Yogyakarta

Dewan Rakyat: Sebuah Mimpi Besar untuk Indonesia

Foto : Kevin A. Anandy

Oleh : Retno Puspito Sari 

Bacaekon.com-Sebagai bentuk respon pengesahan Omnibus Law yang selama ini menuai kontra, Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) kembali melakukan aksi pada Selasa (20/10) di Bundaran UGM. Aksi yang bertajuk “Bangun Dewan Rakyat” masih mengusung tuntutan yang sama, Mosi Tidak Percaya: Turunkan Rezim Jokowi-Ma’ruf Amin, Cabut UU Cipta Kerja, Bubarkan DPR, dan Bangun Dewan Rakyat. 

Dalam rilis ARB dipaparkan berbagai fakta penjajahan yang dilakukan oleh negara. Antara lain 

  1. masalah penguasaan lahan oleh segelintir orang makin parah di Indonesia
  2. tidak ada inisiatif dan kompetensi pemerintah dalam penanganan pandemi
  3. pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan hingga menyentuh level -5,32% akibat terlambatnya penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah
  4. PHK massal terus mengalami kenaikan dan diperkirakan jumlah karyawan yang di-PHK dan dirumahkan mencapai 15 juta orang
  5. dalam bidang pendidikan, sumber daya manusia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain di dunia
  6. pada isu gender, pengeluaran RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Prioritas Prolegnas 2020 dianggap sebagai pengkhianatan upaya pemenuhan keadilan bagi korban/penyintas mengingat selama pandemi kasus kekerasan makin bertambah.
  7. sistem ketahanan pangan di Indonesia menunjukkan hingga saat ini tidak sanggup menjawab ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
  8. menurut survei Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia (INFID) menyatakan bahwa aset empat orang terkaya di Indonesia setara dengan harta 100 juta orang termiskin
  9. pemaksaan Papua Barat untuk menjadi bagian dari Indonesia

Dalam rilisnya, ARB menilai tatanan yang berlangsung saat ini tidak bisa dipertahankan lagi. Rakyat membutuhkan sebuah tatanan masyarakat yang baru dan mampu menjadi jawaban atas ketimpangan di segala lini. Inilah yang menjadi latar belakang munculnya ide Dewan Rakyat. Dewan Rakyat merupakan dewan yang dipimpin dan diambil alih oleh rakyat itu sendiri. “Karena memang selama ini yang kita lihat mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar tidak mewakili rakyat,” kata Galih dari ARB. 

Pada aksi ini juga dilakukan simulasi Dewan Rakyat. Dalam simulasinya dipaparkan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat mulai dari konflik yang terjadi di Papua, penggusuran lahan dan konflik agraria di Parangkusumo, dan penggusuran di Desa Wadas untuk bahan material Bendungan Bener. “Jadi itu harus dari rakyat dan benar-benar suara rakyat tanpa adanya perwakilan. Tanpa adanya penambahan sesuatu dan juga pengurangan apa yang disampaikan rakyat itu sendiri,” ujar Azim, perwakilan warga Desa Wadas saat simulasi.

Galih mengatakan konsepsi untuk Dewan Rakyat sendiri sebenarnya sudah ada, tetapi masih perlu dikaji kembali. Berikut konsep yang ditawarkan oleh ARB; partisipasi langsung untuk mencapai konsensus, otonomi individu, horizontalisme, interelasi, Inklusi.

Reporter : Bella Rizky, Retno Puspito, Ahmad Rizky, Kevin A. Anandy

Editor : Ikrar Aruming Wilujeng

116 Total Views 2 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *