AKANKAH TAX AMNESTY DAN TARGETNYA TERCAPAI?

AKANKAH TAX AMNESTY DAN TARGETNYA TERCAPAI?

(Sumber Foto : waspada.co.id)

Oleh: Pradita Maharani Hayuningtyas

Bacaekon.com-Opini. Pada akhir Juni 2016 lalu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Walaupun banyak dari berbagai pihak yang mengkritik undang-undang ini, karena dinilai hanya akan menguntungkan pengemplang pajak semata. Terlepas dari banyaknya kritik dan kekhawatiran, pemerintah secara resmi akan menjalankan Tax Amnesty mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017.

Menurut Direktorat  Jendral Pajak,  Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak (WP). Pengampunan tersebut  meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Lewat cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan, yakni uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Pemerintah pun tidak main-main dalam memberlakukan dan menjalakan Undang-Undang Tax Amnsety ini, Pemerintah telah menargetkan akan mendapat penerimaan dana dari pengampunan pajak ini sebesar Rp 165 T. Dana Rp 165 T ini didapat dari perhitungan aset yang dimiliki Indonesia di luar negeri yang telah diumumkan yakni sekitar Rp 3.500 Triliun–Rp 4.000 Triliun. Jika mengacu kepada besaran tarif tebusan deklarasi aset kekayaan sebesar 2%, 4%, dan 6% dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty, yang rata-ratanya 4%, maka potensi penerimaan negara sebesar Rp 160 triliun (Sumber: katadata.com pada Senin 23 Mei 2016). Pemerintah telah menargetkan angka tersebut dan dengan keyakinan akan mencapai target tersebut, ditambah lagi dengan pergantian Menteri Keuangan sekarang yaitu Sri Mulyani. Banyak asumsi yang mengatakan bahwa target Pengampunan Pajak ini akan tercapai.

            Kebijakan Tax Amnesty sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Demikian juga kebijakan lain yang serupa berupa Sunset Policy, yakni kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang telah dilakukan pada tahun 2008 dan hanya berlaku pada tahun itu. Sejak program Sunset Policy diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP  bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya 17,16 juta (data Direktorat Jendral Pajak 2010 kuartal 1).

            Adanya Tax Amnesty ini, memberikan peluang bagi mereka yang belum memiliki NPWP untuk kemudian memiliki NPWP dan langsung membayar sehingga catatan pajaknya mulai tercatat dengan clear dan tidak dengan catatan masalah di masa lalu lagi. Memang tidak bisa dipungkiri adanya Tax Amnesty ini  juga tidak terlepas dari kepentingan asing. Adanya Tax Amnesty apalagi ditambah dengan banyak repatriasi, yaitu menanamkan harta yang diungkapkan dalam program penghapusan pajak ke dalam instrumen investasi yang telah ditentukan  maka beberapa negara yang selama ini diuntungkan dengan adanya uang Indonesia di luar negeri akan mengalami kerugian atau mendapat dampak negatif dari Tax Amnesty.
Namun beberapa Ekonom seperti Faisal Basri dan Ichsannudin Norsy pesisimis target Rp165 Trilliun Pengampunan Pajak ini sulit tercapai dikarenakan berbagai faktor. Menurut Ichsan, beberapa hal harus digarisbawahi soal UU Pengampunan Pajak ni. Pertama, jenis kejahatan diampuni. Ini untuk mengetahui jenis kejahatan pajak dan wajib pajaknya. Kedua, berapa besar pajak­nya dan berapa besar tarifnya. Bagaimana mekanisme perhitungannya dan sudah berapa lama kejahatan pajak itu dilaksanakan. Ketiga, se­gala jenis kejahatan pajak disamakan tarifnya. Keempat, apakah peng­am­punan pajak ini tidak ber­tentangan dengan rasa keadilan masyarakat kecil yang patuh bayar pajak. Kelima, ke mana dana masuk ditem­pat­kan. Berapa perbandingan perolehannya dengan bia­ya moneter. Jika target tak tercapai bagaimana mengatasinya. (Sumber: m.Suarakarya.id pada Kamis, 16 Juni 2016)

Bagaimanapun semua itu hanyalah  asumsi terlepas akankah target Tax Amnesty akan tercapai atau tidak, kita akan melihatnya nanti. Mungkin kebijakan Tax Amnesty barulah berjalan dan butuh waktu untuk pembuktiannya. Ditambah lagi antusiasme warga yang lumayan besar terhadap Tax Amnesty. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya respon positif dari masyarakat target Tax Amnesty akan benar-benar tecapai nantinya.
Sementara itu baru-baru ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat uang tebusan terbesar berasal dari WP Orang Pribadi (OP) Non UMKM sebesar Rp77 miliar atau 78 persen dari total uang tebusan. Kemudian WP Badan Non UMKM sebesar Rp18,9 miliar (19 persen), WP OP UMKM sebesar Rp2,21 miliar, dan WP Badan UMKM sebesar Rp328 juta pada 1 Agustus 2016. Jumlah ini didapat dari sebanyak 464 Wajib Pajak (WP) telah mendaftar Tax Amnesty dengan total nilai harta yang dilaporkan sebesar Rp4,46 triliun dengan realisasi uang tebusan baru mencapai Rp98,43 miliar atau 5,96 persen dari target uang tebusan Rp165 triliun. (Sumber : bengkelukm.com)
Sebagai masyarakat yang mungkin tidak merasakan dampak Tax Amnesty ini secara langsung, hanya bisa berharap agar oknum pejabat yang terlibat dan menangani Tax Amnesty ini benar-benar sesuai serta tidak ada permainan ataupun monopoli di belakangnya. Semata hanya ingin membuat negara dan pendapatan negara bertambah serta mewujudkan negara yang tertib pajak.
Ya, semoga saja target yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai dan bukan hanya omong kosong dari para pemegang dan pembuat kebijakan. Harapan dengan adanya Tax Amnesty ini dapat memperbaiki kondisi perekonomian negeri dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan.  Sebab dengan adanya pajak maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja negara atau pemerintah juga semakin besar sehingga otomatis akan banyak membantu program pembangunan tidak hanya infrastruktur tetapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat.

(Referensi: https:en.wikipedia.org/wiki/Tax_amnesty, http:www.kemenkeu.go.id , http:www.pajak.go.id/amnestipajak)

 

1077 Total Views 1 Views Today

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *