Berita Yogyakarta

Aksi KM UII tentang RKUHP Merenggut Kebebasan

Foto: Wira Anantama P.

Narasi: Mujahid Hamzah K.

Bacaekon – Pada Rabu (6/7) telah terjadi aksi bertajuk RKUHP Merenggut Kebebasan yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa Jogja, Solo, dan Semarang. Aksi dilakukan di depan gedung DPRD DIY, tepatnya di halaman bagian depan. Massa aksi berkumpul pada pukul 10 pagi dan berjalan dari parkiran Abu Bakar Ali menuju gedung DPRD DIY. Aliansi massa aksi ini terdiri dari BEM Seluruh Indonesia (SI), BEM Nusantara, BEM Pesantren Se-Indonesia, dan aliansi-aliansi rakyat. 

Polemik dimulai pada tanggal 25 Mei lalu, setelah terjadinya rapat Komisi III DPR RI yang membahas tentang kelanjutan dari RKUHP. Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa RKUHP dapat diselesaikan dan disahkan pada bulan Juli. Menjadi masalah ketika dibahas kembali 14 isu krusial. Salah satu dari 14 poin tersebut yang paling menjadi sorotan adalah Pasal 240 dan 241 (pada versi 2019) yang membahas tentang tindak penghinaan terhadap pemerintah. Ditambah dengan masalah draft RKUHP yang dianggap tidak transparan padahal akan segera disahkan.

Berbagai permasalahan tersebut membuat aliansi mahasiswa Jogja, Solo, dan Semarang melaksanakan sebuah aksi untuk menyerukan bahwa RKUHP ini bermasalah. Salah satu dari aliansi tersebut adalah Keluarga Mahasiswa UII (KM UII) yang juga menyiapkan beberapa poin aksi untuk disampaikan kepada DPRD. Menurut Jihaddul Akbar, koordinator lapangan aksi dari UII, ada 4 poin yang dibawa oleh KM UII pada aksi kali ini: 

  1. Transparansi Perumusan RKUHP
  2. Pelibatan Publik dalam Rumusan RKUHP
  3. Selamatkan TPA Piyungan
  4. Komersialisasi dan Kapitalisasi Pendidikan

Mengenai penjelasan 4 poin tersebut Akbar membaginya menjadi 2 fokus. Hal tersebut adalah tuntutan utama yang menjadi problem pokok sekaligus jadi tajuk dari aksi ini dan yang kedua adalah tuntutan regional. Tuntutan utama aksi ini ada pada poin pertama dan kedua. Sementara poin ketiga dan keempat adalah tuntutan regional yang dimasukkan dengan pertimbagan bahwa ini adalah masalah.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa pemicu aksi ini dilakukan adalah panjangnya polemik mengenai RKUHP. Ketua LEM UII, Rizky Hendrawan menjelaskan bahwa pasal (240 dan 241) yang bermasalah itu adalah cara pemerintah membungkam suara dari bawah, suara dari masyarakat itu sendiri. Menurutnya pasal ini terlalu karet karena tidak ada ketentuan pasti bagaimana menghina dan kritik dibedakan. “Pasal ini bersifat karet atau multitafsir. Bahayanya, suatu hal yang menurut kita tidak menghina dapat digugat dengan pasal ini. Pasal penghinaan terhadap pemerintah ini membuat ketakutan para mahasiswa maupun masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya,” ujar Rizky pada wawancara saat aksi berlangsung. 

Namun, Wamenkumham bersikukuh untuk tetap meneruskan pasal tersebut. Menurutnya yang salah bukan pasalnya, tetapi pemahaman orang-orang yang tidak bisa membedakan menghina dan kritik. “Itu orang yang sesat secara berpikir, dia tidak bisa membedakan antara kritik dan penghinaan. Yang dilarang itu penghinaan, bukan kritik. Perlu dibaca bahwa mengkritik itu tidak boleh dipidana. Karena ada pasalnya. Jadi yang mengatakan bahwa penghinaan sama dengan kritik itu mereka sesat pikir yang tidak membaca,” kata Edward Hiariej melansir dari tirto.id. Oleh karena itu, pasal penghinaan ini tidak akan dihapuskan dan akan tetap diteruskan. Jika ada yang tidak setuju maka dipersilahkan untuk mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Tidak akan kami hapus. Intinya kami begini, kami tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Jadi kalau nggak setuju pintu MK terbuka lebar,” tambahnya. 

Selanjutnya untuk transparansi draft dari RKUHP ini juga menjadi permasalahan. Dikarenakan waktu yang semakin dekat untuk disahkan, tetapi draft terhadap perubahannya masih belum dipublikasikan ke umum. Sehingga membuat masyarakat khawatir mengenai pasal-pasal yang diubah, tetapi tidak tahu perubahannya apa saja. Ijlal Anasir, Wakil DPM UII mengatakan bahwa mereka tidak menolak adanya RKUHP ini, tetapi adanya ketidaktransparan mengenai draft RKUHP membuat khawatir. Belum ada naskah atau publikasi resmi dari pemerintah, sehingga yang kita dapatkan hanyalah bocoran dari dalam yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Draft RKUHP sendiri yang sudah dipublikasikan adalah draft versi tahun 2019 (versi lama).

Ade Irfan dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyampaikan bahwa masalah transparansi ini karena pemerintah sedang memperbaiki naskah RKUHP. Dia meminta untuk jangan berburuk sangka dulu karena semuanya masih dalam perumusan agar menjadi yang terbaik. “Jangan suudzon dululah. Enggak boleh suudzon, menuduh, memfitnah. Belum apa-apa kita sudah suudzon. Semua kan harus dibuat lebih bagus,” ucapnya melalui cnnindonesia.com

Berikutnya ada tuntutan teritorial mengenai permasalahan di TPA Piyungan. Dilansir dari merdeka.com, pada Mei kemarin terjadi blokade jalan menuju tempat pembuangan di Piyungan. Ini dilakukan oleh warga sebagai bentuk protes agar mereka bisa beraudiensi dengan Gubernur DIY, Sri Sultan HB IX. Hal ini  dikarenakan volume di TPA ini sudah penuh membuat warga di sekitar menjadi terganggu dengan jumlh sampah yang melebihi batas. Pada akhirnya Sultan menjawab bahwa akan ada tempat baru, sehingga TPA Piyungan ini tidak semakin parah. 

Dalam aksi ini, KM UII menaruh poin tentang TPA Piyungan karena juga sedang ikut membantu warga-warga di sana agar bisa tetap bertahan sambil menunggu tempat pembuangan yang baru jadi. Akbar, korlap aksi UII menambahkan,”Untuk TPA itu memang kita dari UII ingin mengawal sampai tuntas untuk membantu rakyat di sana. Karena kita takutnya itu di sana sudah parah sekali. Dampak-dampaknya itu sudah kelihatan. Takutnya itu meledak gas metana.”

Tuntutan yang terakhir adalah tentang pendidikan. Pada aksi ini tuntutan tersebut yaitu menolak segala bentuk kebijakan yang berorientasi dengan komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan. Tuntutan ini dibawa karena masih banyak yang memiliki keluhan mengenai pendidikan mereka. “Pendidikan sendiri pastinya kita mahasiswa UII juga terkena dampak dari itu. Beberapa dari teman fakultas juga menyampaikan kalo ada keluhan masalah pendidikan,” ucap Akbar.

Kelanjutan dari aksi ini sendiri masih tergantung pada tanggapan pemerintah mengenai tuntutan-tuntutan yang disampaikan. Jika keseluruhan tuntutan ditanggapi dengan baik, maka tidak akan ada kelanjutan aksi kedepannya. Namun, jika ada salah satu yang tidak ditanggapi terutama tentang RKUHP maka aksi akan diteruskan bahkan hingga sampai ke MK. “Kita tunggu hasil dari DPRD ini yang memberikan tuntutan kita ke Pemerintah Indonesia. Insyaallah kita kawal ini sampai ke Mahkamah Agung,” tutup Akbar.

Reporter: Tama dan Khalid

Editor: Salwa Nida’ul Mufidah

214 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *