(20/02) – Ribuan demonstran yang turun ke jalan di berbagai kota pada 17 Februari 2025. Demonstrasi kali ini membawa tuntutan terhadap masalah yang ditimbulkan dalam 100 hari masa kerja presiden terpilih Prabowo Subianto, 13 masalah tersebut dianggap sebagai kegagalan pemerintah dalam mengelola negara. Aksi massa yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari ini dipicu oleh berbagai isu yang dianggap tidak memihak sama sekali pada kesejahteraan rakyat. Berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat menciptakan slogan “Indonesia Gelap”. Mahasiswa, rakyat, hingga aktivis menilai bahwa kebijakan pemerintah justru memperburuk kondisi Indonesia. Aksi demonstrasi ini menunjukkan keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah semakin meningkat. Dengan tekanan publik yang semakin besar, pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjawab berbagai permasalahan yang tengah dihadapi rakyat.

Apa saja 13 permasalahan tersebut? 

Hingga hari ini (20/02/25), demonstrasi masih berlangsung di berbagai kota, adapun 13  isu yang disuarakan para demonstran yaitu : 1) Adanya pendidikan gratis, ilmiah, demokratis serta pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan 2) Pencabutan Proyek Strategis Nasional (PSN). 3) Hapuskan multi fungsi ABRI. 4) Sahkan RUU Adat. 5) Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. 6) Evaluasi total program makan siang gratis. 7) Cairkan tunjangan kinerja dosen. 8) Mendesak Presiden Prabowo untuk menerbitkan Perppu tentang perampasan aset. 9) Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan. 10) Rombak Kabinet Merah Putih. 11) Tolak revisi Tata Tertib DPR. 12) Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kebebasan akademik. 13) Reformasi Kepolisian Republik Indonesia.

Tuntutan-tuntutan terhadap 13 isu ini mencerminkan kekhawatiran mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintah yang dianggap dapat merugikan masa depan pendidikan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Prasetyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara) mengimbau para mahasiswa untuk lebih jeli memahami kebijakan efisiensi anggaran. Sebagaimana jumpa pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pimpinan DPR pada Jumat (14/2/2025), tidak ada sama sekali efisiensi yang menyasar anggaran pendidikan. ”Bahwa tidak betul, tidak ada (efisiensi anggaran) yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP (Kartu Indonesia Pintar), kemudian beasiswa IPI (Institut Pendidikan Indonesia) itu tetap semua jalan. LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap semua jalan,” tegasnya.

Terlepas dari itu, ia menghargai aksi demonstrasi mahasiswa. Itu disebutnya sebagai kebebasan berekspresi. ”Tetapi, tolong sekali lagi, ya, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana, enggak ada Indonesia gelap gituloh. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimistis. Kita dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama, kan, gitu,” katanya.

Luhut mengatakan anak muda sebenarnya punya peluang bekerja di Indonesia. Ia mencontohkan 300 anak muda yang saat ini mengerjakan Government Technology alias Govtech. Karena itu, ia menilai orang yang menilai Indonesia gelap tidak tepat.

“Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana-sini,” katanya.

Di Yogyakarta, aksi demonstrasi dilakukan di kantor DPRD DI Yogyakarta. Aksi tunjuk rasa kali ini bertajuk “Jogja Memanggil”. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta melakukan demonstrasi  untuk menuntut isu yang dianggap tidak relevan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Para mahasiswa berkumpul di taman parkir Abu Bakar Ali dan berjalan menuju kantor DPRD DI Yogyakarta. Orasi dilakukan di depan gedung kantor DPRD DI Yogyakarta, aspirasi  yang disampaikan dalam demonstrasi ini adalah mahasiswa menuntut banyak persoalan dan salah satunya adalah terkait pemangkasan anggaran di berbagai sektor dan salah satunya adalah pemangkasan dana pendidikan serta  suruhan untuk meninjau kembali program MBG atau yang dikenal dengan makan siang gratis. Meskipun kebijakan terkait pemangkasan anggaran pendidikan sudah dibatalkan, namun efek yang dirasakan terkait pemangkasan anggaran yang dilakukan terhadap berbagai sektor lainnya masih tetap terasa.  Salah satu efek yang terasa dari adanya pemangkasan anggaran ini menyebabkan hambatan pada pelayanan publik. 

Pihak kepolisian mengirimkan personel untuk mengawal dan mengamankan jalannya aksi ini agar tetap tertib dan aman. Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran.

 

Narasi: Rifdah Hasna, Yasmine

Ilustrasi: Yohana, Abyan Nezar Emira, Asa Ramadhani