Berita Yogyakarta

Akal-akalan Pemudik Mengelabuhi Larangan Mudik

Foto : A. Rizky Noor Adhidha

Narasi : Ikrar Aruming Wilujeng

 

Bacaekon.com-Bulan Mei kemarin sudah memasuki tahun kedua bulan ramadan berbarengan dengan pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan diterapkan pemerintah guna menertibkan masyarakat dan menekan transmisi virus. Salah satu kebijakan yang memberikan dampak cukup besar adalah pelarangan mudik idulfitri 1442 H mulai tanggal 6 Mei 2021.

“Bingung nggak bisa mudik, padahal libur kerja baru dimulai tanggal 11 Mei,” terang Bunga (nama disamarkan), salah satu karyawan swasta di Kota Yogyakarta.

Setiap hari Bunga bekerja di salah satu restoran di Kota Yogyakarta dari pukul 15.00 sampai 23.00 WIB. Tak banyak yang berubah selama ramadan jika dibandingkan dengan hari biasa, hanya kuantitas pengunjung yang lebih ramai pada jam buka puasa. 

Suatu hari ia membaca aturan pemerintah tentang pembatasan mudik lebaran yang dimulai sejak 6 Mei. Namun, ia bingung lantaran restoran tempatnya bekerja baru libur pada 11 Mei hingga 15 Mei. Sementara itu, sehari setelahnya restorannya sudah mulai buka. Karenanya asa untuk mudik tahun ini baginya nampak semakin mustahil.

Untuk pulang ke kampung halamannya, Bunga harus menaiki kereta api selama 8 jam. Sebenarnya ada tiket yang tersedia pada 11 Mei namun ada syarat tertentu, yakni harus menunjukkan surat dinas. Ia tak hilang akal. Bunga mencari cara agar ia tetap bisa pulang ke kampung pada tanggal 11 Mei dan kembali ke Yogyakarta pada 15 Mei. Bunga dan beberapa temannya meminta bantuan kepada atasan di restorannya untuk membuatkan Surat Dinas fiktif. Permintaannya pun diiyakan oleh atasan. Beberapa karyawan restoran tersebut akhirnya dapat mudik berkat surat fiktif itu.

Di dalam surat fiktif tersebut tertulis tujuan perjalanan dari sang pemudik. Pada surat milik Bunga kurang lebih tertulis “survei supplier bahan baku restoran di kota A”. Bunga mengaku tidak menemui masalah ketika melalui pemeriksaan oleh petugas stasiun. Untuk surat fiktif menuju Yogyakarta pada 15 Mei, di suratnya kurang lebih tertulis “kembali bekerja di Yogyakarta pada 16 Mei 2021”.

Setelah ditelusuri, banyak karyawan di tempat lain melakukan hal serupa. Nyatanya, surat fiktif sudah menjadi rahasia publik di kalangan karyawan swasta di Yogyakarta. “Daripada nggak bisa mudik, mending ikutan pakai cara ini. Sudah kangen keluarga, karena tahun kemarin aku juga nggak mudik,” tandas Bunga.

Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, mengatakan kepada Tirto bahwa pemerintah sudah tegas melarang kegiatan mudik. “Di wilayah aglomerasipun mudik dilarang, yang diperbolehkan hanya aktivitas yang esensial,” ungkapnya. 

Ini lah yang membedakan kebijakan mudik tahun ini dengan tahun lalu. Pada 2020, mudik lokal (mudik aglomerasi) di dalam satu kawasan masih diperbolehkan. Sementara itu, tahun ini mudik lokal pun juga dilarang. Namun, masyarakat juga tidak kehabisan akal menyikapi hal ini.

Jarak Magelang ke Yogyakarta adalah 44Km dan ditempuh selama 54 menit mengendarai motor (menurut perhitungan Google Maps). Pada jarak tempuh yang relatif singkat mudik Magelang — Yogyakarta juga dilarang. Ada cegatan di daerah Tempel yang menyuruh pemudik lokal putar balik. Namun, ada yang dilupakan oleh pemerintah: masyarakat lokal adalah orang-orang yang paling memahami daerahnya. Sangat mudah bagi para pemudik untuk menemukan “jalan tikus” agar tetap bisa mudik lokal. “Kalau lewat Jalan Magelang sudah pasti disuruh putar balik. Kalo blusukan aman,” ucap Mentari (nama disamarkan), pemudik lokal Yogyakarta — Magelang. Hal yang sama juga terjadi di rute Yogyakarta — Klaten dan Klaten — Solo.

Ada hal yang rancu dari kebijakan pelarangan mudik yang dimuat di Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 13 tahun 2021. Pelarangan mudik dimulai pada 6 Mei, padahal sebelum 6 Mei sudah terjadi arus mudik—mengakali aturan tersebut. Lalu, orang-orang yang berhasil mudik sebelum 6 Mei tentu akan kembali lagi ke daerah perantauannya. 

Di sisi lain, meskipun sudah ada pelarangan mudik, arus balik tetap akan terjadi. Dengan menggunakan logika yang sama, arus balik juga akan membawa virus dari kampung halaman. Lantas, apakah pemerintah juga akan melarang masyarakat kembali ke perantauan setelah 17 Mei?

Alih-alih melarang masyarakat untuk mudik idulfitri, ada banyak hal yang lebih produktif yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah edukasi mengenai protokol kesehatan Covid-19 pada para pemudik. Pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi di setiap pos pengamanan mudik dapat dialihkan sebagai tempat pemeriksaan protokol kesehatan. Jika pemerintah dapat menggelontorkan anggaran yang lebih banyak, tiap pos dapat dijadikan sebagai tempat tes. Dengan itu, pemerintah dapat mengetahui kondisi kesehatan pemudik. Di sisi lain, pemudik juga bakal lebih sadar akan keadaannya sendiri. 

Perbanyak tes merupakan kunci dari pandemi Covid-19 untuk mengakomodir masyarakat. Seperti yang dikatakan Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan. “Untuk menekan pandemi Covid-19 pemerintah tidak hanya menghimbau melalui penegakan disiplin 3M, namun juga memperkuat 3T (Testing, Tracing, dan Treatment),” ucap Siti. Momen mudik ini adalah waktu yang tepat untuk benar-benar menegakkan 3T.

Pemberlakuan larangan mudik tentu bertujuan untuk menekan pergerakan masyarakat yang muaranya menekan laju penyebaran Covid-19. Namun, ternyata masyarakat yang dilarang justru memiliki ide lebih brilian untuk mengakali kebijakan tersebut. Pemerintah seakan tidak belajar dari fenomena mudik tahun lalu. Melarang mudik adalah kebijakan paling sia-sia. Masyarakat akan selalu memiliki cara untuk mengelabuhinya.

 

Reporter : Ikrar Aruming Wilujeng

Editor : Ekspresi / M. Fadli Nasrudin Alkof 

127 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *