Berita Kampus

Buntut Panjang Transparansi KPU Berujung Gugatan

Ilustrasi : Tinezia Hairunisya

Narasi : Ikrar Aruming Wilujeng

Bacaekon.com-Pada 20 Januari 2021 tempo hari, reporter LPM Ekonomika menerima Surat Keputusan (SK) Sidang Ajudikasi Nomor 1 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas (Panwasla) Pemilihan Wakil Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (Pemilwa KM UII). SK tersebut ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2021 oleh Renaldo Herdiantoro, Ketua Panwasla.

SK tersebut memuat gugatan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemilwa KM UII yang dinyatakan melakukan pelanggaran administratif, dilaporkan oleh Muhammad Helmi (17410466) dan Kinas Putra Ariska (17410574). Keduanya merupakan perwakilan dari total >10 orang pelapor, yang diketahui salah satunya adalah Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UII (DPM FH UII), Deris Destias. Seluruh pelapor ini mengatasnamakan sebagai mahasiswa FH UII.

Dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa (PKM) Nomor 2 tentang Pemilihan Wakil Mahasiswa tahun 2018, setiap kegiatan yang diadakan KPU haruslah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Namun dalam pelaksanaannya, KPU tidak menerbitkan PKPU tersebut. Di samping itu, ketua KPU juga tidak menerbitkan SK untuk mengesahkan kegiatannya.

Ketika ditelusuri kembali, KPU telah menerbitkan PKPU nomor 1 tentang Tata Tertib KPU KM UII.  Menurut Renaldo Herdiantoro, Ketua Panwasla, seharusnya PKPU ini disahkan sebelum proses pendaftaran, yakni 25 Desember 2020. Namun KPU baru mengesahkannya pada tanggal 4 Januari 2021. Pun PKPU tersebut tertulis dengan nomenklatur yang salah, yakni 2019, yang seharusnya 2020. Hal ini juga dinilai Deris sebagai kesalahan fatal. Ia mempertanyakan pelaksanaan Pemilwa selama ini mengacu pada aturan yang mana. Dengan beberapa catatan itulah menurutnya PKPU tersebut tidak sah secara hukum.

“Kalau misalkan PKPU ini tidak sah secara hukum, berarti setiap penyelenggaraan KPU ini mulai dari sosialisasi, pendaftaran, dan verifikasi berkas, itu semua adalah batal demi hukum. Karena tidak ada legal standing yang jelas untuk menyelenggarakan pemilwa KM UII,” ucap Deris, di pertemuan daring pada tanggal 22 Januari 2021, sekitar pukul 23.00 WIB.

Satu hal yang cukup menjadi perhatian, merespon kurangnya kuota calon wakil mahasiswa di 3 fakultas, yakni FH, FMIPA, dan FTI, KPU memperpanjang masa pendaftaran untuk tiga fakultas tersebut. “Pun juga ada kesepakatan perpanjangan pendaftaran, sekali lagi, bahwa namanya perpanjangan pendaftaran itu diharuskan menggunakan SK Ketua KPU,” ucap Deris. Di samping itu, perpanjangan masa pendaftaran tidak dipublikasikan secara masif di media milik KPU. “KPU ini sudah saya telepon waktu mereka menolak untuk memberikan transparansi di Instagram Pemilwa, karena mereka merasa kalo dibuka untuk tiga fakultas, pendaftaran harusnya dibuka secara keseluruhan. Namun kalau saya berpandangan beda, karena memang di PKM itu juga dijelaskan ketika memang tidak memenuhi kuota, pendaftaran itu bisa diperpanjang oleh KPU dengan asas transparansi,” ucap Renaldo.

Menurut Renaldo, dari hasil wawancara pada 21 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, dirinya mengklaim bahwa telah menyadari pelanggaran administratif yang dilakukan KPU sejak tanggal 25 Desember 2020. Lalu sebelum dilaksanakannya sidang pada tanggal 14 Januari 2021, dirinya telah berkomunikasi secara aktif dengan para penggugat dari FH mengenai pelanggaran administratif ini. “Saya sendiri juga selalu menunggu kawan-kawan FH untuk mengisi form aduan itu karena memang kami bergerak dari temuan dan aduan,” ucap Renaldo.

Atas gugatan dan keputusan yang dilayangkan, Afrigh Alaina, Ketua KPU, sekaligus Komisi 1 DPM UII dan anggota Badan Legislatif (Baleg), mengamini bahwa pelanggaran administrasi tersebut benar dilakukannya. Bisa demikian karena dirinya menunggu PKM yang baru. Ia tidak mengetahui bahwa Pemilwa tahun ini mengacu pada PKM No. 2 Tahun 2018. “Jadi kemarin juga sadar bahwa kurang berkoordinasi juga dengan DPM UII. Dalam artian dalam PKM Pemilwa yang baru itu,” ucap Afrigh.

Ikhwal ketidaktahuannya tentang penggunaan PKM yang mana, Afrigh juga telah berkoordinasi dengan ketua Baleg, Sabit Aqdama. Afrigh terlambat mengetahui informasi bahwa Pemilwa tahun ini mengacu pada PKM No.2 tahun 2018. ““Terus bagaimana?” ku bilang gitu kan, terus nanti paling ada yang mengoreksi. Dan benar, kami dapat koreksi dari gugatan di Panwasla itu. Dan kami pun sadar bahwa itu kesalahan kami dalam koordinasi dengan Tim Baleg,” ucap Afrigh, memaparkan percakapannya dengan Sabit.

Dalam Sidang Ajudikasi diputuskan bahwa “memerintah KPU KM UII tahun 2020 untuk mengulang seluruh rangkaian Pemilwa KM UII 2020 dengan catatan calon legislatif yang sudah terdaftar akan otomatis terdaftar sampai dengan adanya peraturan hukum yang berlaku secara jelas, dan tidak melanggar PKM UII dan PDKM UII.”

“Kami akan sosialisasi, untuk tanggalnya kami masih membahas, masih belum kami paparkan. Dan kami juga akan membahas timeline yang baru dan semua kendala yang ada di Pemilwa akan kami sampaikan di sosialisasi nantinya,” ucap Afrigh.

Sejak ditetapkannya SK Sidang Adjudikasi pada 17 Januari 2021, sampai saat berita ini terbit, SK Sidang Ajudikasi belum disampaikan secara langsung kepada publik, baik oleh KPU maupun Panwasla. Menurut Afrigh, KPU akan memaparkan SK tersebut saat sosialisasi pada Senin (25/01). Sedangkan menurut Renaldo terdapat masalah pada akun Instagram Panwasla sehingga belum dapat mempublikasikan SK Sidang Ajudikasi Nomor 1. “Dalam hal publikasi, itu memang masih jadi kekurangan kami. Akan segera kami publikasikan nanti,” ucap Renaldo.

“Kami menunggu KPU untuk mensosialisasikan kembali Pemilwa yang secara terbuka. Bahkan hasil putusan Panwasla sampai saat ini nggak di-share, nggak di-publish, itu yang saya pertanyakan. Hasil putusan itu harus dipublikasikan kepada mahasiswa secara umum. Tapi nyatanya tidak sampai sekarang. Kami menunggu KPU untuk meluruskan segala jenis peraturan yang bertentangan dengan PKM tadi,” tutup Deris.

*LPM Ekonomika menerima SK Sidang Adjudikasi Nomor 01/KPTS/PANWASLA/I/2021 pada tanggal 20 Januari 2021 dari pihak yang tidak dapat disebutkan namanya

Reporter : Ikrar Aruming Wilujeng, Khairul Raziq, Retno Puspito Sari

Editor : Retno Puspito Sari 

295 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *