan tarif PPN tidak serta merta menaikkan pendapatan negara. Terdapat titik optimal tarif pajak untuk menghasilkan penerimaan negara (Arthur Laffer, 1974). Pada titik optimal tersebut, jika tarif pajak ditambah lagi justru dapat menurunkan penerimaan negara. Karena peningkatan tarif pajak itu akan mempengaruhi tindakan-tindakan pengusaha yang muaranya dapat mengurangi daya beli masyarakat. 

PPN ini juga tidak hanya mempengaruhi perilaku konsumen, melainkan mempengaruhi tindakan investor. Keputusan ini tidak sejalan dengan ambisi pemerintah era Presiden Jokowi yang ingin melambungkan investasi asing. Para investor akan berpikir ulang sebab kenaikan harga jual akan berdampak pada banyak faktor, seperti biaya produksi dan jumlah penjualan.

Saat ini dikonfirmasi oleh Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, wacana peningkatan PPN tengah menjadi diskursus di lingkup Kemenkeu. Akan lebih baik jika kebijakan yang akan datang masih diarahkan pada upaya peningkatan daya beli masyarakat. Membantu rakyat dengan meringankan pajak.

Editor: Retno Puspito Sari

152 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *