Berita Ekonomi

Cryptocurrency, Alat Tukar atau Komoditi?

Foto : Kevin Ahmad Anandy

Narasi : Mujahid Hamzah K. dan Sri Tina Sabilla

Bacaekon.com-Investasi di telinga masyarakat sudah menjadi sesuatu yang menyenangkan jika dibicarakan. Peminat investasi semakin banyak dari waktu ke waktu. Seiring dengan bertambahnya peminat investasi bertambah pula jenis-jenis investasi. Banyak jenis investasi yang menyesuaikan teknologi sesuai perkembangannya. Salah satunya yang sering diperbincangkan adalah cryptocurrency.

Cryptocurrency merupakan sebuah teknologi yang berbasis blockchain yang sering digunakan sebagai mata uang digital (Bhiantara, 2018). Di mana dalam pengaplikasiannya terdesentralisasi dengan menggunakan teknologi enkripsi.

Secara global cryptocurrency memiliki dua kegunaan. Teguh Kurniawan Harmanda, Ketua Asosiasi Aset Kripto di Indonesia, menuturkan cryptocurrency dimunculkan sebagai alat perdagangan untuk investasi dan sebagai alat tukar.

Meskipun memiliki dua kegunaan, cryptocurrency di Indonesia sedikit berbeda. “Ada negara yang menggunakan crypto sebagai mata uang tapi tidak dilakukan di Indonesia. Di Indonesia crypto itu sebagai aset digital. “ ujar Teguh.

Pada umumnya negara kita menganggap bahwa cryptocurrency adalah sebagai suatu komoditas yang layak diperdagangkan di bursa Indonesia. Dengan hal ini cryptocurrency bisa dikatakan sebagai instrumen investasi.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Bappebti No. 5 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Cryptocurrency sebagai investasi tidak serta merta menjanjikan keuntungan banyak dan pasti. Melakukan investasi crypto tetaplah harus memiliki bekal. “Jika kita berniat untuk melakukan investasi, sebelum melakukan investasi aset crypto kita harus mencari tahu terlebih dahulu mengenai aset crypto yang akan diperjualbelikan,” jelas Teguh.

Lantas, bagaimana hukum halal dan haram dari cryptocurrency di Indonesia? MUI sendiri masih belum memberikan fatwa resmi terhadap cryptocurrency mengenai boleh tidaknya penggunaan sebagai komoditi ataupun mata uang. Namun lewat beberapa diskusi DSN MUI telah memberikan beberapa pendapatnya. Adapun melalui Diskusi Ekonomi Islam Strategi dan Kebijakan “Peluang Investasi Halal Cryptocurrency”, Yulizar Djamaluddin Sanrego, Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), menuturkan ada dua kata kunci dalam pandangan fiqih. Satu adalah means of payment. Kedua adalah komoditi. Sehingga dalam menentukan hukum cryptocurrency didasari pada dua kata kunci tersebut.

Dalam pengertian sebagai means of payment atau alat tukar, cryptocurrency dimungkinkan sebagai alat tukar (uang). Pemahaman tentang hukum uang dalam Islam adalah diterima secara khalayak dan harus diakui oleh otoritas yang berjalan. Oleh karena itu, cryptocurrency berpotensi menjadi sebuah alat tukar.

Sedangkan cryptocurrency dalam pengertian komoditi, aset digital, tidak diperbolehkan. Komoditi dalam Islam adalah sesuatu yang ingin dimiliki dan bernilai. Dapat dimanfaatkan nilainya bahkan sampai nilainya mencapai titik terendahnya. “Ketika harga BTC rontok, yang tersisa dari cryptocurrency hanya kode hasil menang puzzle. Sementara ikan cupang paling tidak ada atsar (sisa atau bekas) manfaat yang masih bisa dinikmati.” tutur Yulizar.

Pendapat awal DSN MUI menjelaskan bahwa cryptocurrency adalah Bai’ Sharf. “Jika cryptocurrency dihukumi sebagai alat tukar, maka berlaku hukum bay’ sharf,” jelas Yulizar. Bay’ Sharf berarti tidak diperbolehkan untuk berperan ganda, sebagai alat tukar sekaligus instrumen investasi. Namun Yulizar menegaskan bahwa ini belum menjadi fatwa. “Ini juga baru kesimpulan awal, artinya masih dibuka untuk didiskusikan dan juga bukan final opini sikap hukum DSN,” ungkapnya.

Kesimpulan DSN MUI sangat bertolak dengan pemahaman hukum para praktisi dan juga secara hukum kenegaraan. Di mana justru cryptocurrency tidak bisa menjadi sebuah alat tukar resmi di Indonesia karena menurut surat edaran Bank Indonesia No. 20/4/Dkom tentang virtual currency, bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Fatwa resmi MUI menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu para praktisi cryptocurrency. Terlebih lagi mayoritas masyarakat di Indonesia adalah muslim.

*Penulis adalah magang LPM Ekonomika

Reporter: Mujahid Hamzah K. dan Sri Tina S. 

Editor : Retno Puspito Sari

179 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *