Berita Yogyakarta

DEMO MAHASISWA DI YOGYAKARTA TUNTUT PENCABUTAN UU CIPTA KERJA

Foto: Hanan Afif Wirawan

Narasi: Alifia Kusumaningtyas

Bacaekon – Mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi Yogyakarta Menggugat (AYM) melakukan aksi demonstrasi pada Senin (03/04) di depan gedung halaman DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Massa mulai menuju gedung DPRD DIY pukul 13.45 WIB dengan titik kumpul di Parkiran Abu Bakar Ali, Malioboro. 

Aksi demo yang dilakukan oleh aliansi ini menuntut pencabutan UU Cipta Kerja karena dianggap pengesahaan kebijakan ini tidak melibatkan masyarakat dan masih memuat pasal-pasal yang tidak berpihak kepada masyarakat. Selain tuntutan atas pencabutan UU Cipta Kerja, AYM juga menjelaskan tiga tuntutan lain yang dianggap merugikan orang banyak. Tiga tuntutan tersebut, antara lain: 

  1. Cabut UU Cipta Kerja
  2. Tolak Penundaan Pemilu
  3. Gratiskan Pendidikan di DIY dan Tolak Komersialisasi Kapitalisasi Pendidikan 

Sejak awal, UU Cipta Kerja ini diwarnai berbagai macam penolakan karena isinya dianggap merugikan banyak pekerja dan buruh. Namun, kemudian pemerintah menerbitkan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Mereka merasa hak-hak para buruh atau pekerja dicabut dan malah menghidupkan oligarki di Indonesia. Lalu, tuntutan poin ke 2 mengenai penolakan penundaan pemilu, hal ini bermula dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada tanggal 2 Maret 2023, mengeluarkan putusan yang memenangkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA) terhadap tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak lolos verifikasi administrasi sebagai peserta pemilu. Kemudian tuntutan poin ke 3 mengenai gratiskan pendidikan di DIY dan membebaskan pendidikan dari komersialisasi yang memberatkan banyak siswa. 

Penyampaian aspirasi dari setiap aliansi dilakukan di atas mobil pickup yang bertujuan agar semua pendemo dapat mendengar orasi-orasi yang dikemukakan oleh perwakilan dari BEM yang hadir dalam aksi demonstrasi. Pelaksanaan demo kali ini sempat diwarnai dengan situasi yang sedikit memanas, terdapat beberapa orang yang berusaha memprovokasi dengan melakukan aksi menurunkan bendera merah putih menjadi setengah tiang, yang kemudian ditegur oleh petugas. Terjadi perdebatan selama beberapa menit antara pendemo dan petugas keamanan, tetapi pada akhirnya situasi tersebut dapat dikendalikan. Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana sempat keluar untuk menemui peserta aksi, namun mereka lebih menginginkan kehadiran ketua DPRD DIY menghadapi para demonstran. Menjelang sore hari, dikarenakan tidak adanya kehadiran Ketua DPRD DIY, pendemo akhirnya memasuki gedung DPRD DIY dan kembali melanjutkan penyampaian aspirasi di dalam gedung. 

Daffa, perwakilan dari BEM KM UGM memaparkan bahwa aksi demo ini dilakukan karena adanya keresahan dari masyarakat atas pengesahan UU Ciptaker yang terkesan terburu-buru dan tidak melibatkan partisipasi publik sama sekali. Padahal, partisipasi publik seperti para akademisi seperti dosen, mahasiswa, peneliti, terlebih para pekerja dan buruh yang merasakan langsung akibatnya sangat penting untuk didengar suaranya. Namun, DPR malah mengesahkan UU Ciptaker tersebut tanpa melibatkan aspirasi masyarakat. 

“DPR sendiri meludahi keputusan dari MK. Dalam hal ini, menurut MK perppu ciptaker itu sendiri tidak layak. Tetapi, dari DPR langsung disahkan tanpa adanya partisipasi publik,” ungkapnya.

Daffa selanjutnya memaparkan tentang poin kedua dan ketiga dari tuntutan, yaitu penolakan penundaan pemilu serta gratiskan pendidikan di DIY dan tolak komersialisasi kapitalisasi pendidikan. Ia menyebutkan bahwa penundaan pemilu dapat menyebabkan banyak hal tidak hanya secara demokratis yang cacat pemerintahan, tetapi juga masyarakat ikut merasakan dampaknya. Hal ini bisa menjadi medium penguasa untuk memperlancar aksi oligarki. 

Tentang tuntutan pendidikan gratis di DIY, pendemo mengharapkan bahwa pendidikan di Yogyakarta mulai dari SD hingga SMA digratiskan karena DIY memiliki dana istimewa yang cukup besar. Perwakilan dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) juga menyetujui pemaparan ini. “Ya, semua pendidikan harus digratiskan,” ujarnya.

Harapan dari pendemo itu sendiri yaitu dapat membantu menyuarakan bahwasannya UU Ciptaker merupakan UU yang tidak sehat dan menindas masyarakat khususnya buruh dan pekerja. Semoga aspirasi ini bisa didengar lalu disampaikan ke DPR pusat bahwa DIY tidak menyetujui UU Ciptaker ini.

Reporter: Amanda, Alif, Chasil, Tyas, Hanan, Agung

Editor: Nur’Alif Nafilah

564 Total Views 3 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *