DEMOKRASI PERUT LAPAR

DEMOKRASI PERUT LAPAR

(Sumber foto: http://kebumennews.com/)

Oleh: Muhammad Irsan Rahadian

Bacaekon.com-Opini. Tinggal seumur jagung lagi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan. Tanggal 9 Desember 2015 menjadi momentum besar bagi masyarakat untuk memilih kepala daerahnya di seluruh provinsi di Indonesia. Ratusan calon kepala daerah telah bersiap-siap menghadapi senam jantung dan menunggu kepastian hasil dari Pilkada ini. Sebagian besar dari mereka jelas telah berkorban semaksimal mungkin dengan cara apapun agar dapat duduk nyaman dan manis di kursi nomor satu tingkat daerah.

Mungkin ada yang telah menjual rumah atau aset miliknya untuk melakukan kampanye, konvoi, membuat poster dan tetek-bengek lainnya sehingga dirinya dapat dikenal oleh masyarakat luas. Mungkin ada pula yang menjual peternakan kambing yang dipakai sebagai sumber kehidupannya hanya agar mereka dapat diketahui oleh masyarakat. Atau mungkin ada calon yang mempertaruhkan nyawanya dengan mengandalkan hutang ratusan hingga miliaran rupiah untuk meng”gol”kan dirinya sebagai kepala daerah. Bahkan kiranya ada pula calon kepala daerah yang secara insidental menjadi orang shaleh, baik hati, tidak sombong, dan penyayang dengan membagi-bagikan sembako gratis kepada warga supaya nantinya masyarakat memilih dia sebagai kepala daerah.

Memang momentum baik Pilkada, Pemilihan Umum (Pemilu), ataupun Pilihan Legislatif (Pileg) di lain sisi dapat menjadi parodi demokrasi yang membuat banyak orang tertawa, senang, gembira, duka, sedih, bahkan gila sekalipun. Mengapa demikian? Sebab saat ini, segala bentuk pemilihan umum tersebut bukan lagi dipakai sebagai instrumen untuk menjalankan nilai-nilai demokrasi, melainkan hanya sebagai panggung perebutan supremasi belaka. Tidak sedikit calon yang memakai cara-cara nista agar masyarakat dapat beramai-ramai mencoblos foto muka mereka di surat suara. Dari serangan fajar yang dilakukan bergerilya hingga pemberian dana bantuan sosial (bansos) yang digulirkan secara besar-besaran pun dilancarkan.

Kalau tak percaya, coba saja buka mbah google dan ketikkan kata kunci mengenai kasus praktik kecurangan Pemilu, Pilkada ataupun Pileg, setelah itu akan muncullah ratusan situs yang bakal menampilkan kata kunci apa yang kita cari. Atau jika kita membuka kembali lembaran koran dan media mainstream lainnya untuk tahun 2015 kebelakang, apa yang akan kita cari pun tak jauh berbeda. Banyaknya kasus di Indonesia seperti menunjukkan bahwa hal itu sudah menjadi budaya yang terpisahkan dalam sepak terjang perpolitikan di Indonesia selama ini.

Dalam situs berita Suara Pembaruan, www.sp.beritasatu.com, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa pada pemilihan anggota legislatif, 9 April 2014, terdapat 313 pelanggaran di 15 daerah di Indonesia. Jumlah itu terdiri atas beberapa jenis pelanggaran, di antaranya pemberian uang kepada pemilih sebanyak 104 temuan, pemberian barang 128 temuan, pemberian jasa 27 temuan, dan penggunaan sumber daya negara 54 temuan. Tidak menutup kemungkinan, pelanggaran-pelanggaran tersebut juga akan terjadi kembali pada Pilkada di tanggal 9 Desember 2015 kelak.

Makna pemilihan umum yang didasarkan atas dasar kesadaran invidu dan kejernihan hati nurani akhirnya berbelok menjadi atas dasar uang. Tak kita sadari, disorientasi makna pemilihan umum yang cukup masif ini telah berlangsung lama di negeri ini. Pilkada yang seharusnya dipakai untuk memilih kepala daerah yang layak dan bersih, seolah hilang dan masyarakat malah memilih calon kepala daerah yang berani memberi mereka suapan kepeng walau tak seberapa. Sehingga peran Pilkada yang digunakan sebagai representasi Demokrasi pun tak tersampaikan. Hal ini didukung dengan 28,6 juta masyarakat Indonesia yang masih hidup bergelantungan di bawah garis kemiskinan. Faktor perut kosong pun bisa jadi pemicu masyarakat untuk memilih siapa yang berani membayar mereka. Lha bagaimana dapat memilih atas dasar pikiran jernih kalau saja banyak masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya? Apa iya adil kita menuntut Pilkada bersih dari sogokan tapi sementara tak sedikit masyarakat Indonesia yang berpenghasilan per harinya dibawah 2 US Dollar?

Hidup segan mati tak mau pun mungkin menjadi slogan sehari-hari kebanyakan masyarakat Indonesia. Dari keadaan itu kita juga tak dapat menyalahkan sepenuhnya kepada para calon kepala daerah yang melakukan serangan fajar atau bagi-bagi amplop. Tumbuh suburnya penyuapan dan sogokan tak bisa serta-merta diberantas hanya dari permukaan saja. Ada akar masalah yang sebenarnya jauh lebih penting diselesaikan ketimbang memberantas praktik penyuapan selama Pilkada berlangsung. Di sela-sela lambatnya pembangunan Indonesia, Pilkada ini tak ayal dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama mutualisme di antara calon Kepala Daerah yang “nakal” dengan masyarakat miskin Indonesia. Mau tak mau, kalau memang pemerintah Indonesia berniat memberangus praktik serangan fajar yang terus menerus berlangsung, maka sebelum menuntut rakyat berpikir jernih, masalah perut rakyat itu lah yang harus terlebih dahulu diselesaikan.

1673 Total Views 1 Views Today

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *