Opini

Ada atau Tidak Ada Pemerintah, Hidupku Tetep Gini-gini Aja

(Foto : indoprogress.com)

Oleh : Ikrar Aruming Wilujeng dan Vina Hesti Fahrani

Butuhkah kita terhadap pemerintah?

Menurut Kusnardi selaku ahli hukum tata negara, pemerintah adalah urusan-urusan yang dibuat oleh negara untuk mengatur kesejahteraan rakyat atau warga dan kepentingan rakyatnya dan untuk melaksanakan dan melakukan tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari pendapat ahli tersebut, pemerintah adalah suatu badan yang menjadi penegak dan penggerak peraturan dan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Bagi masyarakat dengan penghasilan tinggi, misalnya di atas Rp. 50 juta bisa bernapas lega. Kehidupan sudah terjamin atas kerja keras sendiri, digaji swasta, atau memiliki siasat bisnis yang jitu. Mungkin pemerintah tidak memberikan pengaruh atas berapa nominal yang didapat, pun tidak ada campur tangan dalam kesuksesan yang diraihnya. Secara singkat pemerintah tidak memberikan dampak apa-apa bagi kehidupan sehari-hari. Kasarnya, dapat dikatakan bahwa tanpa pemerintah masyarakat dengan kondisi diatas bisa hidup baik-baik saja.

Namun, menurut data Badan Pusat Statistik, tahun 2018 penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berjumlah 25,95 juta orang, artinya ada 25,95 juta masyarakat Indonesia yang bergantung pada tangan pemerintah. Nominal ini sangat kontradiktif dengan kondisi pasar mengingat harga-harga cenderung terus meningkat. Walaupun ada penurunan pasti diikuti oleh kenaikan setelahnya. Terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang merasa selalu menjadi korban atas kebijakan pemerintah, seperti halnya kenaikan harga barang di pasaran tersebut.

Golput menjadi Pilihan

Di Indonesia, pergantian pemimpin telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Setiap warga negara yang berusia di atas 17 tahun memiliki 1 suara untuk memilih pemimpin. Itu artinya seluruh masyarakat yang sudah cukup umur dituntut untuk bijak dalam menjalankan konstitusi sebagai warga negara. Namun, dalam menjalankan konstitusi ini terjadi ketidakbijakan oleh beberapa masyarakat.

Ketidakbijakan masyarakat ini salah satunya adalah ketidakbijakan dalam menggunakan hak dan kewajiban kepemilikan suara dalam pemilihan umum. Seperti yang telah diketahui, tren menjadi golongan putih kini telah mengakar. Golongan putih merupakan golongan orang yang tidak memiliki pilihan atas beberapa pilihan yang dihadapi. Golongan putih (golput-red) bisa muncul karena keyakinan masyarakat tentang tidak adanya pilihan, dan kurangnya pilihan yang dihadapi. Masyarakat dengan keyakinan ini melampiaskan kekecewaan dengan menjadi golongan putih. Tidak adanya pilihan merupakan interpretasi dari standar yang tidak terpenuhi menurut masyarakat. Sedangkan kurangnya calon merupakan interpretasi dari kurang beragamnya pilihan yang dihadapi. Ini merupakan suatu hal yang rumit, mengingat menjadi golongan putih merupakan hak setiap orang, namun secara kewajiban bisa dikatakan tidak menjalankan konstitusi sebagai warga negara.

Ketidakbijakan penggunaan suara ini kontradiktif dengan keinginan 25,95 juta masyarakat yang membutuhkan tangan pemerintah untuk membantu kehidupannya. Mengatasnamakan ketiadaan calon yang pas merupakan suatu pemikiran yang harus mulai diubah. Mengapa? Memilih atau tidaknya masyarakat akan tetap memunculkan seorang pemenang dalam pemilu. Maka, alangkah lebih baiknya masyarakat tetap berpartisipasi dengan bijak. Apabila tidak ada calon yang memenuhi standar, setidaknya bisa membantu mencegah orang yang tidak kompeten untuk berkuasa dengan menyumbangkan suara menggunakan beberapa pertimbangan yang matang. Karena di luar sana masih ada masyarakat Indonesia yang membutuhkan banyak suara untuk memunculkan suatu figur pemimpin yang dapat mensejahterakan rakyat.

17745 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *