Opini

Urgensi Pemblokiran Sejumlah Situs oleh Kominfo

Foto : Hanan Afif Wirawan

Narasi : Alifia Kusumaningtyas

Bacaekon – Isu pemblokiran yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yaitu dengan memblokir sejumlah platform per 30 Juli 2022. Adapun platform yang diblokir mulai dari Steam, CS GO, Epic Games, DOTA, Origin, dan Paypal. Pemblokiran dilakukan karena mereka belum mendaftarkan diri pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) per tanggal 29 Juli 2022. Alasan adanya pemblokiran tersebut karena tidak terdaftar dalam PSE untuk melindungi data pribadi pengguna agar aman. 

Akan tetapi, kebijakan PSE sendiri malah melanggar kebijakan privasi dari platform tersebut. Dalam kebijakan privasi dari steam, DOTA, CS GO, mereka tidak akan memberikan data kepada pihak lain kecuali untuk tujuan bisnis seperti untuk google analytics. Pengguna data pribadi akan digunakan sesuai dengan kebijakan privasi yang hanya diperlukan untuk melakukan layanan pada pelanggan. Selain itu pihak yang mendapatkan hak akses dalam kebijakan privasi adalah pengguna platform itu sendiri. Jika mereka menyebarkan data pribadi pengguna ke kominfo, tentu itu bukan untuk alasan bisnis. Maka dari itu, kominfo juga merupakan pihak ketiga dimana mereka bukan merupakan pengguna pribadi platform tersebut. 

Lalu dari sisi paypal,  mereka tidak menjual data pribadi atau membagikan data pribadi terhadap pihak ketiga untuk tujuan pemasaran terhadap mereka sendiri. Paypal hanya akan membagikan data pribadi dengan pihak yang sah sesuai dengan peraturan privasi mereka. Maka dari itu, ketika platform digital mendaftar ke PSE, mereka wajib untuk menyerahkan data dari para penggunanya kepada kominfo. Sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran kebijakan privasi mereka sendiri dengan menyerahkan data pihak ketiga yang tujuannya tidak sesuai dengan aturan. 

Sebenarnya, tujuan penyerahan data pengguna kepada kominfo supaya tidak terjadinya penipuan. Tetapi, di pihak kominfo sendiri malah mendatangkan keraguan. Keraguan itu datang karena pada tahun 2021 kemarin, sebanyak 270 juta lebih data warga negara Indonesia bocor dan dan dijual. Berarti kominfo ini masih belum mampu untuk mengamankan data pengguna dari warga negara Indonesia.

Sehingga menyebabkan banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari pemblokiran sejumlah platform. Masyarakat freelancer yang mendapatkan pendapatan mereka lewat paypal paling merasakan dampak pemblokiran tersebut. Akibatnya mereka kehilangan uang yang disimpan di paypal. Selain itu, pemblokiran paypal akan membuat biaya transfer ke luar negeri menjadi lebih mahal karena dilakukan melalui rekening bank. Fenomena ini dapat menyebabkan orang-orang yang biasanya sering belanja di luar negeri akan mengalami kesulitan. Selain itu, dunia esports dirugikan sebab game online seperti DOTA tidak dapat dimainkan dengan menggunakan VPN yang dapat  mengakibatkan  putusnya koneksi. 

Polemik pemblokiran yang dilakukan Kominfo juga mengganggu pajak negara. Tidak kita pungkiri bahwa Kementerian keuangan (Kemenkeu) memberikan tanggapan dengan berharap tindakan yang dilakukan oleh kominfo tidak mengganggu penerimaan pajak. Karena dari platform game steam, DOTA, dan CS GO ada pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam penggunaan platformnya. Untuk transaksi  dapat dilakukan melalui prosedur dan perangkat elektronik. Jika platform game tersebut diblokir, negara harus siap kehilangan pajak yang cukup besar mengingat pengguna dari platform game ini cukup banyak dan pastinya pemasukan negara berkurang. 

Disisi lain pemblokiran memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat. Mengapa platform-platform yang diblokir merupakan platform yang legal. Sementara situs judi online, situs porno, dan pinjaman online yang tidak ilegal masih banyak dibiarkan begitu saja. Bahkan ada beberapa yang lolos dalam daftar PSE. Hal ini, menimbulkan pertanyaan apa urgensi dari kominfo dengan kebijakan PSE, pada situs-situs ilegal banyak yang lolos padahal mendatangkan banyak kerugian. Kominfo juga seharusnya concern akan hal ini karena banyak masyarakat yang telah kecanduan dan dirugikan oleh situs-situs tersebut. 

Tidak hanya itu, masyarakat juga mempertanyakan maksud dari kominfo melakukan pemblokiran terhadap sejumlah situs penting tersebut. Adakah situs dalam negeri yang serupa kegunaannya  karena sampai saat ini belum ada suatu aplikasi dalam negeri yang serupa dengan situs-situs tersebut. 

Sehingga perlu kita ketahui, kebijakan PSE pada kominfo ini memang baik tujuannya, supaya melindungi para pengguna dalam menggunakan platform layanan digital. Namun, tentunya harus dibarengi dengan penguatan keamanan data oleh kominfo, karena akan menimbulkan masalah pada platform yang belum mendaftarkan PSE. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan platform-platform tersebut agar tidak menjadi masalah. 

Demikian koordinasi dan komunikasi yang baik oleh kominfo dilakukan agar tidak muncul masalah baru seperti mengganggu penerimaan pajak yang telah disebutkan diatas. Dengan ini, kominfo dapat berkoordinasi dengan kemenkeu atas masalah PSE dan PPN PMSE. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menyebutkan bahwa dengan adanya PSE maka pihaknya bisa memanfaatkan untuk melakukan perluasan badan usaha yang memungut pajak digital. Maka, adanya koordinasi yang baik antar berbagai pihak akan lebih mudah untuk menjalankan kebijakan. 

Reporter : Alifia

Editor : Sri Tina Sabilla

*Penulis adalah magang LPM Ekonomika

127 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *