Opini

Ada dan Tiada Subsidi Kuota

Ilustrasi : Amellya Candra

Oleh : Cemara Putri Pertiwi

Bacaekon.com-Penyebaran Covid-19 yang setiap harinya semakin bertambah membuat pemerintah memperpanjang sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menggunakan metode daring. Saat ini sistem PJJ sudah memasuki bulan ke-7, yang awalnya diperkirakan hanya 1 bulan saja. Pembelajaran melalui daring pun menimbulkan dampak positif dan negatif, salah satu dampak positifnya adalah metode belajar yang bervariasi; pelajar dapat belajar secara fleksibel. Di samping itu harapannya dapat mengurangi angka penyebaran Covid-19. Lalu dampak negatifnya adalah para pelajar harus menyiapkan perangkat (device) yang mendukung untuk melakukan PJJ, misalnya seperti laptop dan kuota internet. Masalahnya adalah tidak semua pelajar mampu untuk menyediakan perangkat tersebut.

Ternyata banyak pelajar yang terbebani karena harus merambah kocek lebih dalam untuk membeli kuota internet setiap bulannya. Pembelajaran kebanyakan dilakukan dengan video call di aplikasi Zoom atau Google Meet selama kurang lebih 2 jam per harinya. Karena besarnya kuota internet yang harus ditanggung pelajar, berbagai perusahaan provider pun memberi bantuan kuota internet guna meringankan beban mereka.

Pihak sekolah maupun universitas pun turut andil dalam meringankan beban anak didiknya. Seperti Universitas Islam Indonesia (UII) misalnya, pada awal masa perkuliahan daring pihak kampus memberikan layanan Virtual Private Network (VPN) sehingga para mahasiswa dan dosen dapat mengakses aplikasi pembelajaran (Zoom, Google Meet, dan Google Classroom) menggunakan kuota yang disediakan oleh provider Telkomsel dan Indosat. Namun hal itu seakan percuma. Setelah mengikuti cara untuk mengakses VPN tersebut ternyata banyak mahasiswa tetap tidak bisa memakainya. Apakah ini hanya bualan semata? Atau hanya error sementara?

Menyikapi banyaknya keluhan tentang besarnya anggaran untuk internet, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, berencana untuk memberikan subsidi kuota internet untuk para peserta didik dan pengajar. Kebijakan tersebut merupakan langkah yang sangat dinantikan oleh banyak pihak. Dengan adanya subsidi kuota internet maka akan mengurangi beban pengeluaran di masa pandemi saat ini.

Akhirnya, Nadiem meresmikan kebijakan bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020 pada hari Jumat (24/09). Nadiem berjanji akan memberikan subsidi kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen selama 4 bulan di enam provider; Telkomsel, Indosat, Axis, Tri (3), Smartfren dan XL. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk internet tersebut senilai Rp7,2 triliun.

Subsidi kuota yang diberikan oleh pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu kuota umum dan kuota belajar. Di mana kuota umum dapat diakses untuk semua aplikasi, sedangkan kuota belajar hanya dapat diakses untuk aplikasi pembelajaran. Jatah yang diberikan pun beraneka-ragam, pemerintah akan membantu pengadaan kuota internet sesuai dengan tingkat pendidikannya. 

“Alokasi kuota yang diberikan untuk peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 20 GB/bulan, peserta didik jenjang Pendidikan Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP) 35 GB/bulan, peserta didik Menengah Atas (SMA) 42 GB/bulan, serta untuk mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan. Seluruhnya mendapatkan kuota umum sebesar 5 GB/bulan, sisanya adalah untuk kuota belajar,” dilansir melalui website resmi Kemdikbud

Lantas, bagaimana cara untuk mengaktivasi subsidi kuota internet tersebut? Apakah mudah untuk masyarakat mendapatkan subsidi kuota internet? Atau justru malah dipersulit? Berdasarkan website resmi Kemdikbud, cara untuk mendapat subsidi itu hanya dengan pendataan nomor ponsel. Lalu Kemdikbud akan melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler. Setelah itu penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) agar kuota internet tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya (dalam kegiatan belajar mengajar). Dan terakhir, pemutakhiran nomor ponsel.

Setelah 3 minggu berjalan, faktanya tidak semua peserta didik mendapat kuota internet gratis. Apakah karena pemerintah ingin memberikan subsidi kepada mereka yang membutuhkan, sehingga tidak semua peserta didik mendapatkan kuota internet gratis tersebut? Atau subsidi itu diberikan pada semua peserta didik tetapi sistemnya yang kacau, sehingga yang sudah mengajukan subsidi malah tidak mendapatkan bantuan kuota internet? Malah ditemukan mahasiswa yang tidak mengajukan bantuan justru dapat kuota internet secara gratis. Jika memang pemerintah ingin memberikan subsidi hanya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, maka pemerintah harus memiliki data yang akurat. Kembali kita menghadapi masalah akibat data demografi dan data ekonomi yang masih kacau. Jika sebelumnya kita mengalami masalah dengan distribusi Bantuan Sosial (Bansos), kini terulang pada distribusi kuota internet untuk belajar. 

Terlepas dari apakah memang pemberian subsidi kuota tersebut selektif atau memang sistemnya yang kacau, yang jelas informasi mengenai adanya subsidi kuota internet gratis sudah tersebar luas. Sehingga saat ada yang tidak mendapatkan kuota internet akan timbul kekecewaan. Bahkan jika kekecewaan tersebut meluas, maka pemerintah akan dianggap membohongi rakyatnya. Untuk itu sebaiknya sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan, persiapannya harus dimatangkan terlebih dahulu, salah satunya dengan persiapan data yang akurat. 

Data demografi dan ekonomi merupakan data dinamis yang setiap saat harus diperbarui sesuai dengan perubahan karakteristik kependudukan (jumlah penduduk, jenis kelamin, tingkat penghasilan, dll). Pemerintah sudah memiliki data induk kependudukan yang ditandai dengan diberlakukannya E-KTP sejak beberapa tahun belakang. Data tersebut tinggal disinergikan dengan data lain seperti data perpajakan (NPWP), data kepemilikan kendaraan (STNK), dan dilakukan perubahan secara berkala. Sehingga jika itu bisa dilakukan maka bukan hal yang mustahil jika kemudian kita memiliki Single Identity Number (SIN) seperti di negara-negara maju. Dengan dapat diberlakukannya SIN tadi, maka kekacauan data untuk penggunaan distribusi subsidi kuota internet akan dapat teratasi.

Saat ini kuota internet merupakan sumber daya yang vital. Di samping itu kuota internet juga merupakan syarat mutlak untuk mengikuti belajar daring. Persoalan ini harus disikapi secara serius oleh kampus dan pemerintah. Kok kayak-nya selama ini percuma, diiming-iming kuota gratis, sudah daftar, eh malah nggak dapet! Tetap saja keluar dana banyak untuk kuliah onlen. 

Editor : Ikrar Aruming Wilujeng

125 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *